PELAKSANAAN musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Berau 2021-2026, dinilai sudah cukup baik.
Dikatakan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, sinkronisasi rencana pembangunan dengan provinsi dan pusat, sudah tergambar dari RPJMD yang disusun untuk menerjemahkan visi dan misi bupati dan wakil bupati Berau tersebut. Akan tetapi, Makmur sangat menyayangkan, mengapa bupati Berau tidak mengikuti pelaksanaan RPJMD hingga selesai. “Saya diundang, saya ikut sampai selesai,” katanya kepada Berau Post, kemarin (26/7).
Dikatakan Makmur, bupati Berau memang mengikuti pelaksanaan musrenbang RPJMD tersebut sejak awal. Namun ditinggalkan di tengah-tengah pelaksanaan musyawarah. “Padahal ini sangat penting bagi kepala daerah sendiri. Karena visi-misi kepala daerah yang dituangkan. Tentu akan ada masukan dari berbagai pihak yang bisa menjadi perhatian. Malah terima kasih harusnya, jadi bukan sekadar hadir saja,” terangnya.
Selain itu, pelaksanaan RPJMD juga dihadiri berbagai stakeholder. Baik di tingkat kabupaten hingga provinsi. Mereka, lanjut Makmur, turut hadir karena menghargai dan ingin berkontribusi dalam penyusunan RPJMD Berau 2021-2026. Baik yang mengikuti musyawarah secara langsung maupun yang hadir secara virtual. “Dari situ ada kesempatan kepala daerah mendengarkan masukan-masukan yang membangun, sehingga apa yang nanti dituangkan dalam program pembangunan, diwujudkan dengan kebersamaan. Sayang kepala daerahnya malah meninggalkan tempat,” jelas Makmur.
Makmur pun mengaku sempat bertanya kepada wakil bupati Berau Gamalis, mengapa bupati meninggalkan musyawarah. “Untung saja Ketua DPRD-nya (Berau) sabar,” terangnya.
Menurut Makmur, musyawarah RPJMD memang sangat penting bagi kepala daerah. Sehingga pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kesiapan kepala daerah. “Cari waktu yang bupati tidak terganggu dengan kegiatan lain. Jadi tinggal disesuaikan dengan kesiapan bupati sebenarnya. Karena kalau seperti ini, kurang elok dilihat,” pungkas Makmur. (*/adf/har)
