TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Sri Juniarsih meminta para kader posyandu lebih aktif. Agar bisa menekan jumlah stunting di Kabupaten Berau.
Dijelaskannya, kader posyandu harus giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tentang gaya hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan kehamilan.
Salah satu upaya menghindari stunting diterangkannya dengan mengonsumsi ikan, supaya menambah asupan protein. “Harapan kita, para wanita, bisa menjaga kesehatan,” ucapnya kepada Berau Post.
Saat ini, insentif kader posyandu telah naik dari Rp 600 ribu menjadi Rp 1 juta per bulan. Sehingga menurutnya, hal tersebut harus membuat para kader juga meningkatkan kinerjanya.
Apalagi disebutnya selama pandemi meningkat sejak tahun lalu. Banyak posyandu yang memilih tutup. “Itu kita pahami, namun sekarang sudah mereda, bisa kembali diaktifkan,” tuturnya.
Di sisi lain, ia juga meminta para camat, kepala kampung hingga ketua RT, bisa berperan aktif, mencegah terjadinya stunting di Bumi Batiwakkal. Pasalnya, penuntasan stunting tidak hanya peran satu pihak, namun semua terlibat.
“Semua berperan aktif, kita yakin bisa tuntaskan permasalahan yang sudah menjamur ini,” ucapnya.
Menurut Sri, dengan masuknya Berau dalam lokasi khusus (Lokus) pada tahun 2022 mendatang, merupakan salah satu langkah yang harus diubah. Dengan pendataan yang tepat, bisa segera tertangani dan masalah tersebut bisa diselesaikan.
“Bukan hal negatif loh. Itu bisa menjadikan dasar kita mengetahui, di mana lokasi stunting tertinggi. Kita drop ke sana, biar segera tertangani dengan serius,” paparnya.
Sebelumnya, permasalahan stunting di Berau, masih menjadi perhatian khusus. Menurut data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, angka stunting di Berau pada semester satu mencapaoi 18,80 persen, dari 4.366 balita ditimbang.
Menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinkes Berau, Lamlay Sari masalah stunting banyak penyebabnya. Yakni si ibu mengalami anemia, hypertensi, stres, hingga permasalahan Covi-19, yakni banyaknya posyandu yang tutup pelayanan.
“Saya tekankan di sini, posyandu itu, kewenangan dari kelurahan, camat maupun kepala kampung. Bukan milik Dinkes,” ujarnya, Minggu (21/11).
Selain permasalahan tersebut, Lamlay mengatakan, faktor usia si ibu juga berpengaruh pada kelahiran si anak. Usia di bawah 25 tahun dan di atas 35 tahun, menjadi sangat rentan anak tersebut mengalami stunting.
“Jadi stunting itu berbeda dengan gizi buruk. Nah stunting itu, lebih ke panjang badan si anak,” jelasnya.
