TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau tahun ini membutuhkan anggaran sekitar Rp 127 miliar untuk penanganan Covid-19. Angka ini meningkat dibanding tahun 2020 yang hanya digelontorkan Rp 96 miliar. Hal ini terungkap saat rapat pembahasan anggaran penanganan Covid-19 tahun 2021 yang dipimpin Bupati Berau, Senin (8/2).
Bupati Berau, Agus Tantomo, mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp 127 miliar itu diusulkan tiga instansi yang terlibat menangani Covid-19. Yakni Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai. “Masing-masing mengusulkan anggaran sesuai kebutuhan,” kata Agus Tantomo.
Dikatakannya, untuk penanganan Covid-19, RSUD dr Abdul Rivai membutuhkan anggaran sekitar Rp 65 miliar. Anggaran itu untuk melakukan tes PCR (Polymerase Chain Reaction) bagi orang yang bergejala. “Yang terbanyak itu tes PCR. Satu orang bisa mencapai Rp 9 ratus ribu. Jumlahnya banyak karena selain orang yang bergejala juga dibutuhkan untuk tracing kontak erat pasien,” jelasnya.
Sementara BPBD Berau, lanjut Agus, mengusulkan anggaran sebesar Rp 30 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk membentuk tim satgas Covid-19 di tingkat lebih rendah, mulai dari kecamatan hingga kelurahan atau kampung.“Ada petunjuk dari pusat kita diminta membentuk tim satgas di tingkat lebih rencah,” katanya. Selain itu,anggaran tersebut termasuk untuk biaya operasional operasi yustisi. “Ini juga membutuhkan anggaran,” tuturnya.
Sementara Dinas Kesehatan mengajukan anggaran sebesar Rp 32 miliar. Anggaran ini hanya untukpengadaan alat PCR. Hal ini menurut Agus wajar. Pasalnya, saat ini alat PCR hanya ada di klinik swasta. Sementara di rumah sakit hanya ada alat Tes Cepat Molekuler. Kondisi ini jadi kendala untuk melakukan tracing terhadap kontak erat pasien terkonfirmasi.
Dia melanjutkan, anggaran yang dibutuhkan Dinas Kesehatan kemungkinan masih bertambah, mengingat belum termasuk kebutuhan kegiatan vaksinasi yang baru akan dimasukkan dalam waktu dua hari ke depan. “Itu angka minimal. Belum masuk untuk kegiatan vaksinasi. Jadi kemungkinan akan bertambah,” bebernya.
Menurut Agus, situasi pandemi Covid-19 saat ini dinamis yang membuat peraturan berubah-ubah. Sehingga diperlukan langkah-langkah pencegahan yang membuat penyusunan anggaran juga berubah-ubah. “Contoh dikeluarkannya kebijakanPemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membuat kita harus menggelar operasi yustisi. Ini membutuhkan anggaran,” jelasnya.
Ia melanjutkan, di Berau saat ini hampir 500 kasus aktif terkonfirmasi Covid-19. Lebih 100 diantaranya diisolasi di RSUD maupun RSD Covid-19. Sementara hampir 400 pasien menjalani isolasi mandiri. Sehingga harus dibentuk tim surveilen untuk memantau dan melakukan tracing kepada mereka yang isolasi mandiri. “Menjadi tanggung jawab BPBD untuk honor bagi tenaga surveilen, baik yang di kecamatan atau kampung,” lanjutnya.
Persoalan saat ini, kata dia, anggaran yang tersedia hanya Rp 23 miliar dari APBD 2021 yang diambil dari belanja tak terduga. Sehingga masih kekurangan Rp 104 miliar. Untuk menyiasati kekurangan yang dibutuhkan tahun 2021, Agus mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, agar kekurangan anggaran tersebut bisa diambil dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR). Seperti pada tahu 2020, Berau bisa mengambil DBH Dana Reboisasi maksimal 25 persen tanpa harus dikembalikan. “Yang menjadi permasalahan, tahun 2021 ini tidak ada limit berapa pun pengambilan. Tapi konsekuensinya harus dikembalikan,” jelasnya.
Dikatakannya, Penggunaan DBH Dana Reboisasi telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. “Ada 7 item penggunaan DBH Dana Reboisasi itu. Untuk kasus Covid-19 mau tidak mau kita gunakan dana itu,” pungkasnya. (hmd/har)
