TANJUNG REDEB – Membawahi bidang pendidikan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, minta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) selalu mendengar masukan sejumlah pihak, khususnya dalam memutuskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM).
“Kuncinya dalam pengambilan keputusan adalah data, dan juga kesediaan menerima masukan dari berbagai pihak, terutama orangtua dan kalangan medis,” ungkapnya belum lama ini.
Katanya, bagi setiap daerah yang mengambil kebijakan penundaan pembelajaran tatap muka, langkah selanjutnya yang harus diambil adalah meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh (PJJ). “Kalau memang PJJ akan terus dilakukan, kita harus fokus meningkatkan kualitasnya, dan meminimalisir dampak-dampak negatif seperti learning loss dan kesenjangan. Kita harus terus kawal pemerataan akses internet, gawai, juga pelatihan-pelatihan intensif bagi para guru”, jelasnya.
Meski begitu, dia berharap di pertengahan tahun 2021, pembelajaran tatap muka sudah dapat dilaksanakan di seluruh daerah. “Saya mendapat kabar, 25.000 dosis vaksin akan tiba di Kaltim. Semoga guru dan tenaga kependidikan dapat diprioritaskan setelah tenaga kesehatan, agar kegiatan pembelajaran tatap muka bisa segera berjalan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Senin (28/12/2020) Pemkab Berau memutuskan menunda pembukaan sekolah menyusul situasi pandemi Covid-19 yang tak kunjung melandai.
Keputusan itu diambil setelah Plt Bupati Berau Agus Tantomo menggelar pertemuan dengan jajaran Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Berau, dan pengawas SMA.
“Kalau melihat situasi Covid-19 di Kabupaten Berau, maka kami putuskan menunda sekolah tatap muka sampai situasi benar-benar aman. Jadi siswa-siswi di Kabupaten Berau tetap belajar dengan sistem daring atau online,” tegas Agus Tantomo, usai memimpin pertemuan.
Dikatakannya, ada beberapa perimbangan diputuskannya menunda sekolah tatap muka Januari mendatang. Diantaranya melihat perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Berau terus meningkat. Selain itu, pemerintah juga telah memprogramkan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat. Menurutnya, lebih baik menunggu program vaksinasi selesai baru berpikir untuk melaksanakan sekolah tatap muka.
“Risiko terlalu besar jika sekolah tatap muka dilakukan di tengah situasi yang buruk seperti sekarang ini. Jadi di Berau sekolah tatap muka belum bisa diterapkan,” tegasnya.
Sementara itu, terkait sekolah di wilayah yang tidak memiliki jaringan internet atau blank spot, agus mengatakan tetap mengikuti peraturan lama. Yakni guru akan mendatangi siswanya untuk memberi pelajaran. Agus juga menginstruksikan Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan aktif melakukan pengawasan terhadap siswa-siswinya. Hal ini untuk menghindari adanya siswa berkumpul karena merasa libur atau tidak belajar di sekolah.
“Instruksi ini bukan hanya sekadar melarang atau meniadakan belajar tatap muka di sekolah, tapi juga harus memantau jangan sampai anak-anak berkumpul di luar sekolah gara-gara tidak ada kegiatan tatap muka,” jelasnya.
Menurut Agus, jika anak-anak peserta didik masih berkumpul ini luar sekolah, sama saja hanya memindahkan masalah. “Yang tadinya masalahnya di sekolah sekarang di luar sekolah. Itu saya minta agar di pantau,” jelasnya.
“Intinya Covid-19 ini orang dilarang berkumpul, bukan dilarang sekolah. Nah jangan sampai dia (siswa) tidak ngumpul di sekolah, tapi ngumpul di luar sekolah. Itu yang saya minta dibuatkan konsep pengawasan anak-anak di luar sekolah,” imbuhnya. (aky/sam)
