TANJUNG REDEB – Untuk meningkatkan partisipasi pemilih di gelaran Pilkada Berau 2020, Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, memimpin pelaksanaan pendidikan pemilih di Kecamatan Maratua kemarin (1/11).
Dewa menjelaskan, kehadiran pihaknya untuk membantu KPU Berau dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, sekaligus memastikan secara langsung situasi di daerah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan komisioner KPU Berau.
“Harapannya, semua tahapan berjalan dengan lancar dan bisa mewujudkan pilkada yang sehat, demokratis,” ujar Dewa kepada Berau Post, kemarin (1/11).
Dirinya tak memungkiri adanya kekhawatiran tentang potensi menurunnya partisipasi pemilih pilkada tahun ini. Tetapi itu harus direspons secara positif. Sehingga penyelenggara bisa termotivasi untuk menggencarkan sosialisasi guna mengajak masyarakat beramai-ramai datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada 9 Desember nanti.
Karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, maka KPU di seluruh daerah harus memastikan setiap TPS dalam keadaan sehat. Pihaknya juga terus melakukan simulasi pemilihan dengan penerapan protokol kesehatan. Dan sejauh ini, partisipasi masyarakat dinilai cukup bagus.
“Sekarang tinggal bagaimana kita bekerja keras, menerima berbagai masukan-masukan, dan memastikan protokol kesehatan diterapkan di TPS-TPS,” bebernya.
Dengan cara itu, kata Dewa, masyarakat tidak akan khawatir untuk menyalurkan hak pilihnya ke TPS. Karena KPU bersama jajaran pemerintah daerah, telah mempersiapkan prosedur dan tata cara pencoblosan di TPS yang akan memberikan rasa aman bagi masyarakat. “Sehingga harapannya, tingkat partisipasi pemilih bisa terjaga dengan baik,” ujarnya.
Mengapa memilih sosialisasi pendidikan pemilih di Maratua? Ditanya demikian, Dewa menyebut, pemilihan daerah kepulauan bukan tanpa alasan. Sebab pihaknya sudah memiliki data di masing-masing daerah, baik mengenai potensi gangguan saat pemungutan dan penghitungan suara. Pihaknya juga sudah melakukan simulasi tentang rekapitulasi suara secara elektronik yang saat ini tengah dipersiapkan regulasinya. Itulah salah satu yang coba dipastikan, untuk melihat kesiapan penggunaan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) di wilayah kepulauan.
Ya, KPU RI memang tengah mempersiapkan Sirekap. Sebelumnya, pihaknya sudah menggelar forum grup diskusi dengan sejumlah KPU provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki pengalaman menerapkan sistem rekapitulasi elektronik. Beberapa kali juga KPU menggelar simulasi Sirekap di sejumlah daerah sebagai bahan evaluasi.
Menurutnya, penggunaan Sirekap akan memangkas waktu dan tenaga para petugas KPU dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. Dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini, Sirekap diharapkan mampu mengantisipasi terjadinya kerumunan massa dan interaksi fisik antarorang. Tapi, KPU juga belum memastikan Sirekap akan menjadi hasil resmi Pilkada 2020 atau hanya sebagai data pendamping rekapitulasi hasil penghitungan suara berjenjang dan manual, sebagaimana ketentuan Undang-Undang tentang Pilkada.
Sebab, rekapitulasi yang sebelumnya ditulis secara manual beberapa kali di atas kertas formulir yang berbeda, menjadi digital. Penggunaan Sirekap memerlukan kesiapan dari berbagai aspek, selain infrastruktur teknologi dan personelnya, regulasi menjadi hal yang mendasar.
“Semoga bisa berjalan dengan baik. Baik itu untuk tempat yang ada akses internetnya, maupun tempat-tempat yang tidak ada akses internetnya. Saat ini aplikasi tersebut sedang dipersiapkan. Tinggal bagaimana partisipasi masyarakat mendukung penerapan mekanisme ini,” jelasnya.
Dengan berbagai inovasi yang dilakukan, pihaknya
optimistis target pemilih bisa mencapai 77,5 persen. Tingginya target tersebut, lanjut dia, juga untuk motivasi kerja dan komitmen KPU.
