TANJUNG REDEB – Setelah menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022, Bupati Berau Sri Juniarsih kembali menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Berau 2022, dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD Berau, Kamis (25/11).
Sri Juniarsih menyampaikan, dalam penyusunan RAPBD 2022 ini, pihaknya fokus pada upaya pengembangan ekonomi dan keuangan daerah. Sebab ujar dia, dinamika perkembangan ekonomi dan keuangan, memberi pengaruh langsung maupun tidak langsung, terhadap jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
Sri menuturkan, berdasarkan nota kesepahaman antara Pemkab dan DPRD Berau, maka RAPBD yang disampaikan kemarin akan menjadi acuan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA).
“Kebijakan umum APBD yang disusun mengakomodir agenda-agenda pembangunan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan dokumen perencanaan yang telah ada dengan beberapa program prioritas 2022,” katanya.
Dalam RAPBD 2022 tersebut, Sri menyampaikan Pemkab Berau akan mengoptimalkan penerimaan daerah. Terutama dari pendapatan asli daerah (PAD) yang ditarget berdasarkan potensi dan kemampuan dari masing-masing sumber PAD pada tahun anggaran berjalan. Meskipun relatif kecil, namun angka penerimaan PAD setiap tahun selalu meningkat.
Untuk belanja daerah, akan diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
“Kita sadari, batu bara tidak mungkin selamanya. Makanya kita akan fokuskan pada pariwisata, di samping pertanian dan perkebunan,” bebernya.
Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 direncanakan senilai Rp 2,050 triliun. Di mana pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp 210 miliar, transfer dari pusatRp 1,840 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp 0. Untuk PAD berasal dari pajak daerah Rp 82 miliar, retribusi daerah Rp 11 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 21 miliar dan lain lain PAD yang sah sebesar Rp95 miliar.
Sementara itu, Ketua DPRD Berau Madri Pani menyebut, walau RAPBD sudah disampaikan, namun belum ada pembahasan program. “Karena ini baru penyampaian. Jumat (hari ini, red) akan penetapan. Kan setelah terjadinya pembahasan,” ujarnya.
Terkait keinginan pemerintah mengembangkan pariwisata? Madri mengatakan, sebenarnya harus ada langkah-langkah pemerintah, menuntaskan akses jalan menuju kawasan pesisir selatan Berau. Karena, jalan tersebut merupakan aset penting yang memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang datang. “Saat ini memang sudah ada perbaikan, semoga tahun depan bisa rampung,” katanya.
Selain permasalahan jalan, Madri juga mengatakan, perlu konektivitas jaringan internet di 13 kecamatan. Itu juga sebagai penunjang guna memudahkan wisatawan untuk berinteraksi, hingga pembenahan fasilitas yang layak. Baik kamar mandi umum, ataupun fasilitas yang memadai lainnya.
“Pembenahan SDM, peningkatan fasilitas di lokasi wisata, pemerataan harga makanan, tampilkan kearifan lokal. Itu yang perlu dibenahi,” pungkasnya. (hmd/udi)
