TANJUNG REDEB - Pengajuan pergantian antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Kaltim dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Mas’ud, telah disetujui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. Namun perintah untuk melaksanakan PAW sesuai surat bernomor B-600/GOLKAR/VI/2021 tersebut, memicu banyak kalangan masyarakat yang menyayangkannya. Bahkan berusaha untuk membatalkannya.
Seperti aksi penandatanganan petisi kawal Makmur HAPK yang dilakukan masyarakat, pernyataan sikap beberapa organisasi masyarakat di Samarinda yang menginginkan Golkar membatalkan proses PAW, pernyataan kedua kesultanan Berau yang mempertanyakan dasar melakukan PAW, hingga dorongan dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Berau agar Makmur HAPK melakukan perlawanan melalui jalur Mahkamah Partai Golkar.
Dari berbagai reaksi tersebut, salah satu tokoh masyarakat Labanan yang juga Ketua Pengurus Tingkat Kecamatan (PTK) Teluk Bayur, DPD Golkar Berau, Eko Wiyono, turut mencermati jejak digital dari awal proses PAW yang diajukan DPD Golkar Kaltim.
Menurut mantan anggota DPRD Berau ini, sejak awal isu PAW berembus beberapa bulan lalu, dirinya sudah mendengar dan mencermati perkembangannya. Namun di awal isu tersebut berembus, Ketua DPD Golkar Kaltim, Rudy Mas’ud, sudah menyampaikan bantahan mengenai isu tersebut.
Bantahan tersebut, ujar Eko, disampaikan Rudy melalui sebuah wawancara dengan salah satu media online, yang mempertanyakan kebenaran isu PAW Ketua DPRD Kaltim. Dalam pemberitaan tersebut, Rudy dengan tegas menyatakan kabar PAW Ketua DPRD Kaltim hanya isu, tidak benar, saya rasa itu keliru, saya baru dengar itu. “Itu hasil wawancara yang saya baca di media online pada Minggu, 15 Maret 2021 lalu,” ujar Eko yang menghubungi Berau Post, kemarin (23/6).
Namun, ketika surat bernomor B-600/GOLKAR/VI/2021 perihal Persetujuan Pergantian Antarwaktu (PAW) Pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024 beredar di media sosial, bahkan dikirim ke banyak email redaksi berbagai media di Kaltim, Rudy kemudian memberikan pernyataan yang berbeda.
Dikutip dari Kaltim.prokal.co, Rudy menyebut perintah PAW tidak ada kaitannya dengan Pilkada Kaltim. Rudy juga menyebut, pergantian pimpinan DPRD Kaltim berdasarkan evaluasi yang disampaikan resmi secara struktural maupun secara fraksi. “Partai Golkar perlu energi baru. Ini usulan Fraksi Partai Golkar, jadi ini memang bagian dari evaluasi dan strategi partai,” ujar anggota Komis III DPR RI itu.
Mengenai proses usulan, Rudy menyebut sudah melalui proses dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan partai. “Pertama semuanya pakai proses, partai ini sudah sangat matang, prosesnya ada. Sebenarnya, ini sudah lama. Karena kenapa, pertama karena Golkar kehilangan produktivitasnya, karena situasinya juga corona, tidak gesit lagi. Sementara kita kan perlu gebrakan yang membuat orang terkaget-kaget begitu lah,” jelasnya.
“Karena saya ketua DPD, seolah-olah ini nggak jadi-jadi. Sekarang saya sudah tidak bisa membendung itu lagi. Karena ini berkaitan dengan agenda besar pemilu dan persiapan partai,” tegas Rudy.
Mengenai perbedaan pernyataan Ketua DPD Golkar Kaltim tersebut, Eko menyebutnya sebagai pembelajaran politik yang tidak etik. Sebab Rudy yang juga wakil Kaltim di DPR RI, sepatutnya memberikan contoh kepada generasi muda, terkait etika berpolitik. “Karena salah satu dasar DPP menyetujui PAW karena adanya surat dari DPD Golkar Kaltim tertanggal 15 Maret 2021. Jadi apa yang disampaikan di media online pada 15 Maret 2021 itu, sebuah kebohongan. Karena menyebut tidak tahu, saya baru dengar,” ungkap Eko.
Jika pun ada kekeliruan dalam jejak digital tersebut, seyogianya Ketua DPD Golkar Kaltim memberikan klarifikasi untuk meluruskan informasi yang telah disebar. “Tapi saat itu tidak ada juga klarifikasi untuk membenarkan isu PAW itu,” jelas Eko.
“Ini pembelajaran yang kurang bagus. Antara yang diucapkan dengan kenyataannya berbeda,” sambung dia.
Dia berharap, polemik di internal Golkar Kaltim tersebut tidak menjadi blunder untuk kepentingan besar Golkar di 2024. “Ini saya sampaikan selaku pribadi dan Ketua PTK Teluk Bayur,” pungkas Eko.
PAW DIANGAP SEPIHAK
