TANJUNG REDEB - Rencana pencopotan Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim periode 2019-2024 terus memantik reaksi dari masyarakat Bumi Batiwakkal. Seperti reaksi yang mempertanyakan dasar pencopotan Makmur yang disampaikan dua kesultanan di Berau, serta ketua dan pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Berau.
Selasa (22/6) giliran Bendahara Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Berau, H Damin, yang mendorong agar Makmur HAPK melakukan perlawanan melalui jalur mahkamah partai. Damin yang juga salah satu tokoh masyarakat Labanan, Berau, mengaku sangat menyayangkan terbitnya surat SK DPP Partai Golkar Nomor: B-600/GOLKAR/VI/2021, tentang Persetujuan PAW Pimpinan DPRD Kaltim Sisa Masa Jabatan 2019-2024 pada tanggal 16 Juni lalu.
Menurutnya, pelaksanaan PAW adalah hal yang biasa dilakukan partai politik. Namun PAW dilakukan dengan dasar yang kuat. Dia mencontohkan, PAW bisa dilakukan partai jika kader yang ada di DPRD tersangkut persoalan hukum, melanggar ketentuan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai, hingga berhalangan tetap. Bahkan etikanya, partai terlebih dahulu menyampaikan kepada kader yang akan di-PAW, mengenai rencana pergantian tersebut. Bukan dengan tiba-tiba menyebarkan SK PAW yang disetujui ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Golkar ke media sosial.
“Jadi apapun alasannya, yang di-PAW seharusnya lebih dulu mengetahuinya. Sementara dalam komunikasi kami dengan Pak Makmur, beliau mengaku tidak tahu-menahu soal proses PAW ini. Beliau memang tidak diberi tahu sama sekali,” jelas Damin kepada Berau Post, kemarin (22/6).
Minimal lanjut dia, Ketua DPP Golkar maupun Ketua DPD Golkar Kaltim, lebih dulu memanggil Makmur HAPK untuk menyampaikan rencana PAW tersebut, dengan membeber alasan-alasan yang bertujuan untuk kepentingan Golkar yang lebih besar. “Atau paling tidak, Pak Makmur ditelepon lah, disampaikan bahwa akan dilakukan PAW,” sambung Damin.
Sementara mengenai penjelasan Ketua DPD Golkar Kaltim Rudy Mas’ud yang disampaikan di internal Golkar bahwa PAW merupakan evaluasi dan strategi menjelang pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024, juga dianggap tak rasional. Malah bisa menggembosi kekuatan Golkar Kaltim.
“Karena menurut hemat kami, dengan munculnya SK yang lebih dulu beredar di media sosial, membuat masyarakat Kaltim, terkhusus Kabupaten Berau, tidak akan simpati dengan calon yang akan diusung Golkar nanti. Karena sudah memperlihatkan cara-cara yang tidak beretika dalam berpolitik,” ungkapnya.
Dikatakannya, Makmur yang merupakan mantan bupati Berau dua periode sudah menjadi orangtua bagi masyarakat Berau pada umumnya. Apalagi Makmur saat ini memang menjadi satu-satunya orang Berau yang duduk di DPRD Kaltim. “Ilustrasinya, adakah anak-anak yang tidak marah kalau orangtuanya diganggu,” tegasnya.
Bahkan secara tersirat, Damin menilai rencana PAW Makmur HAPK dari kursi Ketua DPRD Kaltim, mengindikasikan adanya dinasti kekuasaan yang ingin dibangun oknum di Golkar. “Karena yang mau diangkat sebagai Ketua DPRD adalah saudara kandung Ketua DPD Golkar (Kaltim) sendiri,” terang Damin.
Untuk itu, dia meminta kepada Makmur HAPK untuk melakukan perlawanan dengan menempuh proses di Mahkamah Partai Golkar. “Karena itu memang sudah sesuai dengan mekanisme partai. Jika keberatan bisa menggugat ke mahkamah partai,” pungkas dia.
Kemarin diberitakan, Pemangku Kesultanan Sambaliung Datu Amir, mempertanyakan penyebab seorang Makmur HAPK ingin di-PAW dari kursi Ketua DPRD Kaltim. Yang ia tahu, sebagai pemimpin, Makmur merupakan sosok bersahaja, bersih dan bisa menjadi panutan. “Permasalahannya apa mau diadakan PAW itu, kita harus pelajari dulu,” tegas Datu Amir, pada Berau Post, Senin (21/6).
Menurut Datu Amir, Makmur merupakan salah satu putra terbaik Bumi Batiwakkal –sebutan Kabupaten Berau- dan Kalimantan Timur. Sehingga secara tegas ia tidak setuju dengan adanya PAW tersebut. “Saya rasa berat kalau sampai PAW terjadi,” imbuhnya.
Sementara itu, Sultan Gunung Tabur, Adji Bahrul Hadie mengatakan, jika memang ada calon yang mau duduk di kursi pimpinan, tidak perlu ada saling sikut dan melengserkan. Ia menganggap hal ini kurang sempurna. Jika memang ingin menyingkirkan Makmur, lanjut Adji Bahrul Hadie, lebih baik berkata jujur. “Kan penggantinya itu Hasanuddin Mas’ud. Ya harus bersabar dulu,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, Makmur merupakan mantan bupati Berau dua periode dan merupakan politikus senior di Kaltim. Sangat lucu menurutnya jika harus menggunakan PAW untuk mengganti seorang Makmur. “Tidak usah melengserkan, tunggulah selesai 2024. Jadi saya katakan, saya tidak setuju adanya PAW,” tegasnya.
