TANJUNG REDEB – KetuaIkatan Dokter Indonesia (IDI) Berau, dr Jusram, mengaku pihaknya mendukung penundaan pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat yang disuarakan para dokter di tanah air.
Menurutnya, para dokter kompak meminta agar vaksin Covid-19 harus lolos uji klinis fase III, sebelum diberikan kepada masyarakat. IDI Berau juga sepakat untuk melakukan penundaan pemberian vaksin sampai ada standar operasional prosedur (SOP) atau panduan yang jelas. “Tidak perlu terburu-buru melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Ini juga kesepakatan dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI),” ujar dr Jusram, Sabtu (24/10).
Lebih jauh dr Jusram menjelaskan, pada dasarnya para dokter tetap mendukung proses inisiasi dan pengadaan vaksin Covid-19 ini. Namun ia menilai, sejauh ini belum ada kejelasan terkait SOP maupun panduan pemberian vaksin. “Hal ini mestinya dibicarakan dulu dengan organisasi profesi, seperti PB IDI, PDPI dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI),” jelasnya.
Menurutnya, SOP yang ditetapkan oleh PB IDI beserta organisasi perhimpunan ahli, mulai dari SOP tentang target vaksin, jadwal vaksinasi, dan efek sampingnya. Semua itu harus melewati survei dan penelitian serta diskusi para ahli.
“Karena vaksin Covid-19 ini masih terlalu singkat penelitiannya untuk langsung diberikan kepada masyarakat. Minimal itu 2 tahun penelitiannya. Apalagi kita tahu bahwa virus Covid-19 ini sangat mudah bermutasi,” bebernya.
Demi memperhatikan keutamaan keamanan dan efektivitas, secara resmi organisasi IDI telah menerbitkan surat perihal rekomendasi tentang vaksin Covid-19, agar pemerintah jangan tergesa-gesa melakukan vaksinasi.
“Kami dari IDI cabang Berau juga tetap patuh dan satu komando dari PB IDI dan organisasi perhimpunan ahli. Bila ahlinya menyarankan untuk penundaan vaksin, maka kami juga sepakat untuk menunda vaksinasi,” tegasnya.
Diketahui, vaksin Covid-19 dari 3 perusahaan Tiongkok sudah tersedia untuk 9,1 juta orang di tanah air. Yakni vaksin dari Sinovac, Sinopharm, dan CanSino. Pemerintah pun menargetkan pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan pada November dan Desember setelah diberikan Izin Penggunaan Darurat oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Kementerian Agama.
Tapi di lain sisi, uji klinis fase III yang sedang berlangsung di Bandung oleh peneliti Universitas Padjajaran baru akan selesai pada Desember mendatang. Karena itu, para dokter bersuara agar pemerintah jangan tergesa-gesa melakukan vaksinasi.
Ketua Umum PB IDI dr. Daeng M Faqih, SH, MH mengapresiasi dan mendukung upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun agar program vaksinasi ini dapat berjalan dan memperoleh hasil yang optimal, maka PB IDI memberikan rekomendasi.
“Perlu diadakan persiapan yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan instruksi presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa,” tegas dr. Daeng.
Dia menegaskan dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi. Yaitu vaksin yang digunakan sudah terbukti efektivitasnya, imunogenitasnya, serta keamanannya dengan dibuktikan adanya hasil yang baik melalui uji klinis fase III yang sudah dipublikasikan.
Dari data yang ada, saat ini uji coba vaksinasi Sinovac di Brasil sudah selesai dilaksanakan pada 9 ribu relawan. Namun hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15 ribu relawan.
“Kita bisa melihat ini ada unsur kehati-hatian juga dilakukan di negara lain dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase III. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program vaksinasi adalah sesuatu program penting namun tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa,” tuturnya, Kamis (22/10).
