TANJUNG REDEB – Takadayang menyangka, pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam waktu singkat, virus yang telah memakan banyak korban jiwa ini menyebar ke beberapa daerah. Salah satunya di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
Kurang lebih delapan bulan sudah pandemi Covid-19 hadir di Bumi Batiwakkal (sebutan Kabupaten Berau), sejak munculnya kasus terkonfirmasi Covid-19 pertama, April 2020. Sejak itu pula terjadi perubahan sosial di masyarakat. Aktivitas masyarakat seolah-olah terbatas. Pemkab Berau menganjurkan masyarakat tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak.
Puncaknya Mei 2020 kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Berau meningkat. Pemkab Berau melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 melakukan pembatasan semua aktivitas yang sifatnya berkumpul. Yang bekerja kantoran dan pegawai, dianjurkan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Para pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah tempat tongkrongan di pusat kota Tanjung Redeb, diminta tidak berjualan. Pengusaha warung makan tidak melayani makan di tempat, tetapi pelanggan hanya boleh pesan, bungkus, dan bawa pulang. Tempat-tempat hiburan juga ditutup. Begitupun dengan aktivitas pendidikan, yang mengharuskan para siswa belajar dari rumah dengan sistem online.
Dampak sosialnya pun sangat dirasakan masyarakat. Terutama bagi pedagang dan pengusaha jasa.
Melihat kondisi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan, baik untuk menangani Covid-19 maupun untuk membangkitkan ekonomi masyarakat yang terpuruk. Untuk mencegah semakin banyaknya kasus Covid-19 di Bumi Batiwakkal, Pemkab Berau memperketat akses keluar-masuk wilayah Kabupaten Berau. Pos-pos pengawasan didirikan di wilayah-wilayah perbatasan. Tujuannya sebagai tempat mendeteksi atau memeriksa masyarakat yang akan keluar-masuk wilayah Berau. Pemkab Berau juga memperketat aktivitas di Bandara Kalimarau sebagai akses udara. Bahkan operasional bandara sempat ditutup selama dua pekan.
Untuk penanganan pandemi Covid-19, Pemkab Berau mengucurkan anggaran Rp 135 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Anggaran itu disebar ke berbagai sektor, seperti kesehatan dan sosial. Penyiapan sarana dan prasarana medis, pembukaan rumah sakit darurat hingga insentif bagi para tenaga kesehatan dan gugus tugas.
Anggaran ratusan miliar itu juga termasuk untuk menangani dampak pandemi yang menyerang perekonomian masyarakat. Seperti bantuan masyarakat dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak pandemi, berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan dalam tiga tahap. Ini sebagai upaya membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya yang terkena dampak pandemi, seperti terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau usaha tutup.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Maulidiyah mencatat, hingga akhir Oktober lalu, penanganan Covid-19 di Berau telah menghabiskan Rp 107 miliar, dari total anggaran Rp 135 miliar yang disiapkan. “Mudah-mudahan sisa dana yang disiapkan cukup sampai akhir tahun,” kata Maulidiyah, saat ditemui di kantornya, Oktober lalu.
Ia pun memastikan tidak akan ada penambahan hingga akhir tahun ini. Karena total anggaran yang tersedia sudah termasuk dari APBD perubahan 2020. “Mudah-mudahan tahun ini dananya aman. Tapi kalau untuk tahun 2021, pastinya akan ada lagi anggarannya untuk penanganan Covid-19,” terangnya.
Sementara itu, Penjabat sementara (Pjs) Bupati Berau, Muhammad Ramadhan, mengatakan penanganan Covid-19 di Kabupaten Berau selama kurang lebih delapan bulan telah berjalan baik. Berbagai upaya agar Berau bangkit dari situasi pandemi terus dilakukan. Seperti menggelontorkan anggaran untuk bantuan tunai kepada masyarakat.
Sementara dari sisi pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19, bupati Berau menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 52 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan (prokes). Hasilnya, disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan meningkat. Kasus terkonfirmasi pun terus berkurang. Berau yang sempat berstatus zona merah, kini berstatus zona oranye.
“Selama ini penanganan Covid-19 sudah cukup baik. Tinggal komitmen masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ini bagian membantu penanganan Covid-19,” tegas Ramadhan, Rabu (4/11).
“Sosialisasi terus dilakukan. Tapi karena ini menyangkut kebiasaan, otomatis harus ada semacam pemahaman terus-menerus. Karena memang tidak gampang mengubah kebiasaan,” imbuhnya.
Selama ini, lanjut Ramadhan, untuk penanganan Covid-19, Pemkab Berau mengikuti arahan Pemerintah Pusat dan provinsi. Baik kebijakan maupun aturan main dalam hal pembiayaan penanganan Covid-19.
