MANAGED BY:
MINGGU
19 SEPTEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Rabu, 23 Juni 2021 19:17
Soal PAW Ketua DPRD Kaltim, Dorong Makmur Gugat ke Mahkamah Partai
Damin

TANJUNG REDEB - Rencana pencopotan Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim periode 2019-2024 terus memantik reaksi dari masyarakat Bumi Batiwakkal. Seperti reaksi yang mempertanyakan dasar pencopotan Makmur yang disampaikan dua kesultanan di Berau, serta ketua dan pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Berau. 

Selasa (22/6) giliran Bendahara Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Berau, H Damin, yang mendorong agar Makmur HAPK melakukan perlawanan melalui jalur mahkamah partai. Damin yang juga salah satu tokoh masyarakat Labanan, Berau, mengaku sangat menyayangkan terbitnya surat SK DPP Partai Golkar Nomor: B-600/GOLKAR/VI/2021, tentang Persetujuan PAW Pimpinan DPRD Kaltim Sisa Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 16 Juni lalu. 

Menurutnya, pelaksanaan PAW adalah hal yang biasa dilakukan partai politik. Namun PAW dilakukan dengan dasar yang kuat. Dia mencontohkan, PAW bisa dilakukan partai jika kader yang ada di DPRD tersangkut persoalan hukum, melanggar ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, hingga berhalangan tetap. Bahkan etikanya, partai terlebih dahulu menyampaikan kepada kader yang akan di-PAW, mengenai rencana pergantian tersebut. Bukan dengan tiba-tiba menyebarkan SK PAW yang disetujui ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Golkar ke media sosial. 

“Jadi apapun alasannya, yang di-PAW seharusnya lebih dulu mengetahuinya. Sementara dalam komunikasi kami dengan Pak Makmur, beliau mengaku tidak tahu-menahu soal proses PAW ini. Beliau memang tidak diberi tahu sama sekali,” jelas Damin kepada Berau Post, kemarin (22/6). 

Minimal lanjut dia, Ketua DPP Golkar maupun Ketua DPD Golkar Kaltim, lebih dulu memanggil Makmur HAPK untuk menyampaikan rencana PAW tersebut, dengan membeber alasan-alasan yang bertujuan untuk kepentingan Golkar yang lebih besar. “Atau paling tidak, Pak Makmur ditelepon lah, disampaikan bahwa akan dilakukan PAW,” sambung Damin.

Sementara mengenai penjelasan Ketua DPD Golkar Kaltim Rudy Mas’ud yang disampaikan di internal Golkar bahwa PAW merupakan evaluasi dan strategi menjelang pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024, juga dianggap tak rasional. Malah bisa menggembosi kekuatan Golkar Kaltim.

“Karena menurut hemat kami, dengan munculnya SK yang lebih dulu beredar di media sosial, membuat masyarakat Kaltim, terkhusus Kabupaten Berau, tidak akan simpati dengan calon yang akan diusung Golkar nanti. Karena sudah memperlihatkan cara-cara yang tidak beretika dalam berpolitik,” ungkapnya.

Dikatakannya, Makmur yang merupakan mantan bupati Berau dua periode sudah menjadi orangtua bagi masyarakat Berau pada umumnya. Apalagi Makmur saat ini memang menjadi satu-satunya orang Berau yang duduk di DPRD Kaltim. “Ilustrasinya, adakah anak-anak yang tidak marah kalau orangtuanya diganggu,” tegasnya.

Bahkan secara tersirat, Damin menilai rencana PAW Makmur HAPK dari kursi Ketua DPRD Kaltim, mengindikasikan adanya dinasti kekuasaan yang ingin dibangun oknum di Golkar. “Karena yang mau diangkat sebagai Ketua DPRD adalah saudara kandung Ketua DPD Golkar (Kaltim) sendiri,” terang Damin.

Untuk itu, dia meminta kepada Makmur HAPK untuk melakukan perlawanan dengan menempuh proses di Mahkamah Partai Golkar. “Karena itu memang sudah sesuai dengan mekanisme partai. Jika keberatan bisa menggugat ke mahkamah partai,” pungkas dia. 

Kemarin diberitakan, Pemangku Kesultanan Sambaliung Datu Amir, mempertanyakan penyebab seorang Makmur HAPK ingin di-PAW dari kursi Ketua DPRD Kaltim. Yang ia tahu, sebagai pemimpin, Makmur merupakan sosok bersahaja, bersih dan bisa menjadi panutan. “Permasalahannya apa mau diadakan PAW itu, kita harus pelajari dulu,” tegas Datu Amir, pada Berau Post, Senin (21/6).

Menurut Datu Amir, Makmur merupakan salah satu putra terbaik Bumi Batiwakkal –sebutan Kabupaten Berau- dan Kalimantan Timur. Sehingga secara tegas ia tidak setuju dengan adanya PAW tersebut. “Saya rasa berat kalau sampai PAW terjadi,” imbuhnya.

Sementara itu, Sultan Gunung Tabur, Adji Bahrul Hadie mengatakan, jika memang ada calon yang mau duduk di kursi pimpinan, tidak perlu ada saling sikut dan melengserkan. Ia menganggap hal ini kurang sempurna. Jika memang ingin menyingkirkan Makmur, lanjut Adji Bahrul Hadie, lebih baik berkata jujur. “Kan penggantinya itu Hasanuddin Mas’ud. Ya harus bersabar dulu,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, Makmur merupakan mantan bupati Berau dua periode dan merupakan politikus senior di Kaltim. Sangat lucu menurutnya jika harus menggunakan PAW untuk mengganti seorang Makmur. “Tidak usah melengserkan, tunggulah selesai 2024. Jadi saya katakan, saya tidak setuju adanya PAW,” tegasnya.

