Diminta Langsung Kerja, KPK Ingatkan Pemerintahan Bersih

- Sabtu, 27 Februari 2021 | 20:33 WIB
TUGAS MENANTI: Bupati Berau Sri Juniarsih dan Wakil Bupati Berau Gamalis, resmi dilantik oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor, secara virtual, kemarin (26/2).
TUGAS MENANTI: Bupati Berau Sri Juniarsih dan Wakil Bupati Berau Gamalis, resmi dilantik oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor, secara virtual, kemarin (26/2).

Pandemi Covid-19 mengharuskan segala kegiatan menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Sehingga untuk pertama kalinya, pelantikan kepala daerah di Kalimantan Timur dilakukan secara virtual, dari Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim.

-----

SEBANYAK 178 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2020 resmi menjabat kemarin (26/2). Di Kalimantan Timur, ada enak bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota dilantik oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor. Namun, karena kondisi pandemi Covid-19, hanya Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu yang menjalani pelantikan secara tatap muka di Pendopo Odah Etam.

Sedangkan, Bupati Berau Sri Juniarsih dan Wakil Bupati Gamalis, Bupati Paser Fahmi Fadli dan Wakil Bupati Syarifah Masitah, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendi Solihin, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang, serta Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Wakil Wali Kota Rusmadi dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya secara virtual dari daerah masing-masing.

Setumpuk tugas berat pun sudah menanti. Salah satu prioritas adalah menekan penyebaran Covid-19.

Sejumlah pihak meminta para gubernur, bupati, dan wali kota yang kemarin dilantik tidak larut dalam euforia. Mereka harus langsung bekerja. Apalagi, waktu yang dimiliki hanya sekitar empat tahun.

Dirjen Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Safrizal Z.A. mengingatkan, janji-janji yang disampaikan selama kampanye harus dijalankan. “Kami ingatkan, janji adalah utang,” ujarnya kemarin.

Safrizal juga mengingatkan terkait program yang menjadi prioritas nasional. Yakni, penanganan Covid-19 di daerah. Setidaknya ada tiga hal yang harus mendapat prioritas kepala daerah.

Pertama, memastikan program percepatan penanganan Covid-19 berjalan berkesinambungan dan kolaboratif. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo, penanganan Covid-19 tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Karena itu, dia meminta kepala daerah baru segera berkomunikasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda). “Berkoordinasi juga dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, sektor swasta, hingga media,” imbuhnya.

Selain memperkuat gerakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak), upaya meningkatkan kemampuan 3T (testing, tracing, treatment) harus digenjot.

Prioritas kedua adalah pemulihan ekonomi. Dia mengakui, pandemi membuat daya beli masyarakat merosot. Karena itu, pemda perlu memantau dan menyiapkan jaring pengaman sosial. “Perhatikan juga ketersediaan bahan pokok, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta permasalahan sosial lain akibat pandemi,” tuturnya.

Terakhir, dia menekankan agar kepala daerah membantu memastikan kelancaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah masing-masing. Kepala daerah harus memastikan program vaksinasi berjalan sesuai timeline.

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengatakan, para kepala daerah baru harus menyesuaikan diri dengan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah pusat. Politikus PKB itu menambahkan, saat ini adalah masa yang genting dan krusial. Sebab, pemerintah tengah melaksanakan vaksinasi.

Kepala daerah harus melakukan pengawasan ketat terhadap masyarakat. Jangan sampai setelah divaksin, banyak yang tidak menjalankan protokol kesehatan (prokes). Jika prokes tidak dilaksanakan, vaksinasi akan sia-sia. “Berapa triliun anggaran yang terbuang sia-sia,” terang dia.

Halaman:

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Safari Ramadan Kukar, Serahkan Manfaat JKM

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:29 WIB
X