TANJUNG REDEB – Di tengah keterbatasan anggaran, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Berau, mengaku banyak ‘ditagih’ masyarakat untuk merealisasikan rencana pembangunan di perkampungan.
Seperti diutarakan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Berau Abdurrahman. Dirinya mengaku, banyak masyarakat kampung mempertanyakan realisasi pembangunan dermaga-dermaga kampung yang sebelumnya telah diusulkan saat musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang).
Namun, karena anggaran untuk Dishub disebutnya tidak sesuai dengan kebutuhan kerja dan program rutin tahunan, maka pihaknya tak bisa berbuat apa-apa untuk merealisasikan program-program yang sudah dinantikan masyarakat.
“Memang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Berau 2021 ini menurun. Makanya jangankan untuk usulan, anggaran rutin (Dishub) saja dipotong," katanya kepada Berau Post.
Walau tidak bisa menyebutkan berapa besaran anggaran Dishub tahun ini, Abdurrahman memastikan terjadi penurunan besar jika dibandingkan dengan pengalokasian anggaran di tahun sebelumnya. Khususnya sebelum pandemi Covid-19. “Besaran pastinya (anggaran Dishub, red) saya kurang ingat,” katanya.
Dilihat dari LKPj Dishub Tahun 2019, kegiatan dan anggaran berdasarkan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA) tahun 2018, anggaran untuk Dishub sebesar Rp 18.503.057.000. Namun sejak tahun lalu, pemotongan anggaran tak bisa dihindarkan. Bahkan tahun ini kegiatan rutin pun banyak mendapatkan efisiensi. Sehingga sejumlah kegiatan yang sudah direncanakan di tahun tahun sebelumnya, kemungkinan besar tidak dapat terlaksana.
Padahal diungkapkannya, banyak program yang sebenarnya masuk skala prioritas yang sudah diusulkan dan ditagih masyarakat. "Khususnya warga kampung, kami sering diteriaki warga agar jangan selalu perencanaan melulu, tetapi tidak ada realisasinya. Tapi mau bagaimana lagi, uangnya tidak ada," ujar Abdurahman.
Diakuinya, saat ini ada banyak kampung yang meminta pembangunan atau rehab dermaga yang diusulkan ke Dishub. Baik melalui musrenbang, maupun disampaikan langsung ketika mengikuti pertemuan. Selain itu penerangan kampung serta perawatan fasilitas lampu lalu lintas dan marka jalan, juga banyak diusulkan masyarakat namun tidak bisa direalisasikan semuanya.
"Seperti contoh lampu merah di simpang empat Jalan Mangga dan Jalan Durian. Itu sempat terbengkalai, karena kami tidak punya anggarannya lagi. Terpaksa harus bisa mencari alternatif anggaran, padahal itu kegiatan rutin,” terangnya.
“Itu baru satu titik, kita tahu ada banyak titik (lampu lalu lintas) dalam kota Tanjung Redeb yang perlu perawatan rutin," sambungnya.
Oleh karena itu, dia berharap masyarakat memahami kondisi tersebut. Selain itu dirinya juga mengharapkan OPD lain yang menyusun kebijakan anggaran, bisa melihat kebutuhan prioritas di setiap OPD, khususnya Dishub. Minimal bisa mengalokasikan biaya untuk kegiatan rutin. "Tetapi kami akan tetap maksimal memanfaatkan apa yang ada, yang bisa kami kerjakan. Namun kalau permintaannya seperti dermaga, kami meminta maaf. Saat ini belum bisa," tutupnya.
Salah satu usulan pembangunan dermaga, sebelumnya disampaikan Ketua Komisi III DPRD Berau Saga.
Dikatakannya, dengan perbaikan dan menjadikan dermaga umum sebagai satu-satunya pintu masuk di Pulau Derawan, maka Pemkab Berau juga akan lebih mudah melakukan pengawasan serta memonitoring jumlah kunjungan wisatawan di Pulau Derawan. “Tinggal dibuatkan regulasinya supaya wisatawan yang masuk Pulau Derawan bisa satu pintu,” katanya.
“Makanya saya sendiri juga memiliki tanggung jawab untuk membantu merealisasikan pembangunan dermaga di Pulau Derawan,” sambungnya.