Ketua DPD KNPI Berau, Hardiansyah, juga turut menyampaikan kekecewaannya terkait kabar penggantian Makmur dari kursi Ketua DPRD Kaltim. Mewakili unsur pemuda, ia sangat menyayangkan beredarnya surat PAW yang ditujukan kepada politikus Golkar itu. 

Dia menilai, Makmur merupakan tokoh Berau yang berkontribusi besar membangun daerah. Selain itu, dengan waktu 30 tahun lebih berkarier di Golkar, Makmur tentu sangat matang dalam hal politik. 

“Jangan sampai wakil Berau yang memimpin DPRD Kaltim dilengserkan kedua kalinya oleh partainya sendiri,” ujarnya. “Pak Makmur merupakan mantan Ketua KNPI. Sehingga kami bereaksi dengan adanya kabar PAW ini. Jujur kami sangat kecewa. Kami harap permasalahan ini tidak terjadi,” lanjutnya.

Dikatakannya, kejadian ini jangan sampai menjadi pelemahan bagi tokoh yang memiliki kompetensi di level provinsi. “Ini sebenarnya bukan ranah kami. Tapi ini tanggapan kami dari masyarakat Berau,” katanya.

Dikutip dari golkarpedia, Ketua DPD Golkar Kaltim Rudy Mas’ud menjelaskan, proses usulan PAW Ketua DPRD Kaltim telah melalui mekanisme sesuai prosedur partai. Usulan tersebut bukan berdasarkan perintah partai maupun instruksi dari DPD I Partai Golkar Kaltim.

Mekanisme usulan restrukturisasi anggota Partai Golkar di DPRD Kaltim, berdasarkan usulan Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kaltim. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kaltim kini dipimpin Andi Harahap, mantan bupati Penajam Paser Utara.

Dikatakannya, usulan Fraksi Partai Golkar menghendaki adanya semangat baru untuk kembali membesarkan kiprah partai pohon beringin.

Usulan tersebut, menurut Rudy, mengacu dan berlandaskan aturan partai yang berlaku dan aturan pergantian antarwaktu anggota legislatif. 

Bahkan, lanjut Rudy, setelah usulan Fraksi Golkar disampaikan, proses selanjutnya disampaikan ke partai. Partai menerima usulan Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kaltim meminta persetujuan dari Dewan Pertimbangan Golkar Kaltim yang diketuai Hatta Zainal.

“Prosesnya di situ ada ketuanya, Ketua Wantimbang, Pak Hatta Zainal. Semuanya dilibatkan, tidak ada yang tidak dilibatkan. Fraksi semua ikut terlibat di dalamnya. Jadi tidak ada satu pun yang tidak terlibat,” ucap Rudy.

Setelah Dewan Pertimbangan Golkar Kaltim memberikan masukan dan saran, maka disampaikan ke DPP Golkar. Pengajuan usulan itu terbilang cukup lama hingga berbulan-bulan.

Hingga akhirnya DPP Golkar mengeluarkan surat persetujuan bernomor: B-600 /GOLKAR/VI/2021, perihal persetujuan Pergantian Antarwaktu Pimpinan DPRD Kaltim Sisa Masa Jabatan 2019-2024.

Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kaltim dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto-Lodewijk F Paulus, tertanggal 16 Juni 2021.

Rudy Mas’ud menambahkan, dasar surat usulan yang disetujui DPP Partai Golkar berlandaskan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia No 6 Tahun 2017, Keputusan RAPIMNAS Partai Golkar Tahun 2013 Nomor: 02/RAPIMNAS-V/GOLKAR/XI/2013 tertanggal 23 November 2013 tentang Rekomendasi Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golongan Karya, serta Surat DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108/DPD/GOLKAR/KT/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, tentang Permohonan Persetujuan PAW Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Jabatan Periode 2019-2024.

“Jadi semua punya dasar, dengan tujuan utamanya untuk kepentingan partai jelang pileg dan pilpres. Surat persetujuan dari DPP ini akan kita masukan ke Sekretariat DPRD Kaltim dan disampaikan ke gubernur dan Kemendagri untuk proses selanjutnya,” ucapnya. (hmd/har) 


BACA JUGA

Sabtu, 18 September 2021 19:45

Wisatawan Luar Wajib PCR

TANJUNG REDEB - Sejumlah objek wisata di Kabupaten Berau perlahan…

Sabtu, 18 September 2021 19:44

Pelaku Mengaku Pesan dari Tarakan

TANJUNG REDEB - Jajaran Polres Berau, Jumat (17/9) meringkus dua…

Sabtu, 18 September 2021 19:42

Pelayanan Online Ditutup Sementara

TANJUNG REDEB - Pelayanan online di Dinas Kependudukan dan Catatan…

Jumat, 17 September 2021 20:10

MA Tolak Kasasi Terdakwa dan PU

TANJUNG REDEB - Upaya hukum kasasi mantan Kepala Kampung Gurimbang,…

Jumat, 17 September 2021 20:06

Pemkab Bakal Tutup RSD Cobid-19

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten Berau berencana menutup Rumah Sakit…

Jumat, 17 September 2021 20:05

Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu 2024

TANJUNG REDEB — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau melaksanakan…

Kamis, 16 September 2021 20:13

Dua Kadis Tak Masuk Radar Mutasi

TANJUNG REDEB - Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…

Kamis, 16 September 2021 20:10

Vaksinasi Mulai Sasar Pelajar

TANJUNG REDEB - Serbuan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Polres Berau,…

Kamis, 16 September 2021 20:08

Pengunduran Tak Sesuai Fakta

TANJUNG REDEB - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perumda Batiwakkal, Wendy…

Rabu, 15 September 2021 17:33

Terlambat Dianggap Gugur

TANJUNG REDEB - Pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers