TANJUNG REDEB - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau menggelar diskusi publik bersama sejumlah jurnalis media cetak, elektronik dan online, Selasa (22/12). Diskusi publik dengan tema “Pengelolaan Informasi Publik Dalam Penanganan Covid-19” ini digelar di salah satu kafe di Tanjung Redeb.
Diskusi ini turut dihadiri Pelaksana tugas (Plt) Bupati Berau, Agus Tantomo, Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim, Endro S Efendi.
Dalam diskusi tersebut, dibahas mengenai pemberian informasi di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini. Bahkan dalam diskusi ini, dibahas salah satu yang jadi kendala jurnalis di tengah pandemi yakni sulitnya bertemu dan menghubungi pejabat pemerintahan selaku narasumber untuk dimintai keterangan konfirmasi.
Menjawab persoalan ini, Plt Bupati Berau, Agus Tantomo menuturkan, jika ada seorang pejabat yang dijadikan narasumber namun enggan untuk dikonfirmasi wartawan, lebih baik tidak usah menjadi pejabat. “Perlu dipahami, rekan-rekan wartawan mencari informasi, tetapi jika sulit ditemui atau dihubungi, lebih baik tidak usah menjadi pejabat,” kata Agus.
“Zaman sudah modern, wawancara via telepon bisa, seharusnya pejabat yang dimintai keterangan oleh wartawan bisa memberikan komentar mereka,” imbuhnya.
Menurut Agus, masa pandemi Covid-19 saat ini, peran media sangat penting dalam meberikan informasi kepada masyarakat, terutama menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena itu, dia mengingatkan, seorang wartawan harus bisa menulis berita yang baik dan benar, serta memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal mengatakan, seorang pejabat atau tokoh publik tentu menjadi incaran wartawan untuk memberikan informasi. Ia menilai, wartawan hanya mencari informasi sesuai dengan bidang seorang narasumber. Maka dari itu, ia berpesan agar narasumber tidak perlu menghindari wartawan.
“Situasi saat ini sangat menyulitkan seorang jurnalis untuk bertemu dengan narasumber. Maka dari itu, manfaatkan perkembangan zaman, tidak mungkin seorang kepala dinas tidak punya handphone,” katanya.
“Perlu diakui, tulisan jurnalis bisa mengubah pandangan masyarakat mengenai Covid-19, secara otomatis bisa mengubah perilaku mereka,” lanjutnya.
Menurut Faisal, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga perlu dibentuk di Kabupaten Berau. Sehingga informasi bisa cepat diterima oleh masyarakat dan wartawan. Apabila ada masyarakat yang ingin mengetahui informasi di Berau, bisa langsung mengakses KPI.
Sementara Ketua PWI Kaltim, Endro S Efendi, mengatakan tentu ada beberapa pihak yang mempertanyakan legalitas dari seorang jurnalis. Terlebih banyak jurnalis yang memanfaatkan posisinya untuk kepentingan lain di luar pemberitaan. Karena itu, lanjut Endro, seorang narasumber bisa mempertanyakan status wartawan tersebut, apakah sudah memiliki uji kompetensi wartawan atau belum.
“Jika ada wartawan belum uji kompetensi, Narasumber bisa menolak untuk diwawancara. Tetapi, meskipun belum uji kompetensi, jika wartawan tersebut sudah dikenal kredibelnya, narasumber juga berhak memberikan tanggapannya, jelas Endro.
Terkait pemberian informasi terkait Covid-19 kepada masyarakat, Endro mengajukan program lomba karya tulis mengenai Covid-19 untuk memicu semangat para kuli tinta menulis tentang Covid-19. Dengan demikian, secara tidak langsung membantu pemerintah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah digaungkan sejak pandemi terjadi di Berau. “Jangan takut, informasi itu penting untuk masyarakat,” tutupnya. (hmd/har)
