TANJUNG REDEB – Tahapan kampanye Pilkada 2020 masih berjalan. Dua pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Berau pun adu program untuk merebut hati pemilih. Namun tak jarang, ada yang berkampanye menggunakan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
Ketua Tim Pemenangan Paslon 1 (Seri Marawiah-Agus Tantomo), MH Basrie mengaku prihatin dan menyayangkan adanya kampanye membahas isu SARA. Sebab isu SARA dinilai menyudutkan Paslon nomor urut 1. Menurutnya pembahasan SARA sangat tidak etis dalam kampanye. Apalagi saat ini siapa saja bisa menjadi calon bupati atau wakil bupati selama lolos verifikasi berkas di KPU.
“Sangat kita sayangkan ada yang berkampanye membahas isu SARA. Melontarkan kata-kata pribumi yang secara tidak langsung menyudutkan calon wakil bupati dari paslon 1,” ungkapnya, Sabtu (28/11).
Menurut Basrie, dalam pesta demokrasi, tidak boleh membahas soal SARA. Karena masyarakat akan memilih pemimpin, di mana di bawah kepemimpinan itu nantinya banyak suku, agama dan ras yang harus terjaga toleransinya. Jika calon pemimpin sudah membahas soal SARA, dia khawatir kelak terjadi perpecahan. “Saat ini waktunya bahas program, adu program. Bukan soal SARA. Kalau soal suku, agama dan ras, sudah dibingkai dalam Bhineka Tunggal Ika,” ucapnya.
Basrie mengungkapkan, saat Almarhum Muharram maju berpasangan dengan Agus Tantomo pada pilkada Berau 2015, saat itu tidak pernah ada isu SARA yang keluar. Namun baru saat ini isu tersebut dilontarkan. “Tak semua masyarakat juga mengerti soal SARA,” ujarnya.
Selain isu SARA, lanjut dia, saat ini juga muncul isu mengenai proyek pemerintahan yang seolah-olah dikuasai wakil bupati Berau saat ini. Diakui Basrie, selama puluhan tahun bergabung di Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia) Berau, dia mengetahui terkait proyek- proyek yang ada di Berau. Selama ini, yang dia ketahui bahwa hanya bupati yang memiliki wewenang mengeluarkan disposisi terkait proyek, sementara wakil bupati tidak punya kewenangan.
“Proyek ini ada yang penunjukan langsung (PL) ada juga yang lelang. Proyek yang dilelang pun sudah ditentukan syarat yang harus dipenuhi dan yang memenuhi syaratlah yang bisa memang,” tambahnya.
Basrie berharap ke depannya tak ada lagi isu SARA yang dilontarkan dalam kampanye. Karena hal itu pun sudah diatur dalam aturan Pilkada. “Semoga tidak ada lagi isu SARA dalam kampanye ini. Sebaiknya lontarkan visi dan misi masing-masing,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Tim pemenangan Paslon 2 (Sri Juniarsih-Gamalis), Ahmad Najib Fathoni mengatakan, turut mendukung aturan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang larangan kampanye membawa isu SARA.
“Jelas kami sepakat jika ada larangan kampanye isu SARA. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa itu bisa menyinggung pihak tertentu,” katanya.
Bahkan, pria yang akrab disapa Pakde Toni, ini mengaku telah berkoordinasi dengan timnya untuk tidak mengeluarkan isu SARA. “Sudah saya tegaskan kepada tim. Saya setuju dalam kampanye tidak boleh membawa isu yang menyinggung satu sama lain,” imbuhnya. (*/aky/har)
