TANJUNG REDEB – Usulan-usulan prioritas yang disampaikan Bupati Berau Sri Juniarsih, saat mengikuti musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Provinsi di Samarinda beberapa hari lalu, mendapat apresiasi Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Khususnya mengenai usulan perbaikan jalan poros pesisir selatan Berau dan pembangunan rumah sakit tipe B.
Namun menurut Makmur, apa yang menjadi usulan Pemkab Berau tersebut, sudah menjadi tanggung jawab Pemprov dan DPRD Kaltim. Khususnya mengenai penanganan jalan-jalan provinsi di kabupaten/kota, termasuk poros pesisir selatan Berau.
Dijelaskannya, sejak 2020 lalu, atau sejak dirinya mengemban amanah sebagai Ketua DPRD Kaltim, dirinya sudah mengajak gubernur dan jajarannya untuk berkomitmen membenahi jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim. Selain itu, dirinya juga sudah mendorong untuk memaksimalkan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum (UPTD PU) Kaltim, untuk melakukan pemeliharaan jalan-jalan provinsi yang mengalami kerusakan.
“Kemarin terakhir awal April tadi, waktu saya kunjungan ke Berau, saya ajak balai (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, red) dan Kepala UPTD untuk melihat kondisi jalan-jalan provinsi di Berau. Bahkan sampai ke perbatasan Bulungan juga,” katanya kepada Berau Post kemarin (25/4).
Bukan di wilayah Berau saja, tapi di seluruh wilayah Kaltim yang menjadi tanggung jawab provinsi. “(April) kemarin saya memang keliling Kaltim bersama balai dan UPTD. Termasuk ke Tanah Datar (Kecamatan Muara Badak, Kukar) yang sekarang sudah lelang, tinggal menentukan pemenangnya. Insyaalah juga, nanti perjalanan (dari Berau) ke Kutim, Bontang, akan berjalan juga,” ungkap Makmur.
Ditekankannya, keberadaan UPTD PU Kaltim di beberapa daerah, termasuk Berau, akan berperan besar dalam pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi. Terutama dalam melakukan pemeliharaan sementara pada titik-titik kerusakan yang parah. Sebab, jika beberapa tahun sebelumnya peran UPTD sangat kecil dalam melakukan pemeliharaan, sejak 2020 lalu sudah dimaksimalkan kembali. “Karena sudah kami beri kucuran dana sesuai kebutuhan UPTD itu sendiri,” terangnya.
Untuk itu, mantan bupati Berau tersebut menyarankan, Pemkab Berau lebih menginventarisasi rencana perbaikan atau peningkatan jalan-jalan kabupaten yang belum bisa mendapat kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau. “Itu saran saya. Karena yang menjadi tugas pokok provinsi, itu pasti (jadi prioritas provinsi). Karena itu sudah menjadi komitmen kami dengan gubernur, diminta atau tidak diminta, itu sudah berjalan. Tapi kami tetap terima kasih, kami apresiasi semangatnya bupati dalam memperjuangkan kondisi jalan di Berau,” jelasnya.
Bahkan, lanjut Makmur, bukan sekadar jalan-jalan provinsi saja yang menjadi fokus pihaknya. Jalan kabupaten yang terakses dengan jalan provinsi, juga menjadi sasaran pembenahan yang dilakukan pihaknya. “Contohnya jalan kabupaten yang menuju PLN (Sambaliung). Itu ada bankeu (bantuan keuangan) kemarin Rp 5 miliar. Karena kami prihatin, jalan provinsinya (di Kampung Bebanir Bangun) sudah mulai kami benahi, makanya sekalian kami lakukan pemeliharaan juga di jalan kabupatennya,” jelas dia.
Makmur pun memberi saran, agar Pemkab Berau mulai memikirkan pemeliharaan jalan dari simpang Lenggo (Kampung Tembudan, Batu Putih) hingga ke Bidukbiduk. Sebab, selain menjadi akses lanjutan dari jalan provinsi, Pemprov Kaltim juga sudah melakukan peningkatan Pelabuhan Teluk Sulaiman. Sehingga jalan yang menjadi salah satu akses pendukungnya, juga harus mendapat perhatian. “Itu bisa diinventarisasi, kalau memang daerah anggarannya terbatas, bisa diusulkan ke provinsi. Itu yang akan kita perjuangkan,” terang Makmur.
Selain persoalan jalan, usulan pembangunan rumah sakit tipe B, juga menjadi salah satu usulan prioritas Pemkab Berau saat musrenbang provinsi. Namun disampaikannya, untuk membangun rumah sakit perlu kajian mendalam. Sebab yang dipersiapkan bukan sekadar bangunan gedung rumah sakitnya. Tapi yang penting adalah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) khususnya dokter-dokter spesialis, hingga pemenuhan alat kesehatannya (alkes). “Semuanya itu yang harus dipikirkan, bukan fisik gedungnya saja,” katanya.
Apalagi, lanjut dia, usulan pembangunan rumah sakit tipe B membutuhkan lahan minimal 5 sampai 10 hektare. Tidak bisa sekadar lahan untuk bangunan fisiknya saja. “Karena membangun rumah sakit itu harus langsung dipikirkan pengembangannya nanti. Bukan kebutuhan saat itu saja, makanya lahannya minimal 5 sampai 10 hektare,” jelas Makmur.
Menurutnya, membangun rumah sakit memang tidak bisa setengah-setengah. Harus disiapkan dari hulu ke hilirnya. Mulai dari menyiapkan lahan antara 5 hingga 10 hektare, perizinan dan dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal), menyiapkan kelembagaan dan SDM-nya, hingga penyediaan alkesnya. “Kalau tanahnya baru 3 hektare, nggak usah dipaksakan. Itu juga yang kemarin saya sampaikan saat anggota DPRD Berau, Komisi II dan III, saat kemarin kunjungan ke provinsi,” ujarnya.
Makmur pun melanjutkan, seperti yang sudah pernah dipertanyakannya, mengapa beberapa tahun lalu Pemkab Berau tidak melanjutkan rencana pembangunan rumah sakit yang sudah dicanangkan di kawasan Inhutani. Sebab rencana pembangunannya dianggap sudah matang. Baik dari sisi penyediaan lahannya, perencanaan, penganggaran, hingga rencana pemenuhan SDM-nya. “Karena dulu itu kita dibantu (konsultan) oleh tim dokter kepresidenan, harapannya bisa dibantu untuk pemenuhan SDM-nya, karena mereka punya akses ke sana,” terangnya.
“Makanya sekarang kami di DPRD Kaltim bertanya, mengapa tidak dilanjutkan konsep yang kemarin. Pak Rifai (Wakil Ketua DPRD Berau dan mantan Wakil Bupati Berau) itu tahu semua prosesnya. Bisa ditanyakan juga ke beliau,” sambung Makmur.
