MANAGED BY:
SENIN
12 APRIL
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

SANGGAM

Rabu, 03 Maret 2021 19:52
Wakil Bupati Mau Cari Solusi Perizinan Galian C

Gamalis: Seharusnya Dipermudah untuk Kesejahteraan Masyarakat

Gamalis

PROKAL.CO,

TANJUNG REDEB – Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan akan mencari celah dan solusi terkait perizinan pertambangan golongan C yang diambil alih pemerintah pusat. Sebab, jika perizinan galian C harus diurus ke pusat, dianggap memberatkan masyarakat, khususnya yang mencari nafkah dari menambang pasir sungai.

Dikatakannya, selain fokus menangani masalah Covid-19, pemerintah juga akan mencari celah agar perizinan kegiatan galian C tidak harus ke pemerintah pusat. “Ya kita akan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pasti ada celah,” katanya, (1/3).

Menurutnya, ditariknya kewenangan perizinan galian C ke pemerintah pusat, sesuai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, cukup menyulitkan para penambang pasir di Berau. Padahal di Berau, para penambang pasir memanfaatkan alur Sungai Kelay dan Segah untuk mendapatkan pasir, bukan mengambil dari gunung seperti daerah lainnya. “Aktivitas penambangan pasir di sungai itukan membantu supaya alur sungai dalam,” jelasnya. “Masa gali pasir hanya sedikit tempat yang digunakan harus izin sampai ke sana (pusat),” lanjutnya.

Ia melanjutkan, jika para penambang pasir berhenti beraktivitas lantaran kesulitan mengurus izin, tentu akan berpengaruh pada pembangunan, baik skala kabupaten maupun nasional di Berau. Sebab setiap kegiatan pembangunan membutuhkan material pasir. “Saya yakin pembangunan akan terhambat,” jelasnya.

Menurutnya, apa yang terjadi sekarang menjadi tugas bersama, khususnya pemerintah. Dia menganggap harus ada solusi agar masyarakat bisa kembali melakukan aktivitasnya, khususnya penambang pasir. Dirinya berharap agar perizinan galian C bisa dipermudah  sepanjang tidak melanggar dan merusak lingkungan. Tetapi jika tetap dipersulit karena harus mengurus ke pemerintah pusat, dipastikannya akan sangat menghambat pembangunan di daerah. “Seharusnya regulasi itu dipermudah untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (hmd/udi)


BACA JUGA

Jumat, 16 Mei 2014 20:12

Bulan Terang, Bagan Kapal Libur Melaut

<div> <div style="text-align: justify;"> <strong>TALISAYAN - </strong>Hasil…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers