TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menggelar rapat pembahasan hibah lahan PT Berau Coal untuk Relokasi SMA 4 Berau yang berada di Kecamatan Sambaliung. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Berau Gamalis itu juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK.
Wakil Bupati Berau, Gamalis menjelaskan bahwa rencana relokasi SMA 4 Berau sudah ada sejak lama. Namun terkendala penyerahan hibah lahan dari pihak ketiga kepada Pemkab Berau lantaran belum keseluruhan tersertifikasi.
"Pihak Provinsi ingin membangun SMA 4 Berau. Mereka meminta Pemkab Berau untuk menyediakan lahan. Kami akan coba mencari lahan untuk membangun," ujar Wabup Gamalis usai mengadiri rapat tersebut di sekretariat Pemkab Berau Rabu (27/10) kemarin.
Diketahui, wacana relokasi tersebut sudah ada sejak 2015 lalu. Namun belakangan ini, menurut penuturan Gamalis bahwa Pemerintah Provinsi menagih lahan hibah yang akan dijadikan lokasi baru SMA 4 Berau. "Iya, sudah sejak 2015. Sekarang ditagih lagi oleh provinsi untuk direalisasikan," ujarnya.
Menurut data yang dimiliki Gamalis, pada masa kepemimpinan Makmur HAPK selaku bupati, idealnya relokasi SMA 4 Berau seluas 10 hektare. Akan tetapi pihak ketiga hanya mampu memberikan 8 hektare dan baru 2 hektare yang tersertifikasi. "Idealnya dihitung pada masa pak Makmur seluas 10 hektare, akan tetapi mereka memyanggupi 8 hektare sedangkan baru 2 hektare yang sudah bersertifikat. Jadi masih kurang, paling tidak 5 hektare," ungkapnya.
Dikatakannya, ini adalah pertemuan pertamanya bersama pihak ketiga. Karena itu, ke depannya, untuk membahas lebih lanjut dirinya kembali melakukan sebagai bahan evaluasi ke depannya. “Nanti akan kita rapatkan lagi terkait hibah tanah ini,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK yang juga hadir dalam kegiatan itu menjelasakan bahwa dilakukan hal ini adalah salah satu upaya dalam meningkatkan keterampilan dan sumber daya manusia (SDM). Dan beberapa waktul lalu dirinya sudah meminta kepada pihak ketiga agar menyerahkan 10 hektare lahan. “Nah mungkin ini ada sedikit kesalahpahaman. Jadi saya meminta kepada Pemkab Berau, PT Berau Coal dan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan masalah ini karena saya tidak mau ditunda-tunda lagi pembangunan tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, hal ini salah satu cara agar Kabupaten Berau tidak lagi ada istilah kekurangan sekolah. Dan untuk SDM seperti guru atau tenaga pengajar pihak provinsi siap untuk memberikannya. “Saya tidak mau nanti ke depan Berau kekurangan SDM, dan sekolah. Pendidikan itu sangatlah penting,” tandasnya. (aky/har)
