TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK, meminta pemerintah kabupaten se-Kaltim, khususnya Kabupaten Berau untuk tidak gegabah mengambil kebijakan, mengenai dilakukannya sistem pembelajaran tatap muka. Meski penyebaran Covid-19 di Kabupaten Berau menunjukkan tren menurun, namun kata Makmur, untuk melakukan hal tersebut harus dipikirkan matang-matang.
“Kita berkaca dari negara-negara luar, karena mengizinkan sekolah tatap muka, tidak lama negara tersebut kembali melakukan pembelajaran sistem daring. Karena melihat penyebaran Covid-19 kembali meningkat,” ujarnya.
Dikatakan Makmur, beberapa waktu lalu ia sempat mendatangi kampung-kampung di Kabupaten Berau untuk menyosialisasikan tentang Covid-19 yang saat ini terjadi di seluruh dunia. Karena itu, dia berharap agar pemkab melihat perkembangannya ke depan sebelum memberi izin sekolah melakukan pembelajaran tatap muka. “Jangan gegabah. Jika memang sudah benar-benar memungkinkan, maka lakukan sekolah tatap muka. Jika sebaliknya, maka pikir matang-matang dulu,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Berau Madri Pani mengatakan, meski kasus Covid-19 terus menurun, namun Satgas Covid-19 Kabupaten Berau tidak boleh lengah. Bahkan ia meminta terus lakukan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan Covid-19.
Terkait sistem pembelajaran tatap muka, Madri Pani menegaskan, agar tidak dilakukan jika belum siap. “Jika ingin memberlakukan sekolah tatap muka, maka harus ada aturannya. Seperti menyediakan tempat duduk dengan jarak diatur, selalu menyediakan tempat cuci tangan di tiap ruangan,” katanya.
Selain itu kata dia, harus ada sosialisasi dan koordinasi terlebih dahulu antara pihak sekolah, Satgas Covid serta wali murid. “Jangan terlalu terburu-buru jika memang belum siap. Tetapi, jika memang sudah matang maka itu jauh lebih bagus,” tandasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, Suprapto mengatakan, proses belajar mengajar sampai saat ini masih dilakukan jarak jauh atau secara daring (dalam jaringan). Namun diakui Suprapto, sudah ada empat sekolah yang mengajukan proses pembelajaran tatap muka. Diantaranya SD di Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua; SMP di kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan; dan dua SMP di Kecamatan Kelay.
Dijelaskannya, ada beberapa alasan pihak sekolah mengajukan pembelajaran tatap muka. Seperti sulitnya mengakses jaringan internet di wilayah tersebut. Selain itu banyaknya keluhan masyarakat atau orang tua juga menjadi penyebab diajukannya proses pembelajaran tatap muka.
“Zona hijau di beberapa kampung juga menjadi alasan sekolah mengajukan proses pembelajaran tatap muka,” jelas Suprapto, Senin (2/11) lalu. “Namun untuk saat ini baru SMP di Kasai yang telah melakukan proses pembelajaran tatap muka,” imbuhnya.
Diakuinya, adanya beberapa pertimbangan sehingga SMP di Kampung Kasai diperbolehkan melakukan sekolah tatap muka. Seperti persoalan jaringan dan status kampung yang berada di zona hijau. “Komite sekolah juga telah melakukan rapat dengan pihak sekolah. Hal tersebut juga dapat dijadikan acuan,” ungkapnya.
Sementara untuk beberapa sekolah yang telah mengajukan pembelajaran tatap muka, dikatakan Suprapto, masih dievaluasi. Pihaknya akan mengizinkan dengan beberapa prosedur yang harus dilengkapi. Seperti dokumen rapat komite dengan sekolah dan pemenuhan protokol kesehatan Covid-19. “Kalau memang kepala sekolah merasa kampung tersebut zona hijau, dan merasa mampu melengkapi prosedur covid-19, silakan ajukan. Akan kami evaluasi. Misalnya apakah protokol kesehatan sudah diterapkan,” jelasnya.
Meski demikian, lanjut Suprapto, ada beberapa kecamatan yang belum bisa diberi izin menerapkan sekolah tatap muka. Yakni Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Gunung Tabur, dan Kecamatan Teluk Bayur. “Masih dianggap rentan penyebaran Covid-19,” pungkasnya. (*/aky/har)
