Pengadaan APD Bagi Anggota Damkar BPBD, Ajak Pihak Ketiga Berkontribusi

- Sabtu, 8 Mei 2021 | 20:21 WIB
KURANG LAYAK: Alat Pelindung Diri (APD) anggota Damkar BPBD Berau yang bertugas di lapangan dianggap kurang layak.
KURANG LAYAK: Alat Pelindung Diri (APD) anggota Damkar BPBD Berau yang bertugas di lapangan dianggap kurang layak.

TANJUNG REDEB - Ketua DPRD Berau, Madri Pani, mengaku miris melihat kondisi di lapangan saat petugas pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau berjibaku memadamkan api yang hanya mengenakan alat pelindung diri (APD) seadanya.

Karena itu, menurut Madri Pani, seharusnya pengadaan APD petugas damkar masuk usulan prioritas. Mengingat pentingnya APD dalam menjalankan tugas mereka.“Jika terjadi apa-apa dengan petugas Damkar, apa tidak kekurangan personel lagi. Mereka dituntut kerja sempurna, tapi APD kurang layak,” bebernya.

Ia mengatakan, APD ini sangat penting bagi anggota Damkar. Seharusnya Pemkab Berau bisa meminta bantuan dari pihak ketiga untuk pengadaan APD bagi anggota Damkar, jika memang anggaran yang ada di pemkab tidak mencukupi.

“Bisa saja mereka terkena musibah kejatuhan bahan bangunan seperti kayu saat bertugas. Jika APD kurang layak, tentu berbahaya buat mereka,” jelasnya.

Madri berharap agar pemerintah memberikan perhatian kepada anggota Damkar, yakni dengan mengadakan APD bagi seluruh anggota Damkar di Berau, baik yang bertugas di kabupaten maupun kecamatan.

“Jangan sampai sudah ada kejadian baru sibuk melakukan pengadaan,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Minimnya alat pelindung diri para petugas pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, diakui Wakil Bupati Berau, Gamalis. Dia mengatakan banyak menerima laporan dari masyarakat yang iba melihat petugas pemadam berjibaku melawan api dengan APD seadanya.

Namun di satu sisi, diakui Gamalis, bahwa anggaran saat ini tidak mencukupi untuk pengadaan APD. “Saat ini sebagian anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19 dulu,” katanya, Rabu (5/5) lalu.

Selain APD petugas, lanjutnya, beberapa unit damkar tidak berfungsi alias rusak. Begitu juga personel di BPBD Berau masih kekurangan, sehingga satu orang bisa menangani banyak kejadian. “Kondisi saat ini memang sulit. Semoga di APBD perubahan nanti bisa dianggarkan,” katanya.

Ia melanjutkan, begitu juga untuk 2022, masih sulit untuk anggaran, karena bantuan keuangan baik dari provinsi maupun pusat masih difokuskan untuk penanganan Covid-19. “Bahkan anggaran pembangunan pun banyak dialihkan untuk penanganan Covid-19,” lanjutnya.

“Harapannya ke depan, sebelum ada kejadian sudah ditelusuri apa saja kekurangan. Jangan sampai setelah ada kejadian, baru kita tahu bahwa APD yang ada tidak mendukung,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Alat Pelindung Diri (APD) petugas pemadam kebakaran dari  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau dianggap kurang memadai. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Kedaruratan dan Logisitik BPBD Berau, Azkar.

Dikatakannya, saat ini APD petugas Damkar yang ada sudah lama dan kurang layak. Selain itu jumlahnya juga tidak mencukupi. Ia menuturkan, setiap terjadi kebakaran, petugas berjibaku melawan kobaran api dengan APD seadanya saja. “Yang terpenting itu fire jaket, sepatu khusus dan juga alat komunikasi,” paparnya.

Ia menuturkan, untuk APD yang layak bagi satu anggota Damkar seharga Rp 5 juta. Saat ini, total petugas Damkar yang ada sebanyak 50 personel. Sehingga dibutuhkan anggaran cukup besar yakni Rp 250 juta untuk membeli APD baru bagi untuk petugas Damkar. “Sudah diusulkan. Tapi karena memang anggarannya tidak ada, sehingga belum bisa terlaksana,” ujarnya.

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Tags

Rekomendasi

Terkini

X