MANAGED BY:
SENIN
06 DESEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

SANGGAM

Selasa, 19 Oktober 2021 19:46
Tak Kenal Istilah Nikah Siri

Disdukcapil Catat Adminduk Pernikahan yang Belum Tercatat

David Pamuji

TANJUNG REDEB – Ramai perbincangan terkait pasangan suami-istri siri bisa masuk dalam satu Kartu Keluarga (KK). Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Berau, David Pamuji pun menyebut itu kesalahpahaman.

Dijelaskannya, Disdukcapil tidak mengenal istilah nikah siri. Karena hal tersebut tidak berkekuatan hukum. Namun menurutnya, yang sering dijumpai adalah nikah dan kawin yang belum tercatat. Aturan itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 /2018 termasuk masuknya pasangan siri dalam data kependudukan Kartu Keluarga atau KK.

“Sebenarnya sudah tertuang dalam Perpres 96 tahun 2018, mungkin kurang sosialisasi saja,” jelasnya.

Lanjutnya, pihak Disdukcapil sebagai pencatatan data kependudukan bukan melegalkan pernikahan siri. Melainkan hal tersebut merupakan kejadian penting yang dapat dicatat oleh Disdukcapil. Karena pihaknya hanya mengerti istilah nikah atau kawin yang belum tercatat.

“Tugas kami bukan mengesahkan perkawinan secara negara, melainkan mencatatkan peristiwa perkawinan tersebut,” lanjut David.

Dalam mengurus data kependudukan tersebut, mantan Camat Talisayan ini mengatakan, pasangan suami-istri yang belum tercatat, akan mengisi dokumen yang disebut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami-Istri. Hal itu dilakukan karena tidak ada berkas penunjang yang dapat membuktikan, telah terjadinya pernikahan yang belum tercatat. “Ada proses-prosesnya untuk itu, dan mekanisme yang sudah ada,” kata dia.

Karena itu, ia menerangkan, pihaknya masih mengandalkan kejujuran masyarakat dalam memberikan keterangan. Sebab, kebenaran peristiwa pernikahan itu benar terjadi atau tidak. “Kami kembalikan lagi kepada yang bersangkutan untuk jujur atau tidak,” imbuhnya.

David menerangkan, jika ke depan usai mengisi SPTJM ditemukan kekeliruan akibat ketidakjujuran masyarakat. Maka dokumen kependudukan yang telah diterbitkan dinyatakan tidak sah. “Dokumen yang diterbitkan akibat pernyataan yang tidak benar itu menjadi tidak sah,” tandasnya. (aky/arp)


BACA JUGA

Sabtu, 04 Desember 2021 20:34

Kepala Kampung Dilantik, Setelah Merabu, Selanjutnya Long Pelay

TANJUNG REDEB – Usaimelantik Penjabat (Pj) Kepala Kampung Merabu, Kecamatan…

Sabtu, 04 Desember 2021 20:32

Siapkan SDM untuk Kembangkan Potensi Daerah

TANJUNG REDEB – Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah,…

Sabtu, 04 Desember 2021 20:31

9,744 Gram Sabu-Sabu Diblender

TANJUNG REDEB — Satuan Reserse dan Narkoba (Satreskoba) Polres Berau…

Jumat, 03 Desember 2021 20:46

INGAT WAL..!! Stunting Beda dengan Gizi Buruk

TANJUNG REDEB – Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau terus menggalakan sosialisasi,…

Jumat, 03 Desember 2021 20:45

Kontak Erat Gratis Antigen

TANJUNG REDEB — Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Iswahyudi, mengatakan…

Jumat, 03 Desember 2021 20:44

Dorong Pemkab Realisasikan Pabrik Pengolahan CPO

TANJUNG REDEB - Pemkab Berau diminta merealisasikan pabrik pengelolahan Crude…

Kamis, 02 Desember 2021 19:50

Anggaran Dispora Minim, Perawatan Sapras Olahraga Jadi ‘Korban’

TANJUNG REDEB – Keluhan akan kurang terawatnya sarana dan prasarana…

Kamis, 02 Desember 2021 19:49

Banjir Tahunan di Berau, Ketinggian Air Mulai Surut, tapi Banyak Ladang Warga Tenggelam

SAMBALIUG – Banjir yang menerjang lima kampung di beberapa kecamatan…

Kamis, 02 Desember 2021 19:49

Soal Program Kartu Prakerja, Bukan Kewenangan Daerah

TANJUNG REDEB – Program Kartu Prakerja menjadi salah satu program…

Kamis, 02 Desember 2021 19:46

PWI Berau Beri Pelatiah Jurnalistik

TANJUNG REDEB - Persatuan Wartawan Infonesia (PWI) Berau menggelar pelatihan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers