MANAGED BY:
SELASA
18 JANUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Jumat, 25 Juni 2021 21:02
PAW Ketua DPRD Kaltim yang Dilakukan Golkar, Bisa Jadi Blunder
Ilustrasi

TANJUNG REDEB – Pengajuan pergantian antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Kaltim dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Mas’ud yang dilakukan Partai Golkar dianggap blunder.

Menurut Budiman, akademisi pemerintahan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, sebagai wakil rakyat, masyarakat Kaltim tentu tahu seperti apa sosok seorang Makmur. Jika Golkar sampai melakukan PAW pimpinan DPRD, tentu merupakan kesalahan. Sebab dampaknya akan menurunkan elektabilitas Partai Golkar yang akan berkompetensi di 2024.

“Ini bisa jadi kerugian besar bagi Golkar. Saat ini kita ketahui masyarakat tidak melihat partai, tapi lebih cenderung melihat sosok,” kata Budiman kepada Berau Post, (24/6).

Menurutnya, Makmur bukan orang baru di Partai Golkar. Bahkan dia menilai mantan bupati Berau dua periode itu merupakan politikus yang setia pada satu partai. “Beliau (Makmur, Red) sudah berkali-kali mengalah demi partainya. Dia orang setia. Jadi kalau sampai PAW, ini blunder bagi Golkar,” lanjut Ketua Program Studi S1 PIN (Pemerintahan Integratif) Unmul ini.

Dari sisi etika politik, lanjut Budiman, PAW Ketua DPRD Kaltim ini jelas kurang beretika dan tidak elok dipertontonkan. Dia menilai apa yang dilakukan Golkar merupakan kudeta dan tidak sabarnya tokoh-tokoh muda di Golkar untuk memegang tampuk kekuasaan.

Dia melanjutkan, sosok Makmur sulit didikte oleh banyak pihak. Pasalnya, Makmur merupakan politikus santun yang banyak dikagumi masyarakat. Dia pun merasa aneh dengan PAW yang dilakukan Golkar. “Beliau tidak salah dan tidak ada masalah, tiba-tiba keluar PAW. Berdasarkan peraturan, jelas Makmur tidak melanggar aturan. Ini kan aneh,” katanya.

“Saya rasa ada kepentingan khusus di Partai Golkar yang tidak bisa diakomodir seorang Makmur. Tapi dilihat Golkar baik-baik saja, di DPRD juga baik-baik saja. Jadi patut dipertanyakan ada apa,” imbuhnya.

Terkait adanya dorongan kepada Makmur untuk melaporkan ke mahkamah partai, Budiman mengaku tidak percaya hal tersebut dilakukan oleh Makmur. “Pak Makmur itu berpolitik santun. Saya rasa tidak akan melaporkan ke mahkamah partai. Saya rasa Pak Makmur hanya akan mempertanyakan kepada DPP Golkar. Pak Makmur itu tidak egois,” pungkasnya.

Seperti diketahui pengajuan pergantian antarwaktu Ketua DPRD Kaltim dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Mas’ud, telah disetujui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

Dikutip dari golkarpedia, Ketua DPD Golkar Kaltim Rudy Mas’ud menjelaskan, proses usulan PAW Ketua DPRD Kaltim telah melalui mekanisme sesuai prosedur partai. Usulan tersebut bukan berdasarkan perintah partai maupun instruksi dari DPD I Partai Golkar Kaltim.

Mekanisme usulan restrukturisasi anggota Partai Golkar di DPRD Kaltim, berdasarkan usulan Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kaltim. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kaltim kini dipimpin Andi Harahap, mantan bupati Penajam Paser Utara.

Dikatakannya, usulan Fraksi Partai Golkar menghendaki adanya semangat baru untuk kembali membesarkan kiprah partai pohon beringin. Usulan tersebut, menurut Rudy, mengacu dan berlandaskan aturan partai yang berlaku dan aturan pergantian antarwaktu anggota legislatif.

