TANJUNG REDEB – Sengketa lahan gedung SMP 1 Bidukbiduk belum menemukan titik terang. Senin (18/10), Asisten 1 Setkab Berau bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanahan menggelar pertemuan terkait persoalan tersebut.
Namun dalam pertemuan itu, pihak ahli waris lahan merasa dirugikan karena tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Menurut Camat Bidukbiduk, Abdul Malik, dirinya hadir pada pertemuan tersebut sebagai undangan. Sedangkan ahli waris tidak hadir. Saat dihubungi oleh Abdul Malik, diketahui bahwa dalam list undangan tidak ada nama ahli waris. “Namanya Tomi, dia tidak ada di list undangan. Makanya tidak hadir,” jelas Abdul Malik, Selasa (19/10).
Dirinya mengatakan, dalam rapat tersebut, diputuskan kunjungan lapangan pada 27 Oktober mendatang kemungkinan batal. Karena ahli waris meminta untuk dilakukan pertemuan ulang. Namun dari instansi terkait belum memberikan keterangan waktu kapan akan dilakukan pertemuan ulang itu.
“Di sini saya jelaskan, bahwa saya bukan juru bicara ahli waris. Namun ahli waris menghubungi saya,” katanya.
Ia melanjutkan, dirinya hanya berusaha memosisikan diri sebagai penengah, antara Dinas Pendidikan dan ahli waris. Agar penyegelan sekolah tersebut bisa dibuka dan anak-anak bisa melakukan pembelajaran tatap muka (PTM). “Iya kita sama-sama cari jalan terbaiknya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan SMP Dinas Pendidikan, Adang, mengaku ada kesalahan komunikasi. Dia menyebutkan pihaknya tidak mengundang ahli waris karena memang belum waktunya untuk diundang. “Jadi bukan tidak datang, tapi memang tidak diundang,” ujarnya.
Adang mengatakan, untuk pertemuan kedua, pihaknya masih menunggu keputusan bupati Berau dan kemungkinan akan mengundang pihak ahli waris untuk duduk bersama membahas masalah ini.
Ia melanjutkan, memang sejak tanggal 6 Oktober lalu, penyegelan telah dilakukan. Sehingga rencana PTM yang akan digelar pada 11 Oktober lalu terpaksa ditunda. Namun hingga kini, anak-anak SMP 1 Bidukbiduk masih melakukan belajar sistem daring.
“Ya ini yang kita pikirkan. Supaya penyegelan itu dibuka. Jika bermasalah di lahan, berilah kesempatan pada anak-anak untuk PTM. Kita juga tidak berpangku tangan,” jelasnya.
Adang mengatakan, nyaris dua tahun anak-anak di Bidukbiduk menggelar pembelajaran daring. Tentu banyak kendala yang dihadapi, salah satunya adalah jaringan internet yang terkadang tidak stabil. “Mereka senang sudah masuk zona hijau. Kepala sekolah mengurus izin PTM, dan disetujui. Namun terpaksa tertunda,” pungkasnya. (hmd)
