MANAGED BY:
SELASA
18 JANUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Kamis, 24 Juni 2021 19:58
Soal PAW Ketua DPRD Kaltim, Dianggap Pembelajaran Politik yang Tidak Etik
Ilustrasi

TANJUNG REDEB - Pengajuan pergantian antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Kaltim dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Mas’ud, telah disetujui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar. Namun perintah untuk melaksanakan PAW sesuai surat bernomor B-600/GOLKAR/VI/2021 tersebut, memicu banyak kalangan masyarakat yang menyayangkannya. Bahkan berusaha untuk membatalkannya.

Seperti aksi penandatanganan petisi kawal Makmur HAPK yang dilakukan masyarakat, pernyataan sikap beberapa organisasi masyarakat di Samarinda yang menginginkan Golkar membatalkan proses PAW, pernyataan kedua kesultanan Berau yang mempertanyakan dasar melakukan PAW, hingga dorongan dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Berau agar Makmur HAPK melakukan perlawanan melalui jalur Mahkamah Partai Golkar.

Dari berbagai reaksi tersebut, salah satu tokoh masyarakat Labanan yang juga Ketua Pengurus Tingkat Kecamatan (PTK) Teluk Bayur, DPD Golkar Berau, Eko Wiyono, turut mencermati jejak digital dari awal proses PAW yang diajukan DPD Golkar Kaltim.

Menurut mantan anggota DPRD Berau ini, sejak awal isu PAW berembus beberapa bulan lalu, dirinya sudah mendengar dan mencermati perkembangannya. Namun di awal isu tersebut berembus, Ketua DPD Golkar Kaltim, Rudy Mas’ud, sudah menyampaikan bantahan mengenai isu tersebut.

Bantahan tersebut, ujar Eko, disampaikan Rudy melalui sebuah wawancara dengan salah satu media online, yang mempertanyakan kebenaran isu PAW Ketua DPRD Kaltim. Dalam pemberitaan tersebut, Rudy dengan tegas menyatakan kabar PAW Ketua DPRD Kaltim hanya isu, tidak benar, saya rasa itu keliru, saya baru dengar itu. “Itu hasil wawancara yang saya baca di media online pada Minggu, 15 Maret 2021 lalu,” ujar Eko yang menghubungi Berau Post, kemarin (23/6).

Namun, ketika surat bernomor B-600/GOLKAR/VI/2021 perihal Persetujuan Pergantian Antarwaktu (PAW) Pimpinan DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019-2024 beredar di media sosial, bahkan dikirim ke banyak email redaksi berbagai media di Kaltim, Rudy kemudian memberikan pernyataan yang berbeda.

Dikutip dari Kaltim.prokal.co, Rudy menyebut perintah PAW tidak ada kaitannya dengan Pilkada Kaltim. Rudy juga menyebut, pergantian pimpinan DPRD Kaltim berdasarkan evaluasi yang disampaikan resmi secara struktural maupun secara fraksi. “Partai Golkar perlu energi baru. Ini usulan Fraksi Partai Golkar, jadi ini memang bagian dari evaluasi dan strategi partai,” ujar anggota Komis III DPR RI itu.

Mengenai proses usulan, Rudy menyebut sudah melalui proses dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan partai. “Pertama semuanya pakai proses, partai ini sudah sangat matang, prosesnya ada. Sebenarnya, ini sudah lama. Karena kenapa, pertama karena Golkar kehilangan produktivitasnya, karena situasinya juga corona, tidak gesit lagi. Sementara kita kan perlu gebrakan yang membuat orang terkaget-kaget begitu lah,” jelasnya.

“Karena saya ketua DPD, seolah-olah ini nggak jadi-jadi. Sekarang saya sudah tidak bisa membendung itu lagi. Karena ini berkaitan dengan agenda besar pemilu dan persiapan partai,” tegas Rudy.

Mengenai perbedaan pernyataan Ketua DPD Golkar Kaltim tersebut, Eko menyebutnya sebagai pembelajaran politik yang tidak etik. Sebab Rudy yang juga wakil Kaltim di DPR RI, sepatutnya memberikan contoh kepada generasi muda, terkait etika berpolitik. “Karena salah satu dasar DPP menyetujui PAW karena adanya surat dari DPD Golkar Kaltim tertanggal 15 Maret 2021. Jadi apa yang disampaikan di media online pada 15 Maret 2021 itu, sebuah kebohongan. Karena menyebut tidak tahu, saya baru dengar,” ungkap Eko.

Jika pun ada kekeliruan dalam jejak digital tersebut, seyogianya Ketua DPD Golkar Kaltim memberikan klarifikasi untuk meluruskan informasi yang telah disebar. “Tapi saat itu tidak ada juga klarifikasi untuk membenarkan isu PAW itu,” jelas Eko.

“Ini pembelajaran yang kurang bagus. Antara yang diucapkan dengan kenyataannya berbeda,” sambung dia.

Dia berharap, polemik di internal Golkar Kaltim tersebut tidak menjadi blunder untuk kepentingan besar Golkar di 2024. “Ini saya sampaikan selaku pribadi dan Ketua PTK Teluk Bayur,” pungkas Eko.

PAW DIANGAP SEPIHAK

PAW Ketua DPRD Kaltim dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Mas’ud, juga menuai reaksi dari organisasi pemuda. Salah satunya DPP Pemuda Smart yang menilai ada kejanggalan dalam proses PAW tersebut.

Dikatakan Ketua DPP Pemuda Smart, Edy Erwansyah, masyarakat memang tidak dapat masuk dan turut mencampuri mekanisme internal suatu organisasi. Namun ketika ditampilkan ke masyarakat, tentu ada kesan yang dapat menimbulkan reaksi negatif dan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Beredar luas di media sosial surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar soal PAW Pak Makmur. Surat yang tidak menjelaskan alasan teknis tersebut pasti akan menimbulkan interpretasi beragam di tengah masyarakat dan pasti akan mempertanyakannya,” jelas Edy.

“Selama ini kita semua tidak pernah mendengar ada isu miring maupun pelanggaran yang dilakukan Pak Makmur. Baik perannya selaku kader partai, maupun dalam jabatannya sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Beliau menduduki jabatan tersebut karena memang memiliki perolehan suara terbanyak. Makanya dipertanyakan, ada kepentingan apa di balik PAW ini,” imbuhnya.

Ditambahkan Edy, Makmur merupakan perwakilan masyarakat Berau di DPRD Kaltim. Penggantian terhadap Makmur tentu saja akan menuai reaksi masyarakat Berau. Apalagi jika dilakukan dengan cara yang tidak pantas dan tidak beretika. Siapa pun ketika merasa menjadi bagian dari keluarga besar Kabupaten Berau sudah sepatutnya turut merasa terpanggil menyikapi persoalan ini.

“Kami menyampaikan protes keras atas tindakan-tindakan sepihak dan tidak beretika yang dilakukan terhadap Pak Makmur. Kami akan mengawal persoalan ini,” pungkasnya. (aky/udi/har)



BACA JUGA

Senin, 17 Januari 2022 19:46

Jangan Sampai Salah Sasaran

TANJUNG REDEB – Sebanyak 109 paket peningkatan jalan lingkungan di…

Senin, 17 Januari 2022 19:45

Soroti Tiga Hal

TANJUNG REDEB – Kunjungan dua hari Ketua Dewan Perwakilan Daerah…

Minggu, 16 Januari 2022 19:48

Mengenal Budaya Berau

SAMBALIUNG – Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti kembali…

Minggu, 16 Januari 2022 19:44

Jalan Sempit, Petugas Kewalahan

TANJUNG REDEB – Musibah kebakaran kembali terjadi di Bumi Batiwakkal-…

Sabtu, 15 Januari 2022 20:26

Muncul Klaster Baru di Berau, Sarankan Isolasi Sepuluh Hari

TANJUNG REDEB – Munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 turut disoroti…

Jumat, 14 Januari 2022 20:28

Optimalkan Pembangunan di Kampung

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Berau terus berupaya melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Salah…

Jumat, 14 Januari 2022 20:27

Alokasi Dana Desa di Berau Turun Rp 34 Miliar, Jangan Dipolitisasi

TANJUNG REDEB –Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kabupaten Berau di…

Jumat, 14 Januari 2022 20:25

Awas Gelombang Ketiga di Berau, 10 Pasien Terkonfirmasi Covid-19

TANJUNG REDEB – Tiga pekan tanpa kasus Covid-19 di Kabupaten…

Kamis, 13 Januari 2022 20:07

IPB Sebut Capai Target, HSLL Tetap Setor

DIREKTUR Utama PT Indo Pusaka Berau (IPB), Najamuddin menampik perusahaan…

Kamis, 13 Januari 2022 20:04

Tiga Perusda di Berau Gagal Capai Target Dividen

TANJUNG REDEB – Memiliki perusahaan daerah (Perusda) dan saham di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers