TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih bersama Kepala Dinas Pendidikan Berau Murjani, meninjau pelaksaan pembelajaran tatap muka (PTM) di SMP 15 dan SMP 3 Tanjung Redeb kemarin (11/10).
Dikatakan Juniarsih, meskipun Berau masih berada pada level 3 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), tetapi 9 kecamatan sudah berada pada zona kuning dan 4 kecamatan lainnya berada pada zona hijau.
"Dua sekolah kita kunjungi. Yakni SMP 15 dan SMP 3 Tanjung Redeb, untuk melihat proses PTM pertama kalinya," jelasnya.
Pemkab Berau, ujar dia, terus berusaha agar persentase vaksin bisa segera mencapai 70 persen, agar herd immunity bisa terbentuk. Selain itu, tenaga dan peserta didik juga sebagian besar sudah menerima vaksin.
"Proses belajar mengajar dengan vaksin yang sudah dilakukan kami harapkan agar bisa terpenuhi. Jadi anak-anak bisa terjaga imunnya," tuturnya.
Sementara itu, Kepala SMP 3 Berau Mustaring menuturkan, pihaknya sudah berupaya memenuhi ketentuan yang dicanangkan oleh Pemkab Berau, seperti meneken kesepahaman dengan puskesmas, menyerahkan daftar guru yang telah mendapatkan vaksin, dan menyediakan sarana prasarana penunjang protokol kesehatan.
"Untuk jumlah siswa yang hadir sepertiga dari kapasitas kelas yang ada," tuturnya.
Ia melanjutkan, dengan sistem pembelajaran saat ini, sebagian besar siswa memang masih melakukan pembelajaran secara daring. Menurutnya, sesuai dengan Surat Edaran Bupati Berau, PTM dilakukan bertahap, kemudian pada November mendatang rencananya akan ditambah kapasitasnya menjadi 2/3 siswa yang melaksanakan PTM.
"Sesuai arahan memang pelaksanaannya harus bertahap, tidak bisa langsung seratus persen siswa melaksanakan PTM," tandasnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Berau Murjani menjelaskan, agar sekolah mendapat izin untuk menjalankan PTM, pihak sekolah harus membentuk satgas Covid-19, serta memenuhi 13 syarat yang ditetapkan pihaknya.
“Paling tidak yang sudah divaksin mencapai 90 persen,” ucap Murjani.
Ia mengungkapkan, dari 66 SMP yang mengajukan rekomendasi pelaksanaan PTM, baru 29 sekolah yang memenuhi syarat. Menurutnya, hal ini menunjukan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga agar tidak terjadi klaster yang berasal dari sekolah. Ia melanjutkan, apabila dalam satu sekolah ada yang terpapar Covid-19, otomatis sekolah tersebut akan tutup. Dan pembelajaran kembali dilakukan secara daring.
“Terus dipantau, apabila ada sekolah yang longgar, kita tidak segan tutup itu sekolah,” pungkasnya. (hmd/udi)