TANJUNG REDEB - Serapan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau masih rendah dari standar nasional. Dari laporan per 10 Desember 2020, serapan anggaran 2020 baru 66,7 persen. Hal ini diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Berau, Agus Tantomo, usai mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Selasa (15/12).
Dikatakan Agus Tantomo, rendahnya penyerapan anggaran ini dipengaruhi beberapa faktor. Seperti realisasi fisik yang tinggi, namun daya serap anggaran masih rendah. Selain itu, pencairan anggaran hanya bergantung kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara yang punya pekerjaan atau pihak ketiga tidak mengurus dokumen pencairan. Sehingga untuk mencairkan anggaran tertunda.
“Saya akan undang OPD mengadakan pertemuan untuk mengetahui apa permasalahannya. Saya juga akan bersurat ke pihak ketiga yang pekerjaannya sudah selesai atau hampir selesai tapi belum mencairkan, bisa segera ditagih atau dicairkan,” jelasnya.
Menurut Agus, untuk mengatasi persoalan penyerapan anggaran ini, upaya yang dapat ditempuh yaitu mengevaluasi dan melakukan penyesuaian APBD berdasarkan potensi pendapatan dan prioritas belanja. Selain itu mengoptimalkan sumber daya untuk percepatan kegiatan dan realisasi belanja. “Karena sudah ada peringatan dari presiden untuk segera kucurkan anggaran untuk menutupi persoalan tersebut,” katanya.
Agus Tantomo menambahkan, rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Indonesia untuk melakukan percepatan penyerapan APBD sebagai bagian meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dan telah diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD TA 2020. (hmd/har)
