TANJUNG REDEB - Ketua DPPRD Berau, Madri Pani menagih janji bupati untuk menyediakan 1000 titik WiFi yang masuk dalam 18 program unggulan. Hal ini disampaikannya usai mendengarkan aspirasi masyarakat di Kampung Pilanju, Kampung Pesayan dan Kampung Buyung-Buyung saat reses beberapa waktu lalu,

Ditemui Senin (22/11) kemarin, Madri Pani menuturkan, dari hasil pertemuannya dengan masyarakat tiga kampung tersebut, mereka mendesak ketersediaan jaringan internet. Hal ini guna memperlancar pekerjaan aparatur kampung, warga yang kuliah, dan anak-anak yang masin melakukan sekolah daring. Karena pembelajaran tatap muka (PTM) belum bisa maksimal 100 persen. “Selain dengan masalah jaringan internet, warga juga mengeluhkan air bersih dari PDAM yang belum masuk,” jelasnya.

Menurutnya, ketersediaan jaringan internet di kampung-kampung sangat penting. Sebab pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa masuk dalam sistem. Hal ini mengharuskan perangkat desa mengakses jaringan internet. Menurutnya, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mampu membuat jaringan yang terkoneksi di 13 kecamatan, agar sistem desa tersebut bisa dijalankan, dan profil online desa bisa diaktifkan.

“Sehingga nantinya jika ada yang ingin mengetahui kegiatan kampung bisa terbaca secara transparan dan bisa diketahui publik. Termasuk pembelajaran yang dilakukan secara daring kan ini menjadi susah,” sambungnya.

Selain itu, lanjutnya, ketersediaan jaringan internet dapat digunakan untuk mempromosikan kearifan lokal maupun pelatihan keterampilan lainnya. Bahkan jaringan internet bisa jadi sarana untuk menggerakkan ekonomi masyarakat karena bisa memanfaatkan pemasaran online.

Dikatakannya, banyak manfaat internet yang bisa dirasakan oleh masyarakat perkampungan seperti di kampung Buyung-Buyung, Pilanjau, Pesayan dan sekitarnya. Antara lain untuk mengelola sistem desa, mendukung pembelajaran daring, program kerja online, dan publikasi potensi kampung. “Ya itulah yang dikeluhkan oleh masyarakat,” katanya.

Karena itu, Madri Pani berharap ke depannya pemerintah kabupaten bisa mengupayakan jaringan internet ini. Apalagi salah satu janji kampanye bupati dan wakil bupati saat pilkada lalu yakni menyediakan 1.000 titik WiFi. “Sebagai wakil rakyat hanya bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Tapi direalisasikan atau tidak, itu ada di pemerintah.

Politikus Partai NasDem ini mengatakan, lembaga DPRD dalam resesnya tiga kali dalam satu tahun, banyak menerima aspirasi masyarakat yang sangat urgensi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya ini harus masuk ke dalam program prioritas dari pemerintah daerah. “Yang pahit pun harus kita sampaikan demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih mengatakan, untuk pemasangan 1.000 titik WiFi direncanakan dimulai tahun 2022 mendatang. Sasarannya termasuk kampung-kampung blank sport dan kawasan wisata. “Semua akan kita akomodir, walaupun tidak 100 persen selesai pada tahun depan,” katanya.

Ia melanjutkan, dirinya belum meng-up-date berapa persen area di Berau yang masih blank spot. Karena teknisnya berada di Dinas Komunikasi dan Informatika. Sehingga Ia akan segera berkoordinasi dengan Diskominfo untuk memetakan area blank spot. “Kita utamakan daerah yang benar-benar area blank spot dulu. Walaupun bertahap,” paparnya.

Sri Juniarsih menambahkan, masuknya Berau dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSN), tentu peningkatan infrastruktur, salah satunya jaringan internet akan dikebut. Selain masuk KSPN, dengan masuknya Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim, tentu berpengaruh juga ke Berau. “Makanya kita akan kebut itu,” pungkasnya. (hmd/har)