TANJUNG REDEB - Ketua Komisi III DPRD Berau, H Saga, menyarankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) agar setiap perencanaan peningkatan atau pembangunan jalan harus disertai dengan pembangunan drainase.
Karena sejauh ini ia melihat banyak pembangunan jalan yang dilakukan tanpa drainase. Sehingga ketika pembangunan drainase dilakukan, jalan yang sudah bagus, rusak kembali. Salah satu pembangunan jalan yang ia soroti yakni jalan poros menuju Teluk Semanting yang belum seluruhnya dibangun drainase.
“Kalau untuk jalan pemukiman atau jalan poros, sebaiknya drainase dulu diselesaikan. Baru kerjakan jalannya. Jadi tidak merusak lagi. Secara otomatis sudah ada penahan di bahu jalan,” ungkapnya.
Saga tak memungkiri adanya kendala anggaran jika merencanakan peningkatan jalan disertai drainase. Akan tetapi menurutnya, akan lebih baik jika direncanakan satu paket. “Artinya, jika butuh jalan 2 kilometer tapi anggarannya hanya bisa 1 kilometer dengan drainasenya, itu lebih bagus 1 km dulu yang diselesaikan tapi sudah dengan drainasenya. Supaya nanti tahap berikutnya itu baru lanjutan lagi, jalan dengan drainase,” jelasnya. “Ini akan kita sarankan ke PU untuk perencanaan jalan mestinya dilakukan seperti itu,” imbuhnya.
Sementara itu, mengenai keinginan masyarakat agar jalan poros Teluk Semanting menjadi jalan utama menuju objek wisata mangrove, diakui Saga memang pada saat reses, aparat kampung sudah menyampaikan. Namun menurutnya kembali lagi kepada postur anggaran pemkab saat ini nilainya jauh lebih menurun. "Dari Rp 2,7 triliun sekarang hanya Rp 1,5 triliun. Jadi turun hampir satu miliar lebih," katanya.
Kendati demikian disebut Saga, untuk perencanaan infrastruktur dipastikan akan terhambat dengan kondisi anggaran saat ini. "Jadi usulan masyarakat yang berkaitan dengan jalan tidak semua akan bisa terpenuhi. Karena tidak bisa juga memaksakan anggaran pemda," imbuhnya.
Seperti diketahui, sejak 2019 lalu, jalan poros menuju Kampung Teluk Semanting mulai ditingkatkan. Namun baru sepanjang 2,7 kilometer yang teraspal dari total panjang ruas jalan 6,2 Km.
Kepala Urusan (Kaur) Umum Kampung Teluk Semanting Rudi Widianto mengatakan, jalan poros ke kampungnya tersebut direncanakan akan menjadi akses utama menuju objek wisata mangrove. Sehingga selama dua tahun berturut-turut ini, pihaknya selalu mengusulkan untuk peningkatan jalan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Karena menurutnya itu salah satu infrastruktur prioritas kampung.
"Selama 2019-2020 itu memang sudah ada kegiatan pengerjaan. Tapi belum tuntas. Inginnya masyarakat ini meski volume panjangnya tidak begitu panjang, tapi bisa satu paket dengan drainasenya," ujarnya kepada Berau Post, Sabtu (28/8).
Diungkapkannya, di sepanjang jalan tersebut beraspal, baru setengahnya yang sudah memiliki drainase. Sehingga membuatnya khawatir jika separuh jalan yang belum memiliki drainase, malah menjadi penyebab kerusakan jalan.
“Tahun 2019 tidak ada pengerjaan drainasenya, tapi yang di 2020 ada. Makanya di sisi kiri dan kanan jalan yang tak berdrainase itu sudah mulai ambruk," katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Jimmy Arwi, menjelaskan pihaknya memang masih fokus pada peningkatan jalan di kawasan tersebut. Hanya saja dengan anggaran yang tersedia, pihaknya hanya mampu membuatkan drainase di beberapa titik yang memang dianggap yang sangat krusial.
"Bisa dilihat tahun 2020 sudah dibuatkan drainasenya. Kalau ada anggaran lanjutan untuk peningkatan, tentu drainasenya akan kita kerjakan juga," kata Jimmy.
Memang kalau tidak ada drainase, bisa mengancam badan jalan menjadi ambles. Karena jenis tanahnya gampang tergerus saat diguyur hujan. Makanya pihaknya selalu mengusulkan untuk melanjutkan peningkatan jalan poros kampung tersebut beserta pembuatan drainasenya. "Semoga juga anggarannya tersedia," tuturnya.
