PROKAL.CO,
TANJUNG REDEB – Membawahi bidang pendidikan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, minta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) selalu mendengar masukan sejumlah pihak, khususnya dalam memutuskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM).
“Kuncinya dalam pengambilan keputusan adalah data, dan juga kesediaan menerima masukan dari berbagai pihak, terutama orangtua dan kalangan medis,” ungkapnya belum lama ini.
Katanya, bagi setiap daerah yang mengambil kebijakan penundaan pembelajaran tatap muka, langkah selanjutnya yang harus diambil adalah meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh (PJJ). “Kalau memang PJJ akan terus dilakukan, kita harus fokus meningkatkan kualitasnya, dan meminimalisir dampak-dampak negatif seperti learning loss dan kesenjangan. Kita harus terus kawal pemerataan akses internet, gawai, juga pelatihan-pelatihan intensif bagi para guru”, jelasnya.
Meski begitu, dia berharap di pertengahan tahun 2021, pembelajaran tatap muka sudah dapat dilaksanakan di seluruh daerah. “Saya mendapat kabar, 25.000 dosis vaksin akan tiba di Kaltim. Semoga guru dan tenaga kependidikan dapat diprioritaskan setelah tenaga kesehatan, agar kegiatan pembelajaran tatap muka bisa segera berjalan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Senin (28/12/2020) Pemkab Berau memutuskan menunda pembukaan sekolah menyusul situasi pandemi Covid-19 yang tak kunjung melandai.
Keputusan itu diambil setelah Plt Bupati Berau Agus Tantomo menggelar pertemuan dengan jajaran Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Berau, dan pengawas SMA.