TANJUNG REDEB – Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Timur, Azmal Ridwan, mengungkapkan, pandemi Covid-19 yang hampir setahun menyerang Kalimantan Timur tidak membuat harga kelapa sawit jatuh. Justru harga kelapa sawit cenderung mengalami kenaikan. “Tidak ada masalah, malah naik harganya,” kata Azmal.
Hal ini merujuk hasil tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Desember 2020 lalu, untuk perhitungan harga TBS pada periode Januari 2021, harga sawit umur di bawah 10 tahun ditepakan naik menjadi Rp 1.924,60 per kilogram dari harga sebelumnya Rp 1.200 per Kg.
Ia mengungkapkan, memang dengan adanya pandemi ini, ada sedikit hambatan untuk operasional. Jika sebelumnya dalam setahun bisa beberapa kali mengirimkan Crude Palm Oil (CPO) ke Surabaya dan Jakarta, dengan adanya pandemi ini membuat pengiriman terhambat.
“Tapi operasional di kebun tidak ada masalah, hanya persoalan CPO yang menjadi masalah. Karena ketatnya peraturan protokol kesehatan untuk masuk ke suatu wilayah. Pemeriksaan ketat membuat kendaraan tertahan di pelabuhan,” ucapnya.
Azmal mengatakan, meskipun order CPO tidak dibatalkan oleh pemesan, namun waktu yang dibutuhkan lebih lama. Tetapi tidak berpengaruh pada kualitas CPO dikarekan setiap pengiriman selalu menggunakan pengatur temperatur. “Pasar terbesar sawit yakni Surabaya dan Jakarta,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, seharusnya pemerintah Kaltim bisa membuka peluang untuk investor masuk ke Kaltim, membuka perusahaan khusus mengelola CPO yang dihasilkan. Alasannya, jika semua produk yang berbasis sawit dikelola di Kaltim, tentu harganya akan lebih murah. Karena tidak ada ongkos kapal dan juga ongkos transportasi darat. “Tidak harus menunggu dari luar (Produk olahan dari CPO). Saya yakin, jika olahan tersebut masuk Kaltim, pasti harganya makin tinggi,” tutur Azmal.
Azmal melanjutkan, dalam setahun Kaltim bisa mengirim ke Surabaya dan Jakarta hampir 60 persen (4,5 juta ton pertahun) CPO hasil dari Benua Etam – sebutan untuk Kaltim. Ia menuturkan, banyaknya CPO yang dikirim dikarenakan Kaltim belum punya pabrik pengolahan CPO. “Makanya hasil CPO di Kaltim selalu dikirim keluar,” katanya. “Kita sumber daya ada, lahan luas, hanya tinggal pabril pengolahan CPO yang tidak ada. Jika ada, itu bisa menjadi pemasukan kas daerah juga,” imbuhnya.
Sedangkan untuk lahan sawit di Kaltim, menurut Azmal mencapai 1,6 juta hektare. Ia menegaskan, tidak semua perusahaan sawit masuk ke dalam GAPKI Kaltim. Lahan sawit terluas yakni di Kutai Timur. Sementara Berau, berada diurutan ketiga terluas di Kaltim. “Untuk luasan lahan sawit yang perusahaanya masuk dalam GAPKI Kaltim, ya hampir 1,6 juta hektare,” pungkasnya. (hmd)
