TANJUNG REDEB - Ketua DPRD Berau Madri Pani meminta Pemerintah Kabupaten Berau tak serta merta menjadikan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai patokan.
Hal itu dia utarakan, menyikapi kelonggaran yang mulai dilakukan saat ini, di mana pemerintah pusat telah mengizinkan penyelenggaraan kegiatan berskala besar. Meski diakuinya juga, syarat yang dikeluarkan adalah penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.
“Dari pusat memang sudah memberi izin untuk kegiatan yang bisa mengumpulkan massa, tapi kita kembali ke daerah, apakah sudah siap untuk melakukan hal tersebut dan yakni tidak ada timbul klaster baru?” tegasnya.
Untuk wilayah kota seperti Jakarta menurutnya bukan menjadi patokan. Karena, vaksinasi di ibu kota sudah maksimal atau merata, yakni menurut persentasi sudah mencapai 85 persen. Sedangkan untuk Berau menurut data yang ada baru sekitar 30 persen saja.
“Jangan juga apa yang menjadi kebijakan pusat langsung diikuti saja, kita cocokan dulu dengan di daerah apakah bisa atau tidak,” imbaunya.
Dengan begitu ini menjadi bahan evaluasi dari kepala daerah dan tim satuan tugas Covid, jangan salah dalam mengambil kebijakan sehingga klaster baru bermunculan dan kasus Covid-19 kembali meningkat. Akibatnya juga tim satgas harus bisa bekerja ekstra lagi.
“Tidak semua aturan pusat harus diikuti di daerah, harsunya pihak terkait memprioritaskan masyarakatnya, bukan mengikuti instruski pusat,” jelasnya.
“Bukan pemerintah pusat yang harus kita selalu turuti, tapi sebagaimana situasi daerah itu sendiri. Kepala daerah harus tegas dalam mengambil keputusan, dan saya yakin tim satgas bisa paham apakah kita layak mengikuti pusat atau belum,” sambung Madri.
Sebelumnya, Bupati Berau Sri Juniarsih masih belum mau berkomentar lebih jauh terkait hal itu. Dirinya akan berkoodinasi lebih dulu dengan sejumlah pihak akan kebijakan tersebut.
“Saya baru memahami dan mungkin akan berkoordinasi lagi,” jelasnya kepada awak media, Senin (27/9) lalu.
Yang jelas kata bupati, pihaknya akan melihat perkembangan yang ada di daerah. Pasalnya, meski status terkonfimasi Covid-19 mulai melandai namun harus rapat bersama bersama Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) akan itu. “Tidak bisa mengambil kebijakan langsung, harus kita rapatkan dulu dengan instansi lain. Dan kita lihat situasi yang ada saat ini seperti apa. Nanti akan kita rapatkan,” tegasnya.
Meski begitu dirinya tetap meminta kepada masyarakat, jika memang ke depan semua kegiatan termasuk konser musik besar boleh diselenggarakan lagi, dirinya mewanti-wanti agar selalu memakai masker dan patuhi prokes yang sudah ada.
“Intinya kita harus ikuti prokes yang ada maka itu jauh lebih aman, dan saat berkerumun jangan sampai lepas masker, karena terbukti dengan memakai masker ini wabah susah untuk menyerang, kuncinya memakai masker,” katanya. (aky/sam)
