MANAGED BY:
SABTU
16 JANUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Rabu, 11 November 2020 20:52
UMK Berau 2021 Dipastikan Tidak Naik

Tolak SE Kemnaker, Serikat Buruh Pilih WO

TETAPKAN UMK: Dewan Pengupahan Kabupaten Berau menggelar rapat bersama Apindo dan perwakilan serikat pekerja, membahas mengenai UMK Berau 2021, kemarin (10/11)

PROKAL.CO,

TANJUNG REDEB - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Berau tahun 2021 dipastikan tidak naik atau tetap sama dengan tahun 2020, yakni sebesar Rp 3,3 juta. Hal itu ditetapkan dalam rapat pembahasan UMK 2021 antara Dewan Pengupahan Kabupaten Berau, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Berau, dan serikat pekerja/buruh, kemarin (10/11).

Rapat dipimpin oleh Juli Mahendra, selaku Kabid Hubungan Industrial sekaligus Sekretaris I Dewan Pengupahan Berau. Dalam rapat tersebut, serikat buruh memilih walk out (WO) dari rapat, karena tidak ada kesepakatan antara buruh dengan dewan pengupahan.

Perwakilan buruh dari Sekretaris DPC Federasi Umum dan Informal (FKUI) KSBI Berau, Samsul Bahri menuturkan, pihaknya memilih WO karena sikap dari pemerintah dan Apindo yang tetap bersikeras mengikuti Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI dan pemerintah provinsi. “Kami menganggap surat edaran tersebut tidak perlu diikuti. Seharusnya UMK menyesuaikan kondisi daerah,” ujarnya.

Menurutnya, seharusnya ada kenaikan dalam penetapan UMK 2021 meskipun hanya beberapa persen. Sebab melihat harga kebutuhan di pasaran juga mengalami kenaikan. “Tahun 2020 UMK naik 5 persen. Tahun depan kami juga menginginkan hal serupa. Atau jika tidak bisa, berapa persen saja, asal UMK 2021 naik,” tegasnya.

Selain itu, menurut Samsul, UMK ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seorang pekerja atau buruh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan Upah Minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4. Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Pembahasan lebih mendalam mengenai ketentuan KHL, diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak. 

“KHL juga menjadi dasar dalam penetapan UMK. Apakah selama ini sudah ada survei terkait kebutuhan hidup layak buruh,” ungkapnya. “Ini kan sudah 5 tahun, berdasarkan undang-undang tersebut, seharusnya penetapan UMK sudah berdasarkan KHL,” imbuhnya.

Halaman:

BACA JUGA

Minggu, 29 November 2020 19:20

Dorong Kembangkan Ekonomi Kreatif

TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengatakan, pandemi…

Minggu, 29 November 2020 19:19

Sayangkan Kampanye Isu SARA

TANJUNG REDEB – Tahapan kampanye Pilkada 2020 masih berjalan. Dua…

Minggu, 29 November 2020 19:18

Tambah Penerbangan Jelang Libur Nataru

TANJUNG REDEB – Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kalimarau, Berau,…

Sabtu, 28 November 2020 20:41

Telusuri Sumber Penularan Berau 468

TANJUNG REDEB - Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, hingga kini belum…

Sabtu, 28 November 2020 20:40

GAPU Kawal Dugaan Politik Uang

TANJUNG REDEB - Gerakan Anti Politik Uang (GAPU) Berau tegas…

Sabtu, 28 November 2020 20:38

Tingkatkan Kapasitas Pegawai, Hadirkan Trainer Teknologi Pikiran

TANJUNG REDEB - Jasa Raharja Samarinda terus berupaya meningkatkan layanan…

Jumat, 27 November 2020 21:26

Minta Bawaslu Tegas Kuasa Hukum Paslon 1 Beberkan Kronologi Laporan Dugaan Pelanggaran

TANJUNG REDEB – Tim kuasa hukum pasangan calon (Paslon) nomor…

Jumat, 27 November 2020 21:24

Pembangunan Turap, Tunggu Anggaran Membaik

TANJUNG REDEB – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau membangun turap…

Kamis, 26 November 2020 20:02

Kapan Sadarnya Sih....!! Prokes Ada yang Dilanggar

TANJUNG REDEB - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Iswahyudi, melakukan…

Kamis, 26 November 2020 20:01

Beri Bantuan, Paslon 2 Dilaporkan

TANJUNG REDEB – Kuasa hukum pasangan calon (Paslon) bupati dan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers