TANJUNG REDEB – Apresiasi atas upaya pemerintah yang terus menggencarkan pelaksanaan vaksinasi di seluruh daerah, disampaikan Kepala Cabang Royal Buana Bahari, Alfian. Namun sebagai salah satu agen pelayaran di Bumi Batiwakkal, dirinya meminta semua pihak, khususnya para pengusaha yang bergerak di bidang pelayaran, agar bersinergi dan tunduk pada sistem pemerintahan, yakni Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) sebagai regulator bidang pelayaran dan kepelabuhanan.
Hal itu disampaikannya, agar pada pengusaha pelayaran di Berau bisa kompak. Termasuk dalam mendukung program penanganan Covid-19 yang dicanangkan pemerintah. “Supaya tidak ada sekat bahkan gesekan di antara para pengusaha di Berau, khususnya yang bergerak di bidang pelayaran,” katanya kepada Berau Post, kemarin (24/7).
Dijelaskan Alfian, pelaksanaan vaksinasi sebagai ikhtiar dalam penanganan Covid-19, juga harus dilakukan dengan kebersamaan, khususnya sinergi dengan regulator pemerintah. “Karena kalau ada badan usaha atau pihak swasta yang diperbolehkan melakukan vaksinasi, justru bisa memicu gesekan, karena dianggap diistimewakan. Beda halnya kalau vaksin yang dilaksanakan memang vaksin mandiri,” katanya.
“Tapi kalau regulator atau pemerintah yang melaksanakannya, pasti akan mengakomodir semua pihak yang berkaitan dengannya. Misal kalau unsur kepelabuhanan, KUPP yang menginisiasi, sasarannya semua masyarakat maritim di lingkup pelabuhan Berau,” sambungnya.
Sebab, ujar dia, jika ada badan usaha yang bisa mengusulkan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat, khususnya di kelompoknya, maka badan usaha lain juga harus diberikan hak yang sama. Apalagi persentase vaksinasi di Berau masih cukup rendah, dan masyarakat secara umum juga masih minim dalam mengakses informasi mengenai vaksinasi. “Karena di Berau ini, sudah ada badan usaha yang bisa melaksanakan vaksin yang difasilitasi pemerintah. Kalau seperti itu, saya sendiri sebagai agen pelayaran, harusnya juga bisa mengusulkan vaksin untuk anggota saya. Tinggal mengajukan ke pemerintah untuk disediakan vaksin. Makanya pemerintah juga harus tegas, jangan membedakan,” katanya.
Untuk itu, dirinya meminta pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam pelaksanaan vaksinasi di Berau, bisa memberikan penjelasan, pihak mana saja yang bisa mengajukan untuk pelaksanaan vaksinasi.
“Kenapa ini harus diberikan penekanan, untuk menghindari ego kelompok pengusaha,” ujarnya.
Dirinya pun meminta pemerintah agar lebih jeli dalam melaksanakan program vaksinasi Covid-19. “Agar tidak ada lagi kesan atau opini yang terbangun, bahwa hanya pengusaha tertentu yang bisa melaksanakan vaksinasi dengan difasilitasi pemerintah. Kecuali itu memang bisa, maka saya juga mengajukan untuk bisa melaksanakan vaksinasi,” pungkasnya. (aky/har)
