TANJUNG REDEB - Bupati Berau Sri Juniarsih, menyambut baik kegiatan identifikasi tempat-tempat bersejarah yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, di Kabupaten Berau, Senin (5/4) lalu. Hal ini pun kata dia tak lepas dari peran dan dukungan Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK.
“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Ayahanda (Makmur HAPK) yang sudah berjuang mempromosikan Kabupaten Berau di provinsi,” ujarnya, Selasa (6/4).
Terkait pemeliharaan atau pembenahan cagar budaya yang ada di Kabupaten Berau, menurut Sri Juniarsih, jika itu menjadi tanggung jawab Pemkab Berau, maka pihaknya akan melakukan identifikasi untuk mengetahui kondisi cagar budaya tersebut.
“Dengan adanya identifikasi tempat-tempat bersejarah ini, saya harap di Berau ini jadi perhatian. Dan kita lihat apakah ada yang perlu dilakukan perawatan atau perbaikan. Jika memang ada yang perlu dilakukan perbaikan dan merupakan tanggung jawab pemkab, maka kita perbaiki,” jelasnya.
Karena itu, Sri Juniarsih akan berkoordinasi dengan Ketua DPRD Provinsi Katim terkait identifikasi tempat-tempat bersejarah yang sudah dilakukan.
Sebelumnya Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim, Rahmat Ramadhan, bersama Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK, melakukan identifikasi bangunan peninggalan sejarah yang sampai saat ini masih berdiri di Bumi Batiwakkal.
Dalam identifikasi tersebut, ada lima bangunan bersejarah yang dinilai layak mendapatkan perhatian pemerintah. Diantaranya bangunan Keraton Sambaliung, Museum Gunung Tabur, gedung peninggalan Belanda di Teluk Bayur, museum batu bara, dan makam Raja Alam di wilayah Kecamatan Batu Putih. “Di Berau ini ada lima cagar budaya yang harus mendapat perhatian. Termasuk yang ada di wilayah pesisir, seperti makan Raja Alam,” kata Makmur, Senin (5/4).
Makmur mengaku mendukung program Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memberi perhatian penuh terhadap cagar budaya peninggalan sejarah yang ada di Bumi Batiwakkal. “Jadi ada niat dari Pemprov Kaltim untuk mengidentifikasi peninggalan sejarah dan bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam memperhatikan tempat-tempat yang memang menjadi ‘saksi bisu’ prasejarah lalu,” jelasnya.
“Untuk realisasinya seperti apa nanti kita lihat ke depan. Karena gerakan ini baru ada tahun ini (2020-2021, Red). Sehingga kami sangat mendukung. Sebab jika tidak diperhatikan, jangan sampai objek sejarah ini jadi hilang karena tidak terawat dan ditelan zaman,” imbuhnya.
Kasi Perencanaan Bina Marga Dinas PU Provinsi Kaltim, Rahmat Ramadhan mengatakan, setelah melakukan identifikasi cagar budaya yang ada, pihaknya akan memetakan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. “Jika itu masuk kewenangan provinsi, maka bisa saja kita lakukan rehab atau pemeliharaan. Makanya saat ini masih identifikasi dahulu,” ungkapnya. (aky/har)
