TANJUNG REDEB – Menteri Sosial Tri Rismaharani mengakui terdapat 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Bagaimana di Kabupaten Berau?
Menjawab hal itu, Kepala Dinas Sosial, Totoh Hermanto memastikan bahwa hal itu tidak terjadi di Bumi Batiwakkal.
Seluruh bansos ditekankannya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pihaknya pun mengklaim masih rutin untuk melakukan verifikasi masyarakat penerima bantuan.
“Setidaknya satu bulan kami (Dinsos, red) lakukan pendataan tiga kali untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan tepat sasaran kepada penerima,” ujarnya kepada Berau Post, Senin (22/11).
Dirinya meyakini bahwa di lingkungan ASN Berau tidak ada yang menerima bantuan sebagaimana yang dimaksud mantan Gubernur Jawa Timur itu. “Saya yakin jika ASN tidak ada yang menerima,” klaimnya.
Sementara, Wakil Bupati Berau Gamalis juga mengaku mendengar kabar terkait pernyataan Risma itu. Dirinya pun meminta kepada kepada pihak terkait untuk benar-benar mengawasi hal tersebut, dan meminta ASN jika memang sempat dapat untuk mengembalikannya.
“Saya harap di Berau tidak ada, tapi kalaupun ada saya mengimbau agar ASN tidak mengambil dan mengembalikannya. Karena itu bukanlah hak mereka,” imbaunya.
Namun lain hal jika hal itu lebih dulu ketahuan, maka ASN tersebut tidak akan segan untuk diberikan sanksi
“Nanti akan kita bicarakan sanksinya apa yang diberikan jika ada oknum ASN yang mendapatkan bantuan namun hanya berdiam diri saja,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, Mensos Tri Rismaharini mengungkapkan, sebanyak 31.624 ASN ternyata masuk daftar penerima bansos dari pemerintah. Data tersebut langsung ditanyakan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Hasilnya, dibenarkan bahwa 28.965 orang merupakan ASN aktif yang tersebar di 511 kota/kabupaten di 34 provinsi. Sisanya dilaporkan tidak lagi menjabat ASN karena pensiun. “Nyata di KTP (tertulis, red) PNS, masak ya kita diam saja,” ujar Risma dalam temu media.
Menurut Risma, jenis bansos yang diterima mereka beragam. Mulai bantuan pangan nontunai (BPNT) hingga program keluarga harapan (PKH). Fakta tersebut terungkap saat Kemensos melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) melalui teknologi geo-tagging data spasial dari citra satelit. Teknologi tersebut memungkinkan Kemensos mengetahui lokasi dan kondisi rumah seseorang. Bila luas rumah penerima bansos itu hingga 100 meter persegi, diyakini mereka merupakan kelompok keluarga mampu. (aky/sam)
