SEBANYAK 74 calon kepala kampung periode 2021-2027 menggelar deklarasi damai di Gedung Bapelitbang Berau, Sabtu (23/10).
Deklarasi damai disaksikan langsung Bupati Berau Sri Juniarsih, Sekkab Berau M Gazali, Asisten I Setkab Berau Hendratno, Kapolres Berau AKBP Anggoro Wicaksono, dan Kajari Berau Nislianudin.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau Ilyas Natsir mengatakan, pelaksanaan kampanye pemilihan kepala kampung serentak di 28 kampung, ditetapkan pada 26-28 Oktober, dan pemungutan suara dipastikan 2 November mendatang.
Dalam deklarasi damai itu, seluruh calon kepala kampung menyatakan bersedia dan berkewajiban melaksanakan tata tertib pelaksanaan pemilihan dengan penuh tanggung jawab. Bersedia dan berkewajiban berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengendalikan diri dan mencegah masa pendukung melakukan provokasi dan anarkis.
Selain itu, para calon kepala kampung juga menyatakan tidak melakukan suap, memberi atau menjanjikan sesuatu, supaya pemilih menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu ataupun supaya tidak menggunakan hak pilihnya.
"Para calon kepala kampung juga berjanji menerima hasil pemilihan dan siap kalah, serta berkompetensi secara sehat dan demokratis," ucap Ilyas.
Bupati Berau Sri Juniarsih dalam sambutannya, mengingatkan kepada panitia penyelenggara pemilihan harus lebih intens bekerja dan meminimalisasi potensi timbulnya kerawanan dan gesekan. Calon kepala kampung juga harus berkomitmen untuk disiplin. Menghindari tindakan menyimpang dan jangan melakukan kecurangan.
"Secara khusus saya berpesan kepada calon kepala kampung, agar menanamkan prinsip bahwa seorang pemimpin harus siap memimpin dan siap dipimpin. Begitupun semestinya seorang pemimpin sejati tidak hanya siap menang, tetapi juga siap kalah,” ujar bupati.
Menurutnya, para calon kepala kampung sudah menandatangani pakta integritas dan siap kalah, sebagaimana diatur dalam Surat Bupati Berau tentang Tahapan Pemilihan Kepala Kampung Serentak Tahun 2021, UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
“Dalam peraturan perundang-undangan tersebut bahwa penyelenggaraan pemerintahan kampung/desa dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta dan partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi. Selain itu, desa juga harus dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis,” bebernya.
Sri berharap, pelaksanaan pemilihan tersebut bisa terselenggara dengan jujur, aman, dan berkualitas. Serta yang paling penting tidak ada politik uang. Menurutnya itu akan membuktikan kepala kampung yang sebenarnya.
"Harapan saya tentunya ketika kepala kampung terpilih, akan menyesuaikan visi-misi bupati dan wakil bupati. Supaya tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan kondusif," katanya. (mar/udi)
