MANAGED BY:
MINGGU
19 SEPTEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Kamis, 01 Juli 2021 20:33
Makmur Tegaskan Sengketa Internal

Pendukung Ricuh, Desak Golkar Cabut Surat PAW

DUKUNGAN MORIL: Aliansi Pemuda Aktivis Masyarakat Berau (APAMB) berunjuk rasa di depan Sekretariat DPRD Golkar Kaltim, Jalan Mulawarman, Pelabuhan, Samarinda Kota, kemarin (30/6). Aksi yang semula berlangsung damai, berakhir ricuh.

SAMARINDA – Langkah internal Golkar Kaltim yang merotasi Makmur HAPK dari kursi Ketua DPRD Kaltim memancing gelombang massa. Puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Aktivis Masyarakat Berau (APAMB) berunjuk rasa di depan Sekretariat DPRD Golkar Kaltim, kemarin (30/6).

Mereka menyoal langkah partai beringin yang menggeser politikus gaek dari Kota Sanggam -sebutan Berau- itu dari singgasana di legislatif tanpa alasan yang jelas. “Kami tidak akan akan berhenti, Makmur tidak boleh turun,” seru massa di depan gedung yang terletak di Jalan Mulawarman, Pelabuhan, Samarinda Kota, Samarinda itu.

Koordinator lapangan APAMB Jogras Hutain menilai warga Berau jelas keberatan dengan langkah tak jelas itu yang mengeser Makmur dan menempatkan Hasanuddin Mas’ud jadi Ketua DPRD anyar. Diketahui, Hasan merupakan kakak kandung Ketua DPD Golkar Kaltim Rudi Mas’ud.

Makmur, menurut dia, merupakan politikus gaek yang pernah dua periode duduk jadi bupati sehingga jadi representasi warga Berau di kursi wakil rakyat Kaltim. Unjuk rasa baru berjalan sekitar 30 menit itu berujung ricuh selepas aksi saling dorong antara APAMB dan Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Kepolisian yang memantau pun akhirnya membubarkan unjuk rasa tersebut.

Jogras yang terkena pukulan benda tumpul dari aksi saling dorong itu tak terima dan akan melaporkan hal ini ke kepolisian. “Saya dipukul. Ada bukti video siapa yang memukul. Dari awal oknum ini memang memancing emosi kami,” akunya selepas kejadian itu.

Ketua APAMB, Bastian mengatakan, aksi yang dilakukan ini sebagai bentuk penolakan masyarakat Bumi Batiwakkal terhadap PAW Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Dia mengatakan, dengan dikeluarkannya surat DPP Partai Golkar Nomor:B-600/Golkar/VI/2021 tentang PAW Ketua DPRD Kaltim, sama halnya praktek kotor yang mencederai demokrasi.

“Pak Makmur meraih sebanyak 38 ribu suara pada pemilihan legislatif DPRD Kaltim 2019 lalu. Secara tidak langsung suara partai merampas kedudukan tertinggi suara rakyat. Artinya ada kekuatan besar dari partai politik yang ingin mengambil ahli dengan cara kudeta,” jelas Bastian.

Namun kata dia, sampai saat ini alasan yang rasional tidak bisa dikemukakan di muka umum oleh Partai Golkar, sehingga PAW Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK digantikan Hasanuddin Mas’ud masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat Kaltim, terkhusus dari daerah pemilihan Kutim, Bontang dan Berau.

“Berbicara historis, Pak Makmur adalah tokoh Berau yang mampu sejajar berbicara di Kaltim. Sebagai putra asli Berau, tentu dengan PAW ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat Bumi Batiwakkal,” katanya.

Sementara pihak Golkar, lewat Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga DPD Golkar Kaltim Arif Rahman Hakim menjelaskan akan memeriksa apa saja kerusakan yang terjadi dari kericuhan yang terjadi. Dari memeriksa aset yang rusak hingga anggota atau kader yang juga menjadi korban pemukulan. “Jika terjadi kerusakan atau pemukulan seperti Berau. Kami tempuh jalur hukum,” singkatnya.

Diketahui, pada 25 Juni lalu, unjuk rasa menolak digesernya Makmur dari pucuk pimpinan DPRD Kaltim juga terjadi di DPD Golkar Berau dan berakhir serupa, ricuh dan terjadi perusakan sekretariat.

Makmur yang sejak awal isu pergantian dirinya di Karang Paci -sebutan DPRD Kaltim- menguap ke publik irit bicara akhirnya menunjukkan sikap. Perselisihan internal atas keputusan pergantian itu diajukannya ke Mahkamah DPP Golkar. “Tak pernah saya tahu ada rapat internal DPD soal pergantian ini,” ungkapnya ditemui di kediamannya, Rabu (30/6) Malam.

Didampingi kuasa hukumnya, Asran Siri dan Riki, menurut dia, memang pergantian seperti ini hal yang lumrah terjadi dalam berpartai. “Tapi ya harus beretika. Tak kasar seperti ini,” imbuhnya.

Dilanjutkan Asran, usulan pergantian itu pasti berangkat dari bawah, yakni DPD Golkar Kaltim. Namun jika menilik mekanisme partai pergantian seperti ini harus diplenokan terlebih dahulu di internal DPD yang dihadiri para pengurus inti. Dipleno itu pula mesti menjabarkan alasan logis mengapa rotasi penghuni kursi ketua DPRD Kaltim itu harus terjadi. “Hasil pleno pun haruslah memenuhi kuorum (kuota forum) 50 persen plus 1 dan harus menjelaskan posisi baru yang akan ditempati pihak yang dirotasi. Dalam hal ini klien kami, Pak Makmur,” jelasnya.

Anehnya, Makmur yang notabene Ketua Harian DPD Golkar Kaltim justru tak mengetahui ada pleno tentang pergeseran posisinya. Ketika keputusan DPP Golkar menyetujui pergantian itu terbit dan diterimanya barulah diketahui, konsideran rotasi ini berasal dari hasil pleno internal pada 23 Maret 2021, tiga bulan sebelum keputusan DPP itu beredar luas medio Juni lalu.

Kejanggalan pun kian terasa, sambung Asran, Makmur tak sedikit pun diberi waktu untuk menentukan sikap atas keputusan pusat tersebut. Padahal, dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar, pihak yang mengalami pergantian berhak mendapat waktu 14 hari untuk menentukan sikap sejak surat keputusan pusat itu diterima. “Surat baru diterima klien kami pada 20 Juni,” katanya.

Nah, sengketa sudah diajukan ke Mahkamah DPP Golkar pada 28 Juni lalu. Kini, kata dia, DPD mestinya menghormati upaya yang tengah ditempuh Makmur tersebut. Bukannya terus memproses pergantian dan mengajukan tahapan itu ke DPRD Kaltim.

Sehari kemudian, selepas sengketa dilayangkan, Makmur pun mengajukan surat ke DPRD Kaltim untuk menangguhkan segala proses tersebut karena perselisihan internal yang tengah ditempuhnya. “Surat meminta penangguhan ini sudah kami ajukan ke dewan. Kami juga melampirkan tanda terima jika sengketa ini sudah masuk ke Mahkamah (DPP Golkar),” pungkasnya. (ryu/kpg/aky/har)


BACA JUGA

Sabtu, 18 September 2021 19:45

Wisatawan Luar Wajib PCR

TANJUNG REDEB - Sejumlah objek wisata di Kabupaten Berau perlahan…

Sabtu, 18 September 2021 19:44

Pelaku Mengaku Pesan dari Tarakan

TANJUNG REDEB - Jajaran Polres Berau, Jumat (17/9) meringkus dua…

Sabtu, 18 September 2021 19:42

Pelayanan Online Ditutup Sementara

TANJUNG REDEB - Pelayanan online di Dinas Kependudukan dan Catatan…

Jumat, 17 September 2021 20:10

MA Tolak Kasasi Terdakwa dan PU

TANJUNG REDEB - Upaya hukum kasasi mantan Kepala Kampung Gurimbang,…

Jumat, 17 September 2021 20:06

Pemkab Bakal Tutup RSD Cobid-19

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten Berau berencana menutup Rumah Sakit…

Jumat, 17 September 2021 20:05

Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu 2024

TANJUNG REDEB — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau melaksanakan…

Kamis, 16 September 2021 20:13

Dua Kadis Tak Masuk Radar Mutasi

TANJUNG REDEB - Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…

Kamis, 16 September 2021 20:10

Vaksinasi Mulai Sasar Pelajar

TANJUNG REDEB - Serbuan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Polres Berau,…

Kamis, 16 September 2021 20:08

Pengunduran Tak Sesuai Fakta

TANJUNG REDEB - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perumda Batiwakkal, Wendy…

Rabu, 15 September 2021 17:33

Terlambat Dianggap Gugur

TANJUNG REDEB - Pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers