TANJUNG REDEB – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Berau benar-benar ngebut, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 diserahkan Kamis (25/11), dan Jumat (26/11) malam telah ditetapkan menjadi perda. Disebut Ketua DPRD Berau, Madri Pani, tak ada penambahan nilai pada APBD 2022 dari yang diajukan sebelumnya, yakni Rp 2.050 triliun.

Anggaran itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 210 miliar yang terdiri dari pajak daerah Rp 82 miliar, retribusi daerah Rp 11 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 21 miliar dan lain lain PAD yang sah sebesar Rp 95 miliar, pendapatan transfer Rp 1.840 triliun, dan lain lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp 0.

Seluruh fraksi menyetujui rancangan yang diajukan Pemkab Berau. Satu pesan yang banyak disuarakan, yakni agar bupati dan wakil bupati serius pembangunan rumah sakit tipe B. “Untuk belanja daerah terdiri dari belanja operasional, modal, tidak terduga, dan transfer senilai Rp 2.050 triliun,” sebut Madri.

Di antaranya Nurug, yang membacakan pandangan akhir Fraksi Partai NasDem. Pihaknya mendukung rencana pembangunan tersebut, apalagi hal itu memang senyawa dengan keinginan masyarakat, supaya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih maksimal.

“Sebaiknya, jika ada kasus permasalahan lahan agar bisa diselesaikan dulu,” ucapnya. Tak hanya itu, pihaknya juga meminta agar Pemkab Berau segera menyelesaikan carut marut pada di tubuh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Batiwakkal.

Belum maksimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tak luput dari sorotan Fraksi NasDem.

Abdul Waris yang membacakan pandangan akhir Fraksi Demokrat, juga turut mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menyelesaikan persoalan lahan untuk RS yang memang menjadi penghambat utama untuk dibangun beberapa tahun lalu.

“Ke depannya agar serius dan sungguh-sungguh terkait permasalahan lahan,” sarannya.

Pada penyampaiannya, Fraksi Demokrat juga katanya menyayangkan belum maksimalnya Pemkab Berau dalam memanfaatkan Alokasi Dana Khusus.

Padahal kebijakan dari Kementerian Pariwisata, Berau masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Tetapi, akibat kurang lengkapnya administrasi, akhirnya Berau tidak mendapatkan bantuan dana ini, untuk perbaikan jalan menuju ke lokasi wisata.

“Kami meminta agar Bupati bisa mengoreksi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait,” tegasnya.

Terakhir, pihaknya meminta pemkab fokus terhadap Perda Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terlebih untuk perikanan, perkebunan, pertanian, dan pariwisata.

Sebab, sesuai dengan keinginan bupati dan wakil bupati, untuk meningkatkan sektor tersebut sebagai pengganti sektor batubara, yang hingga kini masih menjadi penyumbang PAD terbesar untuk Bumi Batiwakkal. Menanggapi masukan dari jajaran legislatif khususnya terkait pembangunan RS, Bupati Berau, Sri Juniarsih mengatakan, kalau permasalahan tersebut sudah jauh hari dibahas, termasuk pembebasan lahan.

Terlebih, lahan yang digunakan saat ini adalah lahan eks Inhutani yang dihibahkan kepada Pemkab Berau untuk pembangunan rumah sakit. “Beberapa usulan tadi memang banyak yang mengarah ke rumah sakit. Kita akan upayakan agar terealisasi sebaik mungkin, sesuai dengan harapan masyarakat,” ucapnya.

Terkait dengan carut marut di Perumda Batiwakkal, Sri menjawab cukup hati-hati. “Kita akan lakukan pembenahan,” paparnya. Adapun pembenahan di OPD dipastikannya akan ada teguran dari pihaknya, khususnya yang kerap lambat dalam mengurus administrasi. “Tentu (akan ada teguran, red). Untuk evaluasi kita belum mengarah ke sana,” tegasnya.

Dia mengakui bahwa, sebenarnya anggaran untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau dalam mengembangkan sektor pariwisata telah tersedia, namun Disbudpar belum bisa memanfaatkannya secara maksimal. “Belum bisa dimanfaatkan maksimal. Anggaran ada sebenarnya,” tuturnya. (hmd)