TANJUNG REDEB – Meski Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengizinkan sekolah untuk dibuka kembali mulai awal Januari lalu, namun Pemerintah Kabupaten Berau memutuskan tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan sistem daring. Pertimbangannya kasus Covid-19 di Bumi Batiwakkal belum juga melandai.
Untuk mendukung kelancaran pembelajaran daring ini, Bupati Berau, Agus Tantomo, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Berau, untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat agar tahun ini program subsidi kuota internet bagi siswa dan guru dilanjutkan.
Menurut Agus, usulan itu dilakukan karena Pemkab Berau mengambil kebijakan tidak menerapkan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah sejak awal Januari 2021. Sehingga peserta didik kembali melanjutkan kegiatan belajar mengajar secara daring. “Subsidi kuota internet ini program pusat. Bukan Daerah. Makanya saya koordinasikan dengan Dinas Pendidikan untuk mengajukan subsidi kuota internet dilanjutkan lagi,” ujar Agus, Rabu (13/1).
Menurutnya, dengan adanya subsidi kuota internet ini, tentu meringankan beban siswa atau orang tua akan kebutuhan internet selama pembelajaran daring. “Ini sudah konsekuensi jika menerapkan pembelajaran secara online. Makanya kami ingin subsidi kuota internet itu dilanjutkan,” tegasnya.
Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengizinkan pembukaan sekolah atau belajar tatap muka mulai Januari 2021. Namun Pemkab Berau memutuskan menunda pembukaan sekolah menyusul situasi pandemi Covid-19 di Bumi Batiwakkal tak kunjung melandai.
Keputusan itu diambil setelah Bupati Berau Agus Tantomo menggelar pertemuan dengan jajaran Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Berau, dan pengawas SMA.
“Kalau melihat situasi Covid-19 di Kabupaten Berau, maka kami putuskan menunda sekolah tatap muka sampai situasi benar-benar aman. Jadi siswa-siswi di Kabupaten Berau tetap belajar dengan sistem daring atau online,” tegas Agus Tantomo, usai memimpin pertemuan, akhir Desember lalu.
Dikatakannya, ada beberapa perimbangan diputuskannya menunda sekolah tatap muka Januari mendatang. Diantaranya melihat perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Berau terus meningkat. Selain itu, pemerintah juga telah memprogramkan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat. Menurutnya, lebih baik menunggu program vaksinasi selesai baru berpikir untuk melaksanakan sekolah tatap muka.
“Risiko terlalu besar jika sekolah tatap muka dilakukan di tengah situasi yang buruk seperti sekarang ini. Jadi di Berau sekolah tatap muka belum bisa diterapkan,” tegasnya.
Sementara itu, terkait sekolah di wilayah yang tidak memiliki jaringan internet atau blank spot, agus mengatakan tetap mengikuti peraturan lama. Yakni guru akan mendatangi siswanya untuk memberi pelajaran. Agus juga menginstruksikan Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan aktif melakukan pengawasan terhadap siswa-siswinya. Hal ini untuk menghindari adanya siswa berkumpul karena merasa libur atau tidak belajar di sekolah.
“Instruksi ini bukan hanya sekadar melarang atau meniadakan belajar tatap muka di sekolah, tapi juga harus memantau jangan sampai anak-anak berkumpul di luar sekolah gara-gara tidak ada kegiatan tatap muka,” jelasnya.
Menurut Agus, jika anak-anak peserta didik masih berkumpul ini luar sekolah, sama saja hanya memindahkan masalah. “Yang tadinya masalahnya di sekolah, sekarang di luar sekolah. Itu saya minta agar dipantau,” jelasnya. “Intinya Covid-19 ini orang dilarang berkumpul, bukan dilarang sekolah. Nah jangan sampai dia (siswa) tidak ngumpul di sekolah, tapi ngumpul di luar sekolah. Itu yang saya minta dibuatkan konsep pengawasan anak-anak di luar sekolah,” imbuhnya. (aky/har)
