TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Kesehatan Iswahyudi, sebut Berau masih bebas dari klaster Pembelajaran Tatap Muka (PTM) setelah enam pekan terlaksana.
Hal itu disebutnya tidak lepas dengan tetap diterapkannya protokol kesehatan (Prokes) yang ketat dalam pelaksanaannya.
Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 juga diklaimnya masih rutin memonitoring ke sekolah-sekolah yang sudah menjalankan PTM.
“Alhamdulillah sampai hari ini (kemarin, red) tidak ada laporan terkait dengan klaster sekolah. Tentunya akan selalu kami pantau setiap sekolah yang melakukan PTM,” ujarnya kepada Berau Post Rabu (24/11).
Meski terbilang cukup sukses, Iswahyudi tetap meminta kepada para wali murid dan guru untuk tetap taat akan prokes yang sudah disetujukan. Di antaranya tetap menggunakan masker saat PTM berjalan, dan setiap kelas harus tetap menjaga jarak.
“Kita tetap memantau meski sudah lama tidak melakukan sidak, namun yang jelas saya tidak mau ada yang sekolah melanggar aturan prokes yang sudah kita sepakati bersama,” imbuh dia.
Keberhasilan ini turut diapresiasi Ketua Komisi I DPRD Berau Peri Kombong. Meski begitu, dirinya tetap meminta agar seluruh pihak terkait untuk tetap aktif melakukan pengawasan yang ketat.
Jika tidak, dirinya khawatir klaster PTM akan muncul seiring longgarnya pengawasan. Untuk itu dirinya tetap meminta Satgas untuk rutin melakukan kegiatan ke beberapa sekolah, dalam melihat proses belajar mengajar seperti apa.
“Saya sudah sering katakan untuk selalu memantau kegiatan PTM ini, karena yang ditakutkan nanti ada klaster pelajar. Tetapi syukur jika sampai saat ini nihil,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menegaskan, jika suatu saat ditemukan sekolah yang melanggar prokes, maka pihak terkait diminta jangan segan-segan untuk menutut sekolah tersebut.
Pasalnya, dalam aturan yang dibuat beberapa waktu lalu sudah jelas, bahwa jika sudah melaksanakan PTM maka sekolah tersebut sudah siap untuk memenuhi segala kebutuhan untuk mencegah penularan khususnya di lingkungan sekolah.
“Sebelum PTM dilaksanakan kita sudah rapat bersama Dinas Pendidikan dan beberapa instansi lain tentang peraturan jika melakukan sekolah, dan mereka menyetujui syarat tersebut,” tandasnya. (aky/sam)
