TANJUNG REDEB – Kembali melonjaknya angka kasus Covid-19 di Berau, jadi sorotan Ketua DPRD Berau Madri Pani. Madri yang ditemui kemarin (18/11), meminta jajaran Pemkab Berau agar lebih tegas dan cermat dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Bumi Batiwakkal.
Terkhusus, Madri meminta pemerintah memperketat pengawasan kedatangan orang, khususnya di bandara. Sebab, lanjut Madri, kasus Covid-19 di Berau juga banyak disumbang oleh para pelaku perjalanan. Termasuk karyawan-karyawan perusahaan swasta yang habis menikmati masa cuti kerja di luar daerah.
Apalagi, ujar Madri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Indonesia, telah mengeluarkan surat edaran Nomor M3/HK.04/II2020 tentang perlindungan pekerja buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Dengan dasar edaran itu, jajaran Pemkab Berau bisa lebih tegas dalam upaya pengendalian Covid-19 di kalangan para pekerja. “Seharusnya sudah tegas, harus ada pelarangan untuk karyawan yang akan kembali ke Berau usai melakukan cuti,” katanya.
Ia menjelaskan, hal tersebut juga sesuai dengan surat edaran Bupati Berau Nomor 562/211.2 yang ditujukan kepada pimpinan-pimpinan perusahaan di Bumi Batiwakkal. Dalam edaran itu, pihak perusahaan diminta memberikan informasi mengenai tenaga kerja mereka yang berasal dari luar daerah. “Saat ini kan cukup banyak kasus terkonfirmasi dari pelaku perjalanan. Dan kebanyakan pelaku perjalanan ini karyawan perusahaan,” ungkapnya.
Makanya, Madri meminta ketegasan pemerintah untuk kembali mengeluarkan edaran guna membatasi atau mengatur masuknya karyawan swasta ke Berau, setelah menjalani cuti kerja di luar daerah. Sementara yang bisa masuk, harus benar-benar diawasi agar disiplin dalam menjalani karantina mandiri.
“Karena Berau sekarang masuk zona merah. Jika tidak ada ketegasan dari eksekutif, harus ada solusi lain dalam penanganan masalah ini. Jangan sampai berlarut-larut. Kasihan masyarakat menjadi korban,” tutupnya. (hmd/udi)
