MANAGED BY:
JUMAT
18 JUNI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Sabtu, 01 Mei 2021 20:49
Soal Penetapan Batas Wilayah Berau-Bulungan, Pemkab Berau Sepakat Kajian Kemendagri
BERITA ACARA: Wakil Bupati Berau, Gamalis, menandatangani berita acara hasil rakor dalam rangka penegasan segmen batas wilayah kabupaten Berau dengan Kabupaten Bulungan yang digelar Kemendagri, Kamis (29/4).

PROKAL.CO,

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menegaskan sepakat dengan hasil kajian Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penetapan batas wilayah antara Kabupaten Berau (Kaltim) dengan Kabupaten Bulungan (Kaltara). Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Berau, Gamalis, yang mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pembahasan dan harmonisasi draf Permendagri dalam rangka percepatan penegasan segmen batas wilayah II di Jakarta, Kamis (29/4) lalu.

Rakor yang digelar Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri juga dihadiri jajaran Pemkab Bulungan, serta Pemprov Kaltim dan Pemprov Kaltara.

Dijelaskan Gamalis, masing-masing daerah sepakat untuk tidak bersepakat, karena mempertahankan batas yang telah ditetapkan berdasarkan data data yang dimiliki. Kabupaten Berau telah memiliki data berdasarkan data yang dimiliki, begitu juga dengan bulungan yang memiliki batas wilayahnya. “Dari sini tidak didapatkan kesepakatan antar kedua daerah,” tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan pemaparan yang dilakukan tim Kemendagri, telah dihasilkan batas wilayah berdasarkan kajian yang dilakukan. Tim Kemendagri mengambil garis tengah dengan kajian berbagai sektor. Baik ekonomi, hukum, sosial budaya, maupun sektor lainnya. Sehingga kajian ini menjadi alternatif bagi kedua daerah. Pemkab Berau ditegaskan Gamalis, menerima apa yang dipaparkan Tim Kemendagri. Terlebih penegasan batas wilayah ini telah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. 

“Prinsipnya Pemkab Berau tidak ingin berlama-lama soal penetapan batas wilayah ini. Agar investasi yang berada di kawasan tersebut bisa terlaksana dan bergerak cepat. Sehingga memberikan dampak ekonomi ke masyarakat di sekitarnya. Ini juga sesuai dengan apa yang diinginkan Presiden Joko Widodo agar memperlancar investasi di daerah,” jelas Gamalis.

“Jadi kami sepakat dengan tarikan garis yang ditetapkan Kemendagri dan ini juga telah konsultasi dengan tim dan ibu bupati,” imbuhnya.

Halaman:

BACA JUGA

Kamis, 17 Juni 2021 19:43

Dewan Tagih Janji Pemkab

TANJUNG REDEB – AnggotaDPRD Berau, Abdul Waris, menagih janji Pemkab…

Kamis, 17 Juni 2021 19:41

Wujudkan Perlindungan dan Kesejahteraan Naker Lokal

TANJUNG REDEB - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Tenaga…

Kamis, 17 Juni 2021 19:38

Tahun Ini Tak Ada Lelang Aset

TANJUNG REDEB – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah…

Rabu, 16 Juni 2021 21:08

Wacanakan Pansus, Dewan Gali Data PT IPB

TANJUNG REDEB – DPRD Berau menggelar rapat dengar pendapat dengan…

Rabu, 16 Juni 2021 21:06

Anggota Pansus Perumda dari PKS Diganti

TANJUNG REDEB – Belum genap sebulan terbentuk, satu anggota Panitia…

Rabu, 16 Juni 2021 21:04

Jembatan dan Dermaga Prioritas Pembangunan di Pulau Wisata Ini ...

TANJUNG REDEB - Sebagai salah satu destinasi unggulan di Bumi…

Rabu, 16 Juni 2021 21:02

Kasus Dugaan Penipuan yang Jerat Oknum DPRD Berau, Agendakan Pemeriksaan Dua Saksi

TANJUNG REDEB – Berkas perkara dugaan penipuan jual beli tanah…

Selasa, 15 Juni 2021 19:43

Vaksinasi Belum Capai Target, Baru 20 Persen Penduduk Berau yang Sudah Divaksin

TANJUNG REDEB - Realisasi target vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Berau…

Selasa, 15 Juni 2021 19:43

Belum Lengkap, Berkas Dikembalikan

TANJUNG REDEB - Belasanmasyarakat yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Pemerhati…

Senin, 14 Juni 2021 20:16

"Jika Sesuai Aturan, Pasti Diterima"

TANJUNG REDEB — Aksi penolakan berdirinya pabrik kelapa sawit oleh…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers