MANAGED BY:
MINGGU
19 SEPTEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Selasa, 14 September 2021 19:47
Pastikan Bakal Ditindak

Jika Batchling Plant di Pesayan Tak Kantongi Izin Lingkungan

Gamalis

TANJUNG REDEB - Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa Pemkab Berau akan mengambil tindakan tegas terkait batching plant milik penyedia jasa yang dibangun di Kampung Pesayan, dan diketahui belum mengantongi izin lingkungan.

Dia meminta dalam waktu dekat ini  pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau melaporkan hasil peninjauan di lapangan.

"Persoalan ini akan kami tindak lanjuti. Saya akan bertemu dengan Pak Sudjati (Kepala DLHK) untuk meminta laporan sejauh mana sih sampai hal itu terjadi. Karena itu pekerjaan lawas," ujarnya kepada Berau Post saat ditemui, kemarin (13/9).

Menurutnya, Batching plant dibangun tentu sebagai syarat untuk melakukan mupeningkatan jalan poros Tanjung Redeb-Talisayan. Namun disebut wabup, batching plant milik penyedia jasa yang dibangun di Kampung Pesayan itu sudah dilakukan sejak lama. Sehingga dirinya harus betul-betul memastikan hasilnya, ada atau tidak.

Persoalan ini akan menindak tegas oleh pemkab jika memang benar izin lingkungan batching plant itu tidak ada. Pihaknya dalam hal ini harus berbuat bijak. Mestinya jika memang tidak ada harus dihentikan dulu sampai izinnya ada. "Iya harusnya segera itu. Makanya saya perlu memastikan dulu hal ini ke pihak DLHK soal izin lingkungannya," bebernya.

Kegiatan peningkatan jalan poros Tanjung Redeb-Talisayan yang dibagi tiga segmen, yakni yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 1-3, ini juga mendapat perhatian Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK. Sebab, jalan tersebut merupakan akses darat satu-satunya yang menghubungkan Tanjung Redeb dengan beberapa kecamatan di pesisir selatan Berau.

“Saya berharap kualitas peningkatan jalan dari Kecamatan Sambaliung sampai Kecamatan Batu Putih itu betul-betul terjamin,” kata Makmur yang ditemui di kediamannya, Jalan Mawar, Tanjung Redeb, Sabtu (11/9) lalu

Menurutnya, akses darat yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat karena kondisinya yang memprihatinkan, bukan sekadar akses masyarakat saja. Tapi juga menjadi akses perekonomian bagi perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah pesisir selatan.

"Jadi memang harus betul-betul dikerjakan supaya bertahan lama. Karena yang melintasi jalan itu bukan kendaraan pribadi masyarakat saja, tapi juga jadi perlintasan truk-truk besar, terutama truk sawit,” jelasnya.

Untuk itu, Makmur meminta pelaksanaan peningkatan jalan tersebut harus disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim. “Kualitasnya harus diperhatikan. Apalagi kalau jalan beton, mutu betonnya harus diperhatikan,” tegasnya.

Mengenai keraguan masyarakat mengenai mutu beton pada kegiatan peningkatan jalan Tanjung Redeb-Talisayan 3, Makmur akan memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kaltim. “Nanti saya laporkan, saya panggil,” katanya.

Sebab dari informasi yang didengarnya, batching plant yang digunakan pelaksana kegiatan, diduga tidak memenuhi standar untuk menghasilkan beton K350, sesuai syarat lelang proyek tersebut. Bahkan batching plant yang dibangun di sekitar lokasi kegiatan, ternyata belum mengantongi izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau.

“Makanya segera kami panggil untuk klarifikasi informasi ini. Yang pasti, jangan coba main-main kalau mengerjakan proyek,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, beberapa titik kegiatan peningkatan jalan dengan konstruksi rigid pavement, telah dilaksanakan di antara Kampung Suaran hingga Pesayan, Kecamatan Sambaliung. Namun pada kegiatan Peningkatan Jalan Tanjung Redeb-Talisayan 3, masyarakat mempertanyakan mutu beton yang digunakan.

Sebab, diutarakan warga Kecamatan Sambaliung Amiruddin, batching plant yang digunakan pelaksana proyek disebut tidak sesuai dengan syarat lelang proyek dengan kapasitas minimal 500 liter. Malah menurutnya, batching plant yang digunakan sangat sederhana.

“Malah terlihat seperti corong saja untuk menuangkan campuran semen masuk ke dalam truk molen,” katanya yang mengaku telah melihat langsung keberadaan batching plant dan kegiatan peningkatan jalan tersebut, beberapa waktu lalu.

Diutarakan, dengan penggunaan batching plant yang diduga tidak sesuai standar minimal 500 liter, akan mempengaruhi mutu beton yang disyaratkan dengan kualitas K350.

Selain itu, dirinya juga mempertanyakan keberadaan izin lingkungan dalam membangun batching plant untuk menunjang peningkatan jalan senilai Rp 23 miliar tersebut. "Apa bangun batching plant sudah punya Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan)?” tanyanya.

Sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Peningkatan Jalan Tanjung Redeb-Talisayan 3, Muhran, memastikan batching plant yang digunakan sudah sesuai ketentuan. “Batching plant-nya sesuai saja, karena yang penting pada campurannya (beton) yang disesuaikan,” katanya saat dihubungi Berau Post.

Muhran yang beberapa hari lalu mengaku sudah meninjau pelaksanaan kegiatan tersebut, menyebut peningkatan jalan itu bertujuan untuk menunjang objek-objek wisata, khususnya di wilayah pesisir selatan Berau. Mengenai izin lingkungan pembangunan batching plant, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, DLHK Berau, Masmansur, memastikan bangunan tersebut tidak berizin.

Masmansur bersama tiga rekannya juga sudah memastikan langsung ke lokasi pengerjaan. Timnya terjun ke lapangan, tepatnya di Kampung Pesayan, Kecamatan Sambaliung. “Terkait kegiatan pengecoran jalan itu, memang betul belum ada izin lingkungannya. Tetapi yang bersangkutan janji mau mengurus perizinan itu. Paling lambat Senin depan (hari ini, red) katanya,” ujarnya saat dikonfirmasi Berau Post.

Tindak lanjut terkait pelanggaran yang dilakukan salah satu kegiatan proyek tersebut, kata Masmansur, DLHK tetap meminta kepada pihak pelaksana kegiatan segera mengurus izinnya. Salah satunya membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

“Menurut keterangan penanggung jawabnya di lapangan, memang belum ada kajian lingkungannya,” jelasnya. (mar/har)


BACA JUGA

Sabtu, 18 September 2021 19:45

Wisatawan Luar Wajib PCR

TANJUNG REDEB - Sejumlah objek wisata di Kabupaten Berau perlahan…

Sabtu, 18 September 2021 19:44

Pelaku Mengaku Pesan dari Tarakan

TANJUNG REDEB - Jajaran Polres Berau, Jumat (17/9) meringkus dua…

Sabtu, 18 September 2021 19:42

Pelayanan Online Ditutup Sementara

TANJUNG REDEB - Pelayanan online di Dinas Kependudukan dan Catatan…

Jumat, 17 September 2021 20:10

MA Tolak Kasasi Terdakwa dan PU

TANJUNG REDEB - Upaya hukum kasasi mantan Kepala Kampung Gurimbang,…

Jumat, 17 September 2021 20:06

Pemkab Bakal Tutup RSD Cobid-19

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten Berau berencana menutup Rumah Sakit…

Jumat, 17 September 2021 20:05

Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu 2024

TANJUNG REDEB — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau melaksanakan…

Kamis, 16 September 2021 20:13

Dua Kadis Tak Masuk Radar Mutasi

TANJUNG REDEB - Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…

Kamis, 16 September 2021 20:10

Vaksinasi Mulai Sasar Pelajar

TANJUNG REDEB - Serbuan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Polres Berau,…

Kamis, 16 September 2021 20:08

Pengunduran Tak Sesuai Fakta

TANJUNG REDEB - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perumda Batiwakkal, Wendy…

Rabu, 15 September 2021 17:33

Terlambat Dianggap Gugur

TANJUNG REDEB - Pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers