TANJUNG REDEB - Pengadaan obat untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Berau, terbilang masih sulit. Sementara kasus ODGJ di Berau bertumbuh setiap tahunnya.
Kepala Seksi PTM dan Keswa, Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Nurhayati mengakui bahwa kesulitan pengadaan obat ODGJ sempat terjadi di tahun 2019. Apalagi pengadaan obat juga dipersulit melalui E-katalog. "Sehingga sejauh ini pengadaan obat tidak sebanding dengan pertumbuhan ODGJ di Berau," ujarnya.
Berdasarkan data dari Dinkes Berau, jumlah ODGJ pada tahun 2017 sebanyak 297 jiwa, 2018 sebany 317 jiwa, 2019 sebanyak 335 jiwa, dan hingga 2020 sebanyak 468 jiwa, dengan gangguan ringan sebanyak 237 jiwa dan gangguan berat sebanyak 229 jiwa. Pihaknya belum bisa menjabarkan berapa banyak kuota pastinya, tetapi perlu diketahui, ODGJ yang dalam gangguan berat juga harus mengonsumsi obat dalam jangka waktu yang lama.
“Memang semakin banyak, tapi harus diakui obat juga termasuk kurang. Dulu bahkan belum ada pengadaan obat,” terangnya.
Sejauh ini, pihaknya juga mengusulkan anggaran agar pengadaan bisa dilakukan sendiri dari kabupaten agar tidak perlu menunggu dari pusat. Sebab, kedatangan dan usulan kuota bisa berbeda sesuai kesanggupan pusat. Untuk penebusan obat, diakuinya, jika berasal dari mereka bersifat gratis, sedangkan di luar mereka tentu harus dengan biaya sendiri.
Hal itu menjadi sorotan jika ODGJ tidak mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Nurhayati menjelaskan, masih banyak mantan ODGJ yang tidak bisa diterima oleh keluarganya kembali. Terkait hal itu, mantan ODGJ bisa jadi rawan kambuh dan memerlukan obat yang jauh lebih banyak.
“Kalau ODGJ ini banyak tidak diterima kembali oleh keluarganya, tidak ada juga yang membantu untuk biaya pengobatan, walaupun memang dari kami gratis,” ungkapnya.
Dia menambahkan, beberapa kendala lain, yaitu dari pusat dan pabriknya juga tidak menyediakan stok yang banyak. Namun jika bisa, dia berharap pengadaan obat bisa dari kabupaten langsung. (mar/adv/har)
