TANJUNG REDEB – Penyaluran tahap pertama kuota paket data bagi guru dan pelajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sudah pelajar dan guru di Berau.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Berau Suprapto, menyebut pendaftaran penerima bantuan kuota untuk pelajar dan guru, langsung dilakukan pihak sekolah melalui sistem data pokok pendidikan (Dapodik).
“Kalau informasinya, bantuan tersalurkan pada September lalu. Dan hingga saat ini memang belum ada laporan dari sekolah jika ada yang belum menerima bantuan itu,” katanya kepada Berau Post kemarin (25/10).
Di Berau, ujar dia, terdapat 158 SD negeri dan 8 SD swasta. Sementara untuk tingkat SMP, terdapat sebanyak 47 sekolah negeri dan 8 sekolah swasta. “Masing-masing guru mendaftarkan anak didiknya melalui Dapodik itu. Jadi kami dari Disdik tidak mengetahuinya, yang jelas belum ada laporan kepada kami mengenai hal tersebut (apakah sudah menerima atau belum),” jelasnya lagi.
Terpisah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, Juanita Sari menuturkan, untuk sekolah tingkat lanjutan di Berau, juga tidak ada yang melaporkan jika belum menerima bantuan kuota dari Kemendikbud. “Sampai saat ini sih belum ada laporan, kemungkinan sudah menerima semua,” katanya.
Ia mengatakan, terdapat sebanyak 15 SMA negeri dan 6 SMA swasta di Berau. Sementara untuk SMK yang berstatus negeri sebanyak 8 sekolah, dan swasta sebanyak 6 sekolah. “Itu sudah termasuk Madrasah Aliah Negeri (MAN) dan Sekolah Luar Biasa (SLB),” katanya.
Sementara itu, Harmoko, salah satu guru SDN 001 Tepian Buah, Kecamatan Segah, menuturkan dirinya dan muridnya telah menerima paket data bantuan pemerintah.
Ia mengungkapkan, bantuan paket data yang diterima sebanyak 35 Gigabyte (GB). Yakni 5 GB untuk kuota umum dan 30 GB untuk kuota belajar, untuk mengakses aplikasi-aplikasi pembelajaran yang digunakan selama sistem pembelajaran daring.
“Permasalahannya di sini, masih ada SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang memahami menggunakan aplikasi,” akunya.
Selain itu, lanjut Harmoko, sebagian anak didiknya juga banyak yang bermukim di kawasan susah sinyal. “Kendalanya di sini beda, jadi bisa dikatakan tidak terlalu berpengaruh bantuan itu,” ujarnya.
Sementara itu, Heri salah seorang guru SMP Negeri 3 Segah di Kampung Long Laai, menuturkan bahwa dirinya serta guru lainnya di sekolah tersebut, belum menerima bantuan paket data dari pemerintah. Namun, dia malah bersyukur tidak mendapatkannya. Karena diakuinya, jaringan internet di kampung tersebut memang masih belum baik. “Kalau dapat malah mubazir, karena tidak ada jaringan buat internet,” tuturnya.
Ia justru menilai, jika guru-guru dan pelajar di sekolah tersebut juga mendapat bantuan kuota belajar maupun kuota umum dari Kemendikbud, malah dianggapnya tidak tepat sasaran. “Karena tidak bisa digunakan. Makanya kami di sekolah kembali menerapkan sistem pembelajaran tatap muka. Tapi jumlah siswa dibatasi, waktu pertemuan juga hanya 3 sampai 4 jam saja,” katanya.
Makanya dia berharap, pemerintah memiliki terobosan agar kebijakan yang diberlakukan bisa berlaku merata untuk seluruh pelajar, baik di kota maupun pedalaman. “Kalau seperti ini yang kasihan anak-anak. Saat yang lain belajar daring, kami di kampung tetap harus masuk sekolah. Waswas juga. Tapi mau seperti apa lagi, karena daring memang tidak bisa,” pungkasnya. (hmd/udi)
