Keinginan Pemkab Berau membangun rumah sakit tipe B, bukanlah wacana baru. Bahkan wacana tersebut hampir terealisasi pada 2015 lalu. Tepatnya di akhir masa jabatan Makmur HAPK dan Ahmad Rifai sebagai bupati dan wakil bupati Berau periode 2010-2015.
/////
BELUM tuntasnya pembebasan lahan hingga terbatasnya anggaran, menjadi beberapa kendala yang dihadapi Pemkab Berau dalam beberapa tahun terakhir. Kendala yang membuat pembangunan rumah sakit baru belum bisa terealisasi.
Sebagai mantan bupati, Makmur HAPK pun cukup miris melihatnya. Pasalnya, kendala-kendala tersebut tidak akan dihadapi Pemkab Berau jika pada 2016 lalu mau melanjutkan rencana pembangunan rumah sakit yang diwariskan masa kepemimpinannya bersama Ahmad Rifai.
Warisan yang diberikan, ujar Makmur, bukan sekadar penyusunan perencanaan saja. Tapi sudah sangat matang. Mulai dari soal lahan pembangunan rumah sakit sekitar 10 hektare di kawasan Inhutani, Prapatan. Prosesnya sudah berjalan, PT Inhutani sudah bersedia mengembalikan lahan tersebut ke pemerintah pusat, yang kemudian tinggal ditindaklanjuti dengan permohonan penggunaan tanah negara dari daerah untuk membangun rumah sakit.
“Bahkan 11 orang warga yang membangun di atas lahan tersebut sudah kami kumpulkan dulu. Mereka sudah setuju jika ingin dibangun rumah sakit, karena mereka akui itu bukan tanah mereka. Tapi hanya meminta tolong agar pemerintah mengganti bangunan mereka saja,” ujar Makmur saat ditemui di kediamannya, Minggu (4/4).
Selain persoalan lahan yang tinggal menyelesaikan proses administrasi dengan Inhutani dan 11 pemilik bangunan di atasnya, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Berau kala itu juga sudah menyelesaikan penyusunan feasibility study (FS) atau studi kelayakan, detailed engineering design (DED), hingga maket gedung rumah sakit baru sudah pernah dipamerkan pada Berau Expo 2015. “Bahkan konsultannya dulu kami pakai dari tim dokter kepresidenan,” katanya.
Bukan itu saja, pihaknya juga sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 450 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau 2015, untuk melaksanakan pembangunan rumah sakit.
“Jadi kalau soal rumah sakit, kami sudah sejak lama mendukungnya. Artinya kebutuhannya memang sudah kami pikirkan sejak lama. Malah seharusnya kami sekarang harusnya bertanya, kenapa dulu tidak dilanjutkan,” terangnya.
Menurutnya, jika rencana pembangunan rumah sakit baru ditindaklanjuti Pemkab Berau saat itu, mungkin masyarakat Berau sudah bisa memilih untuk menggunakan pelayanan kesehatan dari rumah sakit baru maupun RSUD dr Abdul Rivai.
“Kasihan masyarakat. Seharusnya sekarang sudah bisa menikmati. Termasuk rumah sakit untuk masyarakat miskin karena Berau dapat hadiah dari Baznas sebesar Rp 5 miliar ditambah CSR perusahaan untuk rumah sehat di halaman Masjid Agung. Harusnya sejak 2016 sudah bisa dimulai, tapi malah dipindah, sampai 2020 baru mulai dibangunnya,” jelas Makmur.
Bagaimana dengan rencana Pemkab Berau yang meminta dukungan pemerintah provinsi (Pemprov) untuk membangun rumah sakit tipe B? Ditanya demikian, menyebut usulan tersebut tetap dipertimbangkan. Sebab, ujar pria yang juga menjabat Ketua DPRD Kaltim tersebut, Pemprov Kaltim juga memiliki rencana untuk meningkatkan RS Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan dan RS Abdul Wahab Syahrani di Samarinda.
“Bisa juga sekalian provinsi yang membangunkan, untuk mengganti rumah sakit provinsi yang di Tarakan (Kaltara),” jelasnya.
“Atau kalau memang Pemkab Berau mau membangun, siapkan saja dulu lahannya minimal 5 hektare untuk tipe B,” pungkasnya.
