MANAGED BY:
SENIN
04 JULI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

PARLEMENTARIA

Kamis, 29 Juli 2021 20:05
Jangan Sungkan Pakai APBD

Untuk Bayar Insentif Nakes

Madri Pani

TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani meminta pemerintah daerah (Pemda) memperjuangkan insentif tenaga kesehatan (nakes). Hal itu diutarakannya, dia mendapat kabar bahwa insentif nakes belum dibayarkan sejak November 2020 hingga saat ini.

Pemda seharusnya melakukan jemput bola ke pemerintah pusat memperjuangkan persoalan ini. Supaya hak para nakes yang merupakan garda terdepan di pandemi ini bisa segera terbayarkan.

“Ini yang kita sangat sayangkan. Saya sedih melihat perhatian terhadap nakes. Sementara mereka garda terdepan sebagai harapan kita menangani pandemi yang terpapar,” katanya saat ditemui usai rapat bersama bupati Berau di kantor Diskominfo, Senin (26/7).

Selain berharap ke pemerintah pusat, Madri menyarankan pemerintah daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membayar insentif nakes. Terlebih Presiden Joko Widodo disebutnya, pernah menginstruksikan kepala daerah untuk mem-back-up menggunakan APBD.

“Kasihan mereka tidak diperhatikan. Padahal mereka sudah terpisah dengan anak istri,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Berau, Gamalis meminta nakes tidak perlu khawatir, karena pemerintah akan memenuhi hak mereka. “Kita itu ada dana sebesar Rp 114 miliar. Baik perawat atau dokter itu sudah ada dananya,” ucapnya belum lama ini.

Disebutnya, dana itu berasal dari berbagai sumber, salah satunya Dana Bagi Hasil dan Dana Reboisasi (DBH DR), yang berasal dari provinsi maupun pusat, namun belum tersalurkan seluruhnya.

Hal itu juga dijelaskan Gamalis, menjawab kerap munculnya isu terkait keterlambatan pembayaran insentif nakes. “Keterlambatan bukan karena tidak ada anggaran, itu hanya ada masalah administrasi saja,” tegasnya.

Selain itu tambahnya juga, dalam penanganan Covid-19 dana itu juga dimanfaatkan untuk menyediakan bantuan sembako maupun pelaksanaan vaksinasi untuk warga. Meski, vaksin didapatkan daerah secara gratis, namun tidak untuk akomodasi.

Sebagian juga, dana tersebut dimanfaatkan untuk Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) yang tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Seperti halnya Dinas Pertanian dan Perikanan, di mana sifatnya untuk memberikan konstribusi kepada usaha kecil, untuk berperan aktif dalam membangun perekonomian di Berau.

“Itu susunannya ada di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang). Semua telah diatur, tinggal pendistribusiannya,” pungkasnya. (mar/adv/sam)


BACA JUGA

Rabu, 22 Juni 2022 20:21

Sinkronkran Program dan Usulan Masyarakat

TANJUNG REDEB - Komisi III DPRD Berau gelar rapat kerja…

Rabu, 22 Juni 2022 20:20

Pemkab Diminta Seriusi Pembangunan RS

TANJUNG REDEB - Jajaran legislatif cukup kecewa dengan kinerja Pemerintah…

Selasa, 21 Juni 2022 20:26

Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD Berau TA 2021, Paling Lambat Rampung Satu Bulan

TANJUNG REDEB - DPRD Berau terima Rancanangan Peraturan Daerah tentang…

Selasa, 14 Juni 2022 15:51

DPRD Godok Raperda

TANJUNG REDEB - DPRD Berau menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan…

Rabu, 19 Januari 2022 19:48

17 Raperda Masuk Propemperda 2022

TANJUNG REDEB – DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau dan Pemerintah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers