TANJUNG REDEB - Kasus Covid-19 di Kabupaten Berau dalam sepekan terakhir terus melonjak. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Berau, bertambahnya 237 kasus baru selama sepekan terakhir, menjadikan total pasien terkonfirmasi yang masih menjalani perawatan di angka 277 kasus.
Menyikapi lonjakan kasus itu, Kapolres Berau, AKBP Anggoro Wicaksono mengusulkan agar pemkab maupun Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Berau kembali memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), serta mengaktifkan kembali operasi yustisi sebagai efek jera bagi yang melanggar protokol kesehatan.
“Pembatasan kegiatan masyarakat inilah yang perlu diperketat lagi. Mungkin tidak menutup sepenuhnya, hanya membatasi jam operasional,” kata Anggoro saat mengikuti rapat evaluasi penanganan Covid-19, Senin (28/6) lalu.
Menurutnya, untuk rumah makan, kafe, maupun tempat hiburan malam, masih diperbolehkan beroperasi hingga pukul 20.00 Wita. Setelahnya tidak diperbolehkan lagi. Atau bagi usaha rumah makam hanya diperbolehkan melayani take away dan tidak adanya gelar meja. Menurut dia, hal itu bisa efektif untuk menghindari kerumunan yang lebih banyak. Begitu juga pemberian sanksi yang tegas kepada masyarakat.
Selain itu, lanjutnya, Satgas Penanganan Covid-19 harus terus melihat langsung kondisi di lapangan. Seperti pelaksanaan pada satgas kecamatan, satgas kelurahan maupun di tingkat RT perlu dievaluasi agar bisa mengetahui daerah mana yang nantinya akan menjadi prioritas penanganan. “Saya rasa kita perlu melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan untuk selalu dievaluasi,” tegasnya. “Ya mungkin ada keterbatasan. Tapi saya rasa memang kita bersama-sama harus melihat kenyataan langsung hingga level RT, tidak bisa kita hanya memberikan aturan saja,” imbuhnya.
Sesuai dengan laporan yang dia terima, lanjut Anggoro, saat ini lonjakan kasus Covid-19 di Berau didominasi klaster perjalanan. Karena itu, dirinya berharap agar dapat dibuat aturan dari tingkat RT, siapa pun yang telah pulang dari perjalanan harus melapor pada RT. “Kalau memang didominasi klaster perjalanan, perlu sekali hal itu menjadi prioritas utama untuk ditangani. Bagaimana pun caranya kita bersama harus bisa mengantisipasi adanya peningkatan,” tutupnya.
Kemudian dalam pelaksanaan menekan penularan, Anggoro menjelaskan hal itu tidak terlepas dengan percepatan vaksinasi Covid-19.
Meningkatnya kasus Covid-19 ini pun jadi perhatian DPRD Berau. Ketua DPRD Berau, Madri Pani, menyarankan kepada pemerintah kabupaten untuk menunda kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang direncanakan dimulai tahun ajaran baru Juli mendatang. Hal ini kata dia mengingat saat ini kasus Covid-19 terus kembali melonjak.
“Dengan meningkatnya kasus Covid-19, kalau bisa pembelajaran tatap muka ditunda sampai kondisi betul-betul aman. Ini untuk keselamatan peserta didik,” tegasnya. “Untuk saat ini yang terpenting vaksinasi terhadap masyarakat. Seluruh guru dan tenaga pendidik harus divaksin untuk memperlancar PTM ke depan,” imbuhnya.
Menurutnya, untuk sistem pembelajaran, jika memang kondisi tidak memungkinkan, maka bisa kembali diterapkan pembelajaran sistem daring. “Jangan sampai dengan dilaksanakannya PTM malah membuat klaster baru,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih mengatakan, pihaknya akan kembali melakukan evaluasi terkait rencana kegiatan pembelajaran tatap muka ini. Terlebih saat ini Tanjung Redeb kembali berstatus zona merah dan kecamatan terdekat berstatus zona oranye. “Akan dirapatkan lagi. Karena ada beberapa kawasan yang masih berbahaya penularannya,” ujarnya.
Dikatakannya, pemkab ataupun satgas masih terus memantau perkembangan Covid-19 di Bumi Batiwakkal dan akan melihat perkembangan sepekan ke depan apakah kasus berkurang atau bertambah. Jika berkurang, PTM kemungkinan bisa dilakukan tahun ajaran baru nanti. “Jadi akan kami bahas lagi. Jika memang tidak bisa PTM, tentu akan dilakukan pembelajaran daring kembali. Untuk zona hijau, akan ditinjau lagi,” imbuhnya.
Bupati pun menginstruksikan agar satgas bersama instansi terkait lainnya lebih aktif lagi menggencarkan penerapan protokol kesehatan terhadap masyarakat.” pungkasnya. (aky/hmd/har)
