TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mulai melakukan berbagai kesiapan terkait vaksinasi Covid-19 di Bumi Batiwakkal. Seperti diketahui, vaksin Sinovac asal Tiongkok, sudah tiba di Indonesia. Untuk jatah Kabupaten Berau, diperkirakan tiba pada minggu ketiga Januari 2021.
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Berau, Agus Tantomo, mengatakan saat ini pemkab sedang mempersiapkan proses vaksinasi tersebut. Sebab ada banyak hal yang harus disiapkan, mulai data-data penerima vaksin, tenaga, hingga operasionalnya. “Saya menginginkan ketika vaksin itu datang bisa langsung mulai proses vaksin itu. Makanya mulai kita persiapkan,” katanya.
Jika vaksin Covid-19 tersebut telah tiba di Kabupaten Berau, maka akan langsung dilaksanakan proses vaksinasi yang dilakukan dua tahap. Pertama akan dilakukan untuk tenaga medis, TNI dan Polri, serta pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan tahap kedua, baru kepada masyarakat. “Sudah ada peraturannya dari pemerintah pusat, pelaksanaan, dan siapa yang yang mendapat vaksin dan ada urutannya, serta mendahulukan masyarakat yang kurang mampu. Juga akan melibatkan pihak ketiga,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Berau, Iswahyudi menuturkan, pendistribusian vaksin Covid-19 tahap pertama dari pemerintah, kemungkinan dimulai pada Januari 2021. Untuk Kalimantan Timur sendiri mendapat jatah sebanyak 2,2 juta vaksin. Sementara untuk Berau mendapat 137.464 vaksin di tahap pertama ini. “Kemungkinan tiba di Berau pada Januari nanti,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau Iswahyudi .
Kuota vaksin untuk Berau di tahap pertama tersebut, ujar Iswahyudi, memang hanya 60 persen dari total jumlah penduduk. “Untuk tahap kedua, belum bisa dipastikan juga jumlahnya berapa,” terangnya.
Sementara bagi masyarakat, juga akan diutamakan yang pernah melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19. “Pemberian vaksin dari kementerian itu gratis. Tapi kalau nanti ada pihak swasta yang membuat vaksin dan diperjualbelikan, tidak masalah juga,” terangnya.
Penyediaan vaksin dan logistik imunisasi, seperti auto disable syringe (ADS) dan safety box, akan dilakukan pihak kementerian yang kemudian didistribusikan ke gudang vaksin Dinas Kesehatan di seluruh provinsi. Dari provinsi, akan diteruskan ke masing-masing kabupaten/kota.
“Dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota, meneruskan lagi ke puskesmas di wilayahnya. Karena dalam pelaksanaannya nanti, akan menggunakan sistem sarana distribusi yang sama dengan pelayanan imunisasi rutin,” jelas Iswahyudi. (hmd/har)
