TANJUNG REDEB - Bantuan Keuangan (Bankeu) Tahun Anggaran (TA) 2021 untuk Kabupaten Berau sebesar Rp 175,950 miliar dialokasikan untuk 44 paket kegiatan. Namun sebelum dilaksanakan, Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK, meminta beberapa paket kegiatan yang dianggap belum siap dilaksanakan atau belum prioritas kembali direvisi.
“Bantuan keuangan ini semuanya diawasi. Jangan sampai Bankeu tersebut salah sasaran. Jangan sampai mengejar proyek semata, tapi kuantitasnya tidak diperhatikan,” tegas Makmur, usai menggelar pertemuan dengan Pemkab Berau, Selasa (23/2).
Ia mengatakan, Bankeu yang dialokasikan untuk daerah termasuk Berau harus tepat sasaran, agar tidak menjadi polemik baik di provinsi maupun masyarakat. karena itu, Makmur meminta agar Pelaksana harian (Plh) Bupati Berau, lebih serius memperhatikan 44 paket kegiatan yang disetujui oleh provinsi. “Saya minta jangan takut (merevisi). Atensi saja kami, kami tidak masalah. Kami juga harus terima apa yang disarankan Pemkab Berau,” bebernya.
Menyangkut proyek perbaikan jalan, lanjut Makmur, bisa diinventarisasi ulang mana yang prioritas dan tidak prioritas. Hal ini perlu dikaji ulang agar anggaran proyek yang dianggap belum layak, bisa dialihkan ke yang lebih prioritas. “Contoh jalan di Kampung Tasuk, jika memang sudah perlu, saya setuju. Tapi saya sudah meninjau langsung ke sana, Saya kira itu masih bisa di-pending,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Makmur juga menegaskan, semua usulan di Bankeu, tidak perlu diklaim sukses politisi. Jangan sampai timbul stigma hanya satu partai yang berjuang agar Bankeu tersebut disetujui. “Jangan mengklaim partai ini-itu yang memperjuangkan. Semua berjuang,” katanya.
Selain itu, Makmur juga meminta Pemkab Berau bersinergi dengan Pemprov Kaltim. Makmur mencontohkan, untuk bidang pendidikan tingkat SMA dan SMK, memang menjadi kewenangan provinsi. Tetapi, peran Dinas Pendidikan Berau juga penting. Seperti data kelulusan setiap tahunnya bisa disampaikan ke provinsi sebagai bahan pertimbangan pembangunan gedung sekolah. “Jadi pemprov bisa memenuhi daya tampung sekolah. Jika ada sekolah tidak memadai, akan kami prioritaskan (pembangunan sekolah). Jangan sampai bilang, itu bukan kewenangan daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau, Maulidiah mengatakan, untuk mencairkan anggaran Bankeu itu, pihaknya masih menunggu hasil klarifikasi dari provinsi dan melihat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Setelah final, baru dana dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 melalui perubahan penjabaran APBD. “Kami dari sisi pencairan pendanaannya. Kami melihat secara legalitas, mana yang sudah turun dari provinsi, itu yang kami laksanakan,” katanya.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Berau, Agus Wahyudi, mengatakan bahwa usulan kegiatan untuk Bankeu tahun 2021 sudah disusun skala prioritasnya. Bahkan ada lebih dari 100 usulan, meskipun yang disetujui saat ini hanya ada 44 paket kegiatan. “Bankeu ini dikawal dan keputusannya di provinsi. Dari usulan yang diajukan, 44 paket yang masuk prioritas dan disetujui,” katanya.
Ia melanjutkan, anggaran Bankeu yang dialokasikan untuk daerah tidak bisa diubah. Namun untuk kegiatannya, masih bisa diubah jika memang ada yang dianggap belum prioritas. “Kalau anggarannya tetap. Yang bisa diubah itu paket pekerjaannya. Jadi anggarannya dialihkan ke yang lebih prioritas,” jelasnya.
Ia melanjutkan, dari 44 paket tersebut, akan ada beberapa paket yang digabung menjadi satu, karena memang belum prioritas. “Dari 44 paket kegiatan pasti akan berkurang. Karena sebagian anggarannya akan digunakan untuk paket lain,” sambungnya.
Disinggung mengenai paket apa saja yang bakal digabung, Agus mengatakan masih akan melakukan rapat dengan tim provinsi. “Masih akan dilakukan verifikasi lagi,” pungkasnya. (hmd/har)
