TANJUNG REDEB – Kabarpencopotan Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim periode 2019-2024 menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Termasuk Sultan Gunung Tabur Adji Bahrul Hadie, Pemangku Kesultanan Sambaliung Datu Amir, serta Ketua DPD KNPI Berau, Hardiansyah.
Dikatakan Datu Amir, dirinya memang belum mengetahui apa penyebab seorang Makmur bisa di-PAW (penggantian antarwaktu) dari kursi ketua DPRD. Yang ia tahu, sebagai pemimpin, Makmur merupakan sosok bersahaja, bersih dan bisa menjadi panutan. “Permasalahannya apa mau diadakan PAW itu, kita harus pelajari dulu,” tegas Datu Amir, pada Berau Post, kemarin (21/6).
Menurut Datu Amir, Makmur merupakan salah satu putra terbaik Bumi Batiwakkal –sebutan Kabupaten Berau- dan Kalimantan Timur. Sehingga secara tegas ia tidak setuju dengan adanya PAW tersebut. “Saya rasa berat kalau sampai PAW terjadi,” imbuhnya.
Sementara itu, Sultan Gunung Tabur, Adji Bahrul Hadie mengatakan, jika memang ada calon yang mau duduk di kursi pimpinan, tidak perlu ada saling sikut dan melengserkan. Ia menganggap hal ini kurang sempurna. Jika memang ingin menyingkirkan Makmur, lanjut Adji Bahrul Hadie, lebih baik berkata jujur. “Kan penggantinya itu Hasanuddin Mas’ud. Ya harus bersabar dulu,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, Makmur merupakan mantan Bupati Berau dua periode dan merupakan politikus senior di Kaltim. Sangat lucu menurutnya jika harus menggunakan PAW untuk mengganti seorang Makmur. “Tidak usah melengserkan, tunggulah selesai 2024. Jadi saya katakan, saya tidak setuju adanya PAW,” tegasnya.
Ketua DPD KNPI Berau, Hardiansyah, juga turut menyampaikan kekecewaannya terkait kabar penggantian Makmur dari kursi Ketua DPRD Kaltim. Mewakili unsur pemuda, ia sangat menyayangkan beredarnya surat PAW yang ditujukan kepada politikus Golkar itu. Dia menilai ada ketimpangan yang dilakukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar dengan beredarnya surat PAW tersebut. Sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2019, ada beberapa alasan atau dasar hukum ketika akan dilakukan PAW anggota DPRD.
“Inikan belum ada penjelasan dari pihak terkait apa dasarnya sehingga Pak Makmur di-PAW dari kursi ketua DPRD,” katanya.
Dia menilai, Makmur merupakan tokoh Berau yang berkontribusi besar membangun daerah. Selain itu dengan waktu 30 tahun lebih berkarier di Golkar, Makmur tentu sangat matang dalam hal politik.
“Jangan sampai wakil Berau yang memimpin DPRD Kaltim dilengserkan kedua kalinya oleh partainya sendiri,” ujarnya. “Pak Makmur merupakan mantan Ketua KNPI. Sehingga kami bereaksi dengan adanya kabar PAW ini. Jujur kami sangat kecewa. Kami harap permasalahan ini tidak terjadi,” lanjutnya.
Dikatakannya, kejadian ini jangan sampai menjadi pelemahan bagi tokoh yang memiliki kompetensi di level provinsi. “Ini sebenarnya bukan ranah kami. Tapi ini tanggapan kami dari masyarakat Berau,” katanya.
Sebelumnya, isu pencopotan Makmur HAPK sebagai ketua DPRD Kaltim periode 2019-2024 akhirnya terjawab. Politikus senior Golkar itu akan digantikan Hasanuddin Mas’ud yang kini menjabat ketua Komisi III DRPD Kaltim. Hasanuddin adalah saudara kandung dari Rudi Mas’ud yang saat ini menjabat sebagai ketua DPD Golkar Kaltim dan anggota DPR RI.
Sekretaris DPD Golkar Kaltim Husni Fahruddin mengatakan, pihaknya baru menerima salinan surat penggantian antarwaktu (PAW) secara resmi pada Minggu (20/6). Sebelumnya, surat tersebut beredar luas melalui media sosial. Isinya, persetujuan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus terkait PAW pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024. Surat itu, ditandatangani di Jakarta pada 16 Juni 2021. Ditujukan kepada ketua DPD Golkar Kaltim dan memerintahkan agar segera menindaklanjuti proses PAW.
“Surat barusan (Minggu/20/6) kami terima, isinya sama dengan yang beredar. Intinya akan kami akan lakukan rapat-rapat internal untuk menindaklanjuti surat DPD tersebut," katanya.
Pria yang akrab disapa Ayub itu melanjutkan, surat tersebut merupakan bagian dari evaluasi dan strategi Partai Golkar agar bisa lebih produktif lagi. Jajaran partai pun menurutnya siap untuk menjalankan keputusan ini. “Tentunya setiap surat atau keputusan pimpinan partai sudah melalui pertimbangan serta tujuan yang baik. Maka kita sebagai kader harus siap mengikutinya,” katanya.
