Tunggu Petunjuk Pusat

- Kamis, 22 Oktober 2020 | 19:49 WIB
TUNGGU PETUNJUK: Kadinkes Iswayudi masih menunggu ketentuan dari pemerintah pusat terkait vaksin Covid-19 yang rencananya akan dibagikan di Desember mendatang, termasuk apakah nakes akan menjadi prioritas yang mendapatkan vaksin atau tidak.
TUNGGU PETUNJUK: Kadinkes Iswayudi masih menunggu ketentuan dari pemerintah pusat terkait vaksin Covid-19 yang rencananya akan dibagikan di Desember mendatang, termasuk apakah nakes akan menjadi prioritas yang mendapatkan vaksin atau tidak.

TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Kesehatan Berau Iswahyudi, mengaku belum mengetahui teknis terkait program vaksin Covid-19 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Untuk itu, dirinya juga belum bisa berbicara banyak terkait hal itu dan masih menunggu prosedur dari pemerintah pusat, khususnya prioritas pemberian vaksin.

“Apakah tenaga kesehatan atau orang yang memiliki penyakit tertentu yang diprioritaskan divaksin kami juga masih menunggu ketentuan dari pusat, tapi kalau memang diserahkan ke daerah untuk mengaturnya tentu akan segera kami bahas,” ujarnya ditemui di ruang kerjanya, kemarin (21/10).

Selain itu, hingga kini dirinya juga mengaku belum mengetahui terkait kuota vaksin yang akan diberikan untuk Kabupaten Berau.

“Soal hal ini lebih jelasnya saya belum tahu, nanti jika kami sudah mendapatkan informasi akan kami beri tahu,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Berau yang sedang cuti, Agus Tantomo berjanji akan berjuang agar kuota vaksinasi Covid-19 untuk Kabupaten Berau cukup untuk seluruh masyarakat Bumi Batiwakkal.

Berdasarkan informasi yang dia terima, vaksin itu akan dibagikan secara massal di seluruh provinsi, kabupaten/kota di Indonesia di bulan Desember hingga Januari 2021 nanti.

Adapun kuota yang akan diberikan untuk Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3 juta vaksin, padahal jumlah penduduk Kaltim mencapai 3,5 juta.

“Dari data saja sudah kurang, tetapi saya sedang usahakan untuk di Kabupaten Berau tidak akan kekurangan vaksin, tetapi jika nanti memang ada yang belum dapat akan dianggarkan sendiri,” ujarnya.

Hanya tambahnya juga, vaksin tersebut sedang diproduksi secara massal, bahkan aturan yang sudah dikeluarkan terkait hal itu masih sebatas pengadaannya saja.

“Jika proses penyuntikan diserahkan kepada pemerintah, menurut saya yang harus menerima vaksin lebih dulu ialah tenaga medis dan relawan sebagai garda terdepan, kalau sudah baru dibagikan secara serentak,” pungkasnya. (*/aky/sam)

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Camat Samboja Barat Tepis Isu Dugaan Pungli PTSL

Kamis, 25 April 2024 | 18:44 WIB

Sembilan Ribu Anak di PPU Diberi Seragam Gratis

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB

Pemkot Balikpapan Didesak Fasilitasi Pom Mini

Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB

HIMASJA Soroti Dugaan Pungli PTSL di Samboja

Rabu, 24 April 2024 | 09:37 WIB
X