Bahkan, lanjut Rudy, setelah usulan Fraksi Golkar disampaikan, proses selanjutnya disampaikan ke partai. Partai menerima usulan Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kaltim meminta persetujuan dari Dewan Pertimbangan Golkar Kaltim yang diketuai Hatta Zainal.

“Prosesnya di situ ada ketuanya, Ketua Wantimbang, Pak Hatta Zainal. Semuanya dilibatkan, tidak ada yang tidak dilibatkan. Fraksi semua ikut terlibat di dalamnya. Jadi tidak ada satu pun yang tidak terlibat,” ucap Rudy.

Setelah Dewan Pertimbangan Golkar Kaltim memberikan masukan dan saran, maka disampaikan ke DPP Golkar. Pengajuan usulan itu terbilang cukup lama hingga berbulan-bulan.

Hingga akhirnya DPP Golkar mengeluarkan surat persetujuan bernomor: B-600 /GOLKAR/VI/2021, perihal persetujuan Pergantian Antarwaktu Pimpinan DPRD Kaltim Sisa Masa Jabatan 2019-2024.

Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kaltim dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Airlangga Hartanto-Lodewijk F Paulus, tertanggal 16 Juni 2021.

Rudy Mas’ud menambahkan, dasar surat usulan yang disetujui DPP Partai Golkar berlandaskan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia No 6 Tahun 2017, Keputusan RAPIMNAS Partai Golkar Tahun 2013 Nomor: 02/RAPIMNAS-V/GOLKAR/XI/2013 tertanggal 23 November 2013 tentang Rekomendasi Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golongan Karya, serta Surat DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108/DPD/GOLKAR/KT/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, tentang Permohonan Persetujuan PAW Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Jabatan Periode 2019-2024.

“Jadi semua punya dasar, dengan tujuan utamanya untuk kepentingan partai jelang pileg dan pilpres. Surat persetujuan dari DPP ini akan kita masukan ke Sekretariat DPRD Kaltim dan disampaikan ke gubernur dan Kemendagri untuk proses selanjutnya,” ucapnya. (hmd/har)



BACA JUGA

Senin, 17 Januari 2022 19:46

Jangan Sampai Salah Sasaran

TANJUNG REDEB – Sebanyak 109 paket peningkatan jalan lingkungan di…

Senin, 17 Januari 2022 19:45

Soroti Tiga Hal

TANJUNG REDEB – Kunjungan dua hari Ketua Dewan Perwakilan Daerah…

Minggu, 16 Januari 2022 19:48

Mengenal Budaya Berau

SAMBALIUNG – Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti kembali…

Minggu, 16 Januari 2022 19:44

Jalan Sempit, Petugas Kewalahan

TANJUNG REDEB – Musibah kebakaran kembali terjadi di Bumi Batiwakkal-…

Sabtu, 15 Januari 2022 20:26

Muncul Klaster Baru di Berau, Sarankan Isolasi Sepuluh Hari

TANJUNG REDEB – Munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 turut disoroti…

Jumat, 14 Januari 2022 20:28

Optimalkan Pembangunan di Kampung

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Berau terus berupaya melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Salah…

Jumat, 14 Januari 2022 20:27

Alokasi Dana Desa di Berau Turun Rp 34 Miliar, Jangan Dipolitisasi

TANJUNG REDEB –Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kabupaten Berau di…

Jumat, 14 Januari 2022 20:25

Awas Gelombang Ketiga di Berau, 10 Pasien Terkonfirmasi Covid-19

TANJUNG REDEB – Tiga pekan tanpa kasus Covid-19 di Kabupaten…

Kamis, 13 Januari 2022 20:07

IPB Sebut Capai Target, HSLL Tetap Setor

DIREKTUR Utama PT Indo Pusaka Berau (IPB), Najamuddin menampik perusahaan…

Kamis, 13 Januari 2022 20:04

Tiga Perusda di Berau Gagal Capai Target Dividen

TANJUNG REDEB – Memiliki perusahaan daerah (Perusda) dan saham di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers