TANJUNG REDEB – Pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar di Berau direncanakan pada Kamis (9/9) nanti. Namun Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau Iswahyudi, belum bisa memastikan apakah pelaksanaannya bisa dilakukan tepat waktu atau harus diundur.
Sebab, lanjut dia, pelaksanaan vaksinasi kepada pelajar masih menunggu pendistribusian jatah vaksin oleh Badan Intelijen Negara (BIN) ke Kabupaten Berau. Mengenai jumlah dosisnya pun belum bisa diketahui pihaknya. "Belum pasti," singkatnya ditemui baru-baru ini.
Selain jatah vaksin dari BIN, pihaknya juga akan mendapat distribusi vaksin dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Yang disebutnya memang diperuntukkan bagi pelajar. "Jadi akan sangat membantu jika jatah vaksin dari BIN maupun PP Muhammadiyah dengan segmentasi khusus untuk anak sekolah sudah tiba di Berau," jelasnya.
Sebelumnya Wakil Bupati Berau Gamalis menerangkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memang mulai bersiap melaksanakan program vaksinasi Covid-19 bagi pelajar berusia 12-17 tahun. Rencananya jatah vaksin dari BIN itu akan menyasar 1.500 pelajar SMP dan SMA se-Kabupaten Berau.
"Tapi mudah-mudahan jatah vaksin dari TNI/Polri yang akan masuk nanti bisa meng-cover vaksinasi untuk pelajar kita nanti. Dari BIN 1.500 ditambah 750 dosis," beber Gamalis.
"Artinya kita akan coba bagi rata dari jatah vaksin yang akan masuk nanti untuk kabupaten Berau. Penting vaksin untuk pelajar bisa ter-cover," sambungnya.
Dikutip dari jawapos.com, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menegaskan bahwa vaksinasi Covid-19 terhadap pelajar bukan prakondisi untuk pembukaan sekolah.
Menurut Nadiem yang menjadi kriteria pembukaan sekolah adalah tingkat level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di daerah tersebut. “Vaksinasi bukan kriteria untuk pembukaan sekolah. Kondisi untuk membuka sekolah ada di PPKM level 1, 2, dan 3. Itu saja,” ujarnya.
Nadiem menuturkan, tidak mungkin siswa terus menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ) sampai semuanya mendapat vaksin Covid-19. Sebab, pencapaian target vaksinasi akan memerlukan waktu hingga 2,5 tahun. Sementara, saat ini sudah banyak siswa yang tertinggal dalam proses belajar. ”Kita tidak punya opsi, kita harus sekolah dalam kondisi virus ini,” katanya.
Namun, bukan berarti vaksinasi tidak penting. Sebab, vaksinasi guru menjadi syarat wajib bila sekolah ingin memulai PTM terbatas. Sekolah wajib memberikan opsi tatap muka kepada pelajar bila seluruh guru dan tenaga kependidikan sudah divaksin. Tentu dibarengi dengan pemenuhan prasyarat pembukaan sekolah lainnya yang ada dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri.
Lalu bagaimana mengenai pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Berau? Untuk saat ini Pemkab Berau masih akan menunggu data zona sekolah yang boleh melakukan PTM. Dinas Pendidikan (Disdik) pun diminta untuk mendata dan melaporkan zona mana saja yang sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Setelah menerima data, pemkab akan melakukan persiapan dan memastikan sekolah siap untuk melaksanakan PTM. Dan nanti ada zona yang diprioritaskan melaksanakan PTM, dalam artian tingkat penyebaran rendah atau tidak terjadi penyebaran di lokasi tersebut.
Diakui Kepala Dinas Pendidikan Berau, Murjani, pihaknya sudah melakukan rapat dengan para kepala bidang membahas persiapan pembelajaran tatap muka (PTM). Namun, data saat ini seluruh kecamatan di Berau belum ada berstatus zona hijau. Tapi, ada beberapa kampung yang sudah zona hijau.
"Kami petakan saja dulu, desa mana yang hijau. Kami akan melihat dalam dua minggu ke depan," kata Murjani, Selasa (31/8) lalu.